Portal Statistik Kota Depok

Metadata

Jenis Jenis Metadata

Metadata Kegiatan

No	Judul Kegiatan	Tahun	Aksi
1		01-01-1970	Lihat Detail
2	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	01-01-1970	Lihat Detail
3	Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani TIK (Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah KabupatenKota)	01-01-1970	Lihat Detail
4	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	01-01-1970	Lihat Detail
5	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten PPPKS,Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	01-01-1970	Lihat Detail

Metadata Variabel

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Aksi
1	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan		Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan P	Lihat Detail
2	Cakupan penegakan perda atau perwal Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keter		Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterti	Lihat Detail
3	Petugas Antar Kerja			Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan Antarkerja dan ditunju	Lihat Detail
4	LKS Tripartit	-	Lembaga Kerjasama Tripartit	LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan	Lihat Detail
5					Lihat Detail
6	Cakupan penegakan perda atau perwal Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perwal		Penegakan Perda atau Perwal	Cakupan penegakan perda atau perwal Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	Lihat Detail
7	Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		Pembinaan Data dan Informasi	Aparatur yang ditugaskan menangani Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah menda	Lihat Detail
8	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Asistensi	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kepada Perangkat Daerah dibawah koordinasi lingkup Pemerintahan	Lihat Detail
9	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Asistensi	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Pembangunan Manusia	Lihat Detail
10	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Asistensi	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Infrastruktur dan Kew	Lihat Detail
11	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Asistensi	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Infrastruktur	Lihat Detail
12	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam		Asistensi	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Sumber Daya Alam	Lihat Detail
13	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan		Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Evaluasi Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Pemerintahan	Lihat Detail
14	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam		Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Evaluasi Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Sumber Daya Alam	Lihat Detail
15	Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah adalah tahapan proses perencanaan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah	Lihat Detail
16	Peserta Konsultasi Publik		Keterwakilan dalam acara Konsultasi Publik	Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 80 bahwa peserta konsultasi publik adalah Kepala Perangk	Lihat Detail
17	Peserta Musrenbang Kota		Keterwakilan peserta dalam musrenbang Kota	Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 94 ayat 2 bahwa Musrenbang RKPD kabupaten/kota sebagaima	Lihat Detail
18	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah)		Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) Adalah Jumlah Perda dan Perwal terkait Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Lihat Detail
19	Perizinan yang diterbitkan	-	Perizinan	dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan sebagai bukti legalitas kepada perorangan atau badan	Lihat Detail
20	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik	-	Non Perizinan	Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu yang menyampaikan permohonan non perizinan yang diselenggarakan memanfaatkan sistem informasi	Lihat Detail
21	Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan	-	Pengaduan	Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada	Lihat Detail
22	Unit Usaha yang dilakukan pengawasan	-	Pengawasan	orang perseorangan atau badan usaha yang dilakukan upaya pengecekan untuk memastikan pelaksanaan keg	Lihat Detail
23	umlah Event Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Ko	-	Event promosi investasi	Penyelenggaraan promosi investasi yang diikuti oleh Pemerintah Kota Depok yang bertujuan untuk mempe	Lihat Detail
24	Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan	Bank Sampah	Pembinaan dan Pelatihan Bank Sampah	Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle),	Lihat Detail
25	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan	Pembinaan Komunitas	Pembinaan dan Pelatihan untuk Komunitas Lingkungan	Individu atau orang yang mempunyai kesamaan visi dan misi untuk bergerak di bidang lingkungan hidup	Lihat Detail
26					Lihat Detail
27					Lihat Detail
28					Lihat Detail
29	Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan		Koperasi yang mendapat penghargaan kesehatan	. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan mel	Lihat Detail
30	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan km	-	Panjang Jalan	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan mengacu pada klasifikasi jalan berdasarkan bahan atau ti	Lihat Detail
31	Lembaga klmpk masy inst bid LH skala kab kota eksisting	Penghargaan Adiwiyata	Pemberian penghargaan kepada sekolah	Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerin	Lihat Detail
32	Lembaga klmpk masy inst yg terdaftar dan peningkatan kapasitas serta kompetensi SDM bid LH	Lomba Bidang Lingkungan Hidup	Peningkatan kompetensi masyarakat atau komunitas melalui lomba bertemakan lingkungan hidup	Lomba yang terdiri dari lomba menggambar untuk tingkat Sekolah Dasar, lomba pembuatan video dengan t	Lihat Detail
33					Lihat Detail
34					Lihat Detail
35					Lihat Detail
36	Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah	Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit	Komunitas Swadaya Masyarakat dalam bidang pengelolaan sampah	Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle),	Lihat Detail
37	Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir	Bank Sampah	Komunitas Swadaya Masyarakat dalam bidang pengelolaan sampah	Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle),	Lihat Detail
38	SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian		SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Perkoperasian: adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi yang meliputi bidang-bidang	Lihat Detail
39	ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab kota sd n kurang dari 1	Persetujuan Teknis dan Rincian teknis	ijin PPLH atau Persetujuan Teknis atau Rincian Teknis yang dikeluarkan untuk menjamin terlaksananya	ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab kota sd n kurang dari 1 adalah jumlah ijin PPLH atau Ri	Lihat Detail
40	Data contoh uji	Laporan Hasil Uji	Pengujian kualitas air limbah, air permukaan dan air bersih	Data contoh uji merupakan gabungan data yang diperoleh dari rangkaian pengujian kualitas air yang di	Lihat Detail
41	Rekomendasi persetujuan lingkungan	SKKL atau PKPLH	Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pen	Lihat Detail
42					Lihat Detail
43					Lihat Detail
44	lokus satuan pendidikan		Titik Kegiatan Perpustakaan Keliling	titik kegiatan perpustakaan keliling adalah lokasi diselenggarakannya kegiatan perpustakaan keliling	Lihat Detail
45	Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang s	Lihat Detail
46					Lihat Detail
47	Daftar Upah Minimum Kota				Lihat Detail
48					Lihat Detail
49	Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang		1. Gelandangan 2. Pengemis 3. Kebutuhan Sandang	Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak d	Lihat Detail
50					Lihat Detail
51					Lihat Detail
52	Jumlah Judul Buku di Perpustakaan	-	judul buku	jumlah judul buku di perpustakaan adalah jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya ceta	Lihat Detail
53	Jumlah Pemustaka dan Pengunjung per Hari di Perpustakaan	-	pemustaka dan pengunjung	jumlah pemustaka perhari adalah jumlah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, mas	Lihat Detail
54	Bahan perpustakaan tercetak di wilayah kab/kota	-	bahan perpustakaan tercetak	bahan perpustakaan tercetak adalah koleksi perpustakaan yang berupa karya cetak seperti buku, majala	Lihat Detail
55	perpustakaan khusus yang ada di wilayah kab/kota	K1	Perpustakaan Khusus	Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkun	Lihat Detail
56	Perpustakaan pada satuan Pendidikan khusus	K1	Perpustakaan Sekolah (SD)	Perpustakaan sekolah adalah salah satu komponen dalam sistem nasional perpustakaan mengemban fungsi	Lihat Detail
57	Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah	K1	Perpustakaan Sekolah (SMP dan SMA)	Perpustakaan sekolah adalah salah satu komponen dalam sistem nasional perpustakaan mengemban fungsi	Lihat Detail
58	perpustakaan yang ada di tempat-tempat umum	K1	taman bacaan masyarakat	TBM adalah wadah pendidikan nonformal yang memberikan layanan budaya membaca kepada masyarakat secar	Lihat Detail
59	Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial	-	Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Kegiatan peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belaj	Lihat Detail
60	peserta pada satuan pendidikan Dasar	-	Pengunjung Perpustakaan Keliling	Pengunjung yang dilayani pada kegiatan perpustakaan keliling	Lihat Detail
61	tenaga perpustakaan yang ada di kab/kota	-	Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan	Seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan	Lihat Detail
62	Kegiatan Duta Baca	-	kegiatan duta baca	kegiatan duta baca adalah kegiatan yang dilakukan oleh duta baca terpilih dalam rangka promosi gemar	Lihat Detail
63	koleksi yang dimiliki		koleksi perpustakaan umum	koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya re	Lihat Detail
64	Lokus kegiatan Duta Baca		Kegiatan Duta Baca	kegiatan duta baca adalah kegiatan yang dilakukan oleh duta baca terpilih dalam rangka promosi gemar	Lihat Detail
65	Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial		Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Kegiatan peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belaj	Lihat Detail
66	pegiat literasi diwilayah kab/kota	-	Pegiat Literasi	Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, moti	Lihat Detail
67	Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota		Proklim	Lokasi Proklim adalah kampung yaitu Kampung adalah wilayah administratif yang terdiri atas rukun war	Lihat Detail
68	Cakupan Penegakan Perda Perwal Keg Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan		Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda / perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan P	Lihat Detail
69	Cakupan penegakan perda / perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterti		Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda / perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterti	Lihat Detail
70					Lihat Detail
71					Lihat Detail
72					Lihat Detail
73					Lihat Detail
74					Lihat Detail
75	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan J		Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan J	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan J	Lihat Detail
76	Data aset alat perngujian Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terinventarisasi		Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	alat uji berkala adalah alat yang digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara	Lihat Detail
77	Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi		Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi	proses pemberian oengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan B	Lihat Detail
78	Jumlah Terminal Terbangun Terminal Terpadu		Terminal Terpadu	Terpadu diartikan sudah dipadu, disatukan, dilebur menjadi satu. Terminal adalah pangkalan kendaraan	Lihat Detail
79	Jumlah Terminal Terbangun Tipe A		Terminal Tipe A	terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan lintas batas negara da	Lihat Detail
80	Jumlah Terminal Tipe C		Jumlah Terminal	Jumlah Terminal adalah jumlah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan ora	Lihat Detail
81	Jumlah Penumpang Masuk -Keluar Melalui Terminal Tipe C		Jumlah Penumpang	Jumlah penumpang dibagi berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang, kereta api, pesawat, dan	Lihat Detail
82	Jumlah calon Transmigran yang diberangkatkan		Calon transmigran yang diberangkatkan	menurut Permendes Nomor 12 tahun 2017 tentang kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah, transmigran adalah warga negara republik indonesia yang berpindah secara suka rela ke kawasan transmigrasi	Lihat Detail
83	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		Jaring komunikasi Sandi Jaring Komunikasi Sandi	Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar Pengguna Persand	Lihat Detail
84	Nama Domain Pemerintah Daerah		Nama domain	Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat,	Lihat Detail
85	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	Lihat Detail
86	Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin Perempuan	Lihat Detail
87	Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja	Angkatan Kerja	Perluasan kesempatan Kerja Padat Karya Berkelanjutan	Pengelolaan sumber daya manusia untuk bekerja dilapangan, pekerjaan yang dibuat oleh pemerintah baik	Lihat Detail
88	PMI yang ditempatkan	PMI	Pekerja Migran Indonesia	PMI yang ditempatkan adalah PMI yang ditempatkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku s	Lihat Detail
89	Berita Acara Konsultasi Publik	-	Konsultasi Publik	Berdasarkan permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 80 ayat 2 bahwa Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.	Lihat Detail
90					Lihat Detail
91	Jumlah Kejadian Bencana Alam		Bencana alam	Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diseba	Lihat Detail
92	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan		1. Gelandangan 2. Pengemis 3. Pelayanan Kedaruratan	Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak d	Lihat Detail
93					Lihat Detail
94					Lihat Detail
95					Lihat Detail
96					Lihat Detail
97					Lihat Detail
98					Lihat Detail
99					Lihat Detail
100					Lihat Detail
101					Lihat Detail
102					Lihat Detail
103					Lihat Detail
104					Lihat Detail
105					Lihat Detail
106					Lihat Detail
107					Lihat Detail
108					Lihat Detail
109					Lihat Detail
110					Lihat Detail
111	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	MON EV TL	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Interen Pemerintah) adalah jumlah output Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Inspektorat Daerah sebagai APIP (Aparat Pengawas Interen Pemerintah) atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat	Lihat Detail
112					Lihat Detail
113					Lihat Detail
114					Lihat Detail
115					Lihat Detail
116	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin		Kepala Keluarga	Kartu Keluarga Baru yang selanjutnya disingkat KK Baru adalah penerbitan KK dengan nomor yang baru akibat membentuk keluarga baru, pergantian kepala keluarga, pecah KK, perpindahan penduduk yang tidak diikuti kepala keluarga, rentan administrasi kependudukan serta Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.	Lihat Detail
117	Sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan		Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Lihat Detail
118	Trotoar		Trotoar	trotoar merupakan ruang yang diperlukan pejalan kaki untuk berdiri dan berjalan yang dihitung berdasarkan dimensi tubuh manusia pada saat membawa barang atau berjalan bersama dengan pejalan kaki lainnya baik dalam kondisi diam maupun bergerak	Lihat Detail
119	Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)		Zona selamat sekolah	zona selamat sekolah adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah Merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. ZoSS dinyatakan dengan perlengkapan jalan terdiri atas: a. Rambu lalu lintas b. Marka Jalan c. Alat Pemberi Isyarat Lalu dan d. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan e. Alat Penerangan Jalan f. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan kaki berupa Trotoar dan penyandang cacat g. Rambu perintah berupa perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk h. Alat Pengandali dan Pengaman pengguna jalan berupa pulau lalu lintas atau pagar pengaman jalan i. Tempat pemberhentian bus dengan teluk& dan j. Marka jalan berupa paku jalan	Lihat Detail
120	Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan (rambu)		Batas kecepatan	alat pembatas kecepatan digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Batas kecepatan ditetapkan : a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per Jam untuk jalan bebas b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan dan d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukinan.	Lihat Detail
121					Lihat Detail
122	Kegiatan pameran penanaman modal		Pameran		Lihat Detail
123					Lihat Detail
124					Lihat Detail
125	Luas Lahan Sawah menurut Jenis Pengairan		Luas Lahan Sawah Irigasi	Lahan sawah irigasi adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi. Lahan sawah irigasi terdiri dari irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa/non PU, termasuk juga sawah sistem surjan yaitu sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi atau air reklamasi rawa pasang surut (bukan lebak) dengan sistem tanam pada guludan.	Lihat Detail
126	Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		Korban bencana	- RT adalah Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur; - Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/ atau Korban; - KK adalah Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga ; - Kepala Keluarga Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga (biasanya bapak); - Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor; - Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, ekeringan, angin topan, dan tanah langsor ; - Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.	Lihat Detail
127	Volume realisasi Ekspor per tahun		Volume realisasi Ekspor	Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean. Volume Realiasi ekspor per bulan adalah jumlah aktual dari kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean yang dibatasi dalam periode waktu tertentu (bulan). (Dalam satuan volume)	Lihat Detail
128	PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD		PPLHD baru	Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah)	Lihat Detail
129	Nama Domain Pemerintah Desa			- Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Desa - Nama Domain Pemerintah Desa adalah alamat resmi pemerintah desa dan menggunakan Nama Domain desa.id (contoh: mekarsari.desa.id)	Lihat Detail
130	Perangkat daerah yang terhubung dalam Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan pemerintah Daerah -Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi -Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi merupakan Jaringan intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah. - Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	Lihat Detail
131	Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka		Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka secara Transparan	Bupati/Walikota menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan Gubernur menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi dengan susunan dan unsur. Panitia dalam proses seleksi dan rekruitment calon anggota paskibraka	Lihat Detail
132	Pelatih Paskibraka		Pelatih memiliki sertifikasi dan kompetensi	Bupati/Walikota menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan Gubernur menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi dengan susunan dan unsur Pelatih para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	Lihat Detail
133	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Seminar	Seminar		Lihat Detail
134	Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan		Pembahasan	- Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik Provinsi dan Kota/ Kabupaten. - Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda, perkada, PB KDH dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.	Lihat Detail
135	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		akses unit pengolahan setempat menggunakan SPALD S	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat menggunakan SPALD S adalah jumlah rumah yang telah dilengkapi dengan sistem pengelolaan air limbah domestik secara mandiri - SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.	Lihat Detail
136	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	-		Bimbingan Akreditasi merupakan proses pembinaan Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan kinerja dalam mempersiapkan survei Akreditasi Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah seluruh RS yang sudah/sedang mengikuti persiapan akreditasi	Lihat Detail
137	Populasi ternak Kerbau menurut jenis kelamin	Populasi Kerbau	Populasi Kerbau	Kumpulan atau jumlah kerbau yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu.	Lihat Detail
138	Populasi Anjing	Anjing	Ekor	- Jumlah Anjing Jantan/Betina sebagai hewan kesayangan atau peliharaan - Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. - Hewan Kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.	Lihat Detail
139	Jumlah ternak yang masuk ke kota depok menurut jenis	Ternak Masuk	Ternak Masuk ke Kota Depok	- Jumlah ternak yang masuk ke Kota Depok baik untuk dipotong atau di budidayakan - Pemasukan adalah kegiatan mendatangkan ternak (pembelian dan/atau penambahan lain) dari unit pemelihara ternak lain, baik yang berasal dari dalam kabupaten/kota maupun dari luar kabupaten/kota (provinsi lain atau luar negeri)	Lihat Detail
140					Lihat Detail
141	Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		Hasil Pembahasan	- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. - APBD sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	Lihat Detail
142	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		SDMK Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar adalah jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar meliputi Dokter/ dokter gigi, Bidan, Perawat, Tenaga gizi, Tenaga kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih meliputi Guru, Kader kesehatan/ dokter kecil/peer conselor. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Warga usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi pelayanan: 1) Skrining kesehatan. 2) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan. 3) Pemberian imunisasi Campak Rubela, DT, Td pada BIAS sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara.	Lihat Detail
143	Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan		Kelompok Masyarakat	didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.	Lihat Detail
144	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/ kelurahan yang sesuai NSPK di Kab/Kota		Penyelamatan Arsip	Penyelamatan Arsip adalah tindakan atau langkah-langkah penarikan atau pengambilalihan arsip secara sistematis dalam rangka penyelamatan arsip statis pada lembaga negara dan satuan kerja pemerintah daerah sejak penggabungan atau pembubaran ditetapkan.	Lihat Detail
145	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang Dimiliki		Layanan Data dan Pengaduan	Layanan data merupakan layanan yang diberikan kepada disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.	Lihat Detail
146					Lihat Detail
147					Lihat Detail
148	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		Survey Statistik Sektoral	Banyaknya Kegiatan survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS - Rekomendasi statistik dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, mendorong diperolehnya hasil yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, serta mengurangi keraguan konsumen data atas beberapa sajian jenis data yang sama tetapi angkanya berbeda. - Rekomendasi kegiatan statistik adalah Saran yang diberikan oleh BPS kepada penyelenggara kegiatan statistik berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi BPS terhadap suatu rancangan kegiatan statistik. Hal ini untuk mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.	Lihat Detail
149	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		Bimbingan Sosial	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat Bimbingan sosial meliputi kegiatan baik yang dilaksanakan kepada perorangan ataupun kelompok dengan memberikan pemahaman/edukasi terkait dengan PPKS terlantar	Lihat Detail
150	Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		Hasil analisis data	Jumlah dokumen yang berisikan hasil analisis Kondisi Daerah yang dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah serta dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar. Disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.	Lihat Detail
151	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		Korban bencana yang mendapatkan makanan	Yang dimaksud dengan korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana Layanan permakanan yang dimaksud dalam hal ini adalah penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan	Lihat Detail
152	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi		Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Difasilitasi Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi. Dokumen dimaksud berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota	Lihat Detail
153	Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)		Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah dokumen rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD yang disusun	Lihat Detail
154	Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan		Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan	Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Akses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil	Lihat Detail
155	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan swasta)	-	Kebutuhan Minimal Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri dan Swasta	Jumlah Pendidik diukur dengan kecukupan jumlah guru ASN terhadap jumlah rombongan belajar pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri dan Swasta	Lihat Detail
156	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)		Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum) Adalah Jumlah Perda dan Perwal terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum yang harus di tegakkan di kecamatan.	Lihat Detail
157					Lihat Detail
158	Aparatur yang menangani Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	-	Jumlah SDM yang menangani Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Berdasarkan permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 112 ayat 3 bahwa Hasil kesepakatan forum Aparatur ya	Lihat Detail
159	Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		Hasil Musrenbang Kota	Berdasarkan permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 97 bahwa Hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD kabupaten/kota.	Lihat Detail
160	Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		Profil Pembangunan Daerah		Lihat Detail
161	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur		Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Evaluasi Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Infrastruktur	Lihat Detail
162					Lihat Detail
163	Arsip yang dilakukan Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		Arsip yang sudah dilakukan penilaian yang memiliki retensi dibawah 10 tahun dan diusulkan dimusnahkan	Arsip yang sudah ditentukan jangka waktu simpan dan nasib akhir arsip dilihat dari aspek nilai guna	Lihat Detail
164	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal	-	Aparatur	Kewenangan terkait Bimbingan Teknis Aparatur Pelaksanaan Penanaman Modal ada di Kementrian Investasi	Lihat Detail
165	UMKM di Tingkat Kabupaten Kota		UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang mem	Lihat Detail
166	Data pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ada	Data Hasil Pengujian	Pengujian kualitas air limbah, air permukaan dan udara	Data Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan adalah data yang diperoleh dari hasil pengujian kualit	Lihat Detail
167	Bencana Alam		Bencana Alam		Lihat Detail
168	perpustakaan di wilayah Kabuaten/Kota	K1	Perpustakaan Umum Daerah	Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembela	Lihat Detail
169					Lihat Detail
170					Lihat Detail
171					Lihat Detail
172					Lihat Detail
173					Lihat Detail
174					Lihat Detail
175					Lihat Detail
176	umlah rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern pemerintah daerah	LHP MR	Pengawasan MR	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern pemerintah daerah adalah jumlah output dari hasil pengawasan Manajemen Risiko atas kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawas Interen Pemerintah) untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perundangan	Lihat Detail
177					Lihat Detail
178					Lihat Detail
179					Lihat Detail
180					Lihat Detail
181					Lihat Detail
182					Lihat Detail
183	Melakukan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan		Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Pendaftaran Penduduk Nonpermanen adalah kegiatan penduduk nonpermanen untuk melaporkan, mengisi, dan menandatangani formulir penduduk nonpermanen untuk dilakukan pencatatan dan pendataan oleh petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.	Lihat Detail
184	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan		Penerbitan Akta Perceraian	Pencatatan perceraian di wilayah NKRI dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana Disdukcapil Kab/Kota mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan.	Lihat Detail
185					Lihat Detail
186	Rambu Lalu Lintas		Rambu Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan	Lihat Detail
187	SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas		Sumber daya manusia	sumber daya manusia adalah komponen pendukung sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas wajib memiliki kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan mampu dan memahami hal: a. sikap dan perilaku sebagai petugas/abdi negara yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi b. peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Analisis Dampak Lalu c. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis Dampak Lalu e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu f. perencanaan dan pemodelan g. tata cara pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas kawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan prasarana transportasi h. penilaian Analisis Dampak Lalu i. perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu dan j. teknik penilaian rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.	Lihat Detail
188	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan		Musyawarah Perencanaan Pembangunan	-Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menysusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah -Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat	Lihat Detail
189	KDO Kecamatan yang Dipelihara		Kendaraan Dinas Operasional	- Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan yang dipeliharan adalah Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan eselon III (Camat dan Sekcam) - Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya - Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan.	Lihat Detail
190	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	- Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya. - Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan. - Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pemangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.	Lihat Detail
191	PPLHD Eksisting		PPLHD Eksisting	Jumlah PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) Eksisting	Lihat Detail
192	Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan		Kelompok Masyarakat	didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.	Lihat Detail
193	Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah Provinsi penjabaran		Sarana dan Prasarana	menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan nonelektronik;	Lihat Detail
194	Jumlah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berdasarkan Tingkat Kematangan		Jumlah UKPBJ yang ternilai	UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strate	Lihat Detail
195	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)		titik lokasi pemantauan kualitas air dan kualitas udara	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh kabupaten /kota untuk melakukan pemantauan kualitas air dan pemantauan kualitas udara	Lihat Detail
196	Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan Kecamatan Bojongsari		Kelompok Masyarakat	didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya	Lihat Detail
197					Lihat Detail
198					Lihat Detail
199	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan		Musyawarah Perencanaan Pembangunan	-Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menysusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah -Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.	Lihat Detail
200	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	-	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Panjang jembatan yang diganti/ dilebarkan adalah panjang jembatan yang telah diganti/dilebarkan oleh pemerintah kota	Lihat Detail
201	Panjang jembatan yg dibangun	-	Panjang jembatan yg dibangun	Panjang jembatan yg dibangun adalah panjang jembatan yang telah dibangun oleh pemerintah kota	Lihat Detail
202	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	Bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota adalah jumlah keseluruhan bayi baru lahir berusia 0-28 hari pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota	Lihat Detail
203	Populasi ternak Sapi potong menurut jenis kelamin	Jumlah Populasi Sapi Potong	Populasi Sapi Potong	Sapi potong adalah Jenis ternak ruminansia (memamahbiak) besar yang dipelihara sebagai penghasil daging dan kulit. Rumpun sapi potong, yaitu: Sapi Bali, Sapi Onggole/Peranakan Ongole (PO), Sapi Madura, Sapi Aceh, Sapi Benggala, Sapi Bengkulu, Sapi Brahman/BrahmanCross (BX), Sapi Brangus, Sapi Limousine, Sapi Jabres, Sapi Pesisir, Sapi Simental, dan sapi potong lainnya dengan ciri fisik yang berbeda setiap rumpun.	Lihat Detail
204	Populasi ternak Kuda menurut jenis kelamin	Populasi Kuda	Populasi Kuda	Kumpulan atau jumlah kuda yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu.	Lihat Detail
205					Lihat Detail
206	Jumlah ternak yang keluar dari kota depok menurut jenis	Ternak Keluar	Ternak Keluar dari Kota Depok	- Jumlah ternak yang keluar dari Kota Depok baik untuk dipotong atau di budidayakan - Pengeluaran adalah kegiatan mengirimkan ternak (penjualan dan/atau pengurangan lain) ke unit pemelihara ternak lain, baik dalam kabupaten/kota maupun ke luar kabupaten/kota (provinsi lain atau luar negeri).	Lihat Detail
207					Lihat Detail
208					Lihat Detail
209	Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		Tata Tertib	Tata Tertib DPRD Kota DEpok adalah Peraturan yang di tetapkan oleh DPRD Kota Depok Yang berlaku di Lingkungan Internal DPRD Kota Depok	Lihat Detail
210	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Hasil Pengawasan	- DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan. - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Lihat Detail
211	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Hasil Pengawasan	- DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan. - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Lihat Detail
212	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Hasil Pengawasan	- DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan. - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Lihat Detail
213					Lihat Detail
214					Lihat Detail
215	Jumlah laporan penanaman modal	LKPM	Lapran	Laporan Realisasi Penanaman Modal (LRPM) adalah dokumen pelaporan yang disampaikan oleh pelaku usaha/investor kepada pemerintah (melalui Dinas Penanaman Modal/PTSP) yang berisi informasi tentang: Realisasi kegiatan investasi yang telah dilakukan, baik dari segi jumlah investasi, penyerapan tenaga kerja,	Lihat Detail
216	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		Layanan permakanan	Layanan permakanan ini adalah pemberian kepada Penyangdang DIsabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang diberikan maksimal 5 (lima) hari.	Lihat Detail
217					Lihat Detail
218	Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah		Pendampingan dan Asistensi	Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Lihat Detail
219	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		PSKS	Untuk di Dinas Sosial relawan sosial ini dinamakan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.	Lihat Detail
220	Tersedianya buku profil daerah		Profil Daerah	Buku profil daerah yang dimaksud merupakan buku daerah dalam angka yang dipublikasikan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik. - Publikasi Daerah Dalam Angka (DDA) termasuk dalam kompilasi produk administratif yang memuat informasi statistik tentang geografi, iklim, pemerintahan, kependudukan, ketenagakerjaan dan data umum lainnya yang disajikan secara series serta dilengkapi dengan beberapa infografis. - Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.	Lihat Detail
221	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar		Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Yang dimaksud dengan layanan pendidikan dan kesehatan dasar adalah fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit	Lihat Detail
222	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Maturitas SPIP	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Lihat Detail
223	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		Layanan Penelusuran Keluarga	Yang dimaksud dengan layanan penelusuran keluarga adalah pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi	Lihat Detail
224	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang Ditetapkan	Lihat Detail
225	Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan		Kelompok Masyarakat	didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.	Lihat Detail
226	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		Layanan Keamanan Informasi	Jumlah perangkat daerah pengguna layanan keamanan informasi Keamanan Informasi adalah suatu kondis	Lihat Detail
227	Aplikasi layanan pemerintahan berbasis elektronik		SPBE	Jumlah aplikasi SPBE yang telah digunakan. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program kompu	Lihat Detail
228					Lihat Detail
229	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	Lihat Detail
230	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki laki swasta	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	Lihat Detail
231	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama swasta	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	Lihat Detail
232					Lihat Detail
233	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	- Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupak	Data Pengujian parameter kualitas lingkungan adalah Data yang diperoleh dari perhitungan hasil pengu	Lihat Detail
234	Izin Usaha kegiatan yg persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab kota yg dilakukan pengawasan	Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan terhadap perizinan lingkungan	Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha dan atau kegiatan	Lihat Detail
235					Lihat Detail
236	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat		1. Korban Bencana 2. Masa Tanggap Darurat	Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat ben	Lihat Detail
237	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti atau ditangani	Data verifikasi lapangan	Verifikasi lapangan terhadap pengaduan yang ditindaklanjuti	Terdapat penapisan penanganan dari pengaduan yang ada. Verifikasi lapangan merupakan tindaklanjut da	Lihat Detail
238	Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam		1. Kerusakan rumah 2. Bencana alam	Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan berak	Lihat Detail
239	Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam		1. Korban Bencana 2. Bencana Alam	Salinan Format metadata variabel Tahun 2023 Salinan Format metadata variabel Tahun 2023 100% E10	Lihat Detail
240	Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan		1. Anak Terlantar 2. Pelayanan Kedaruratan	Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun,	Lihat Detail
241	Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguj		Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal	kompetensi penguji kendaraan bermotor adalah jenjang ketrampilan dan/atau keahlian yang diperoleh me	Lihat Detail
242	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes	-	1. Alat kesehatan 2. Alat penunjang medik	Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat	Lihat Detail
243					Lihat Detail
244					Lihat Detail
245					Lihat Detail
246					Lihat Detail
247					Lihat Detail
248					Lihat Detail
249					Lihat Detail
250					Lihat Detail
251					Lihat Detail
252					Lihat Detail
253					Lihat Detail
254	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	PKS INT	Kerjasama pengawasan inetrnal	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk adalah jumlah output kerjasama pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Daerah sebagai APIP (Aparat Pengawas Interen Pemerintah) dengan Aparat Pengawasan Lainnya	Lihat Detail
255					Lihat Detail
256					Lihat Detail
257					Lihat Detail
258	Sumber Daya Manusia yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Bimbingan Teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan Data Kependudukan	Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di provinsi, Disdukcapil Provinsi menyelenggarakan bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendayagunaan Data Kependudukan.	Lihat Detail
259	Jumlah Perekaman KTP Elektronik yang dilakukan		Perekaman KTP Elektronik	Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.	Lihat Detail
260	Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara		Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara	Lihat Detail
261	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan		Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan	Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump,	Lihat Detail
262	Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan		Kelompok Masyarakat	didefinikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minaa, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok Masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku atau kepentingan sosial lainnya	Lihat Detail
263					Lihat Detail
264	Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan		Kelompok Masyarakat	Didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.	Lihat Detail
265	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara		Alat pantau kualitas lingkungan	Jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dioperasikan dalam kondisi baik oleh pemerintah kab/kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara	Lihat Detail
266	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi		Penerapan Sanksi Administrasi	Jumlah sanksi administrasi yang diterbitkan merupakan kewenangan kab/kota, dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan/atau pencabutan perizinan berusaha	Lihat Detail
267	PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas		PPLHD yang dilatih	Jumlah PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Lihat Detail
268	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakata n	-Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya. -Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan. - Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pemangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila	Lihat Detail
269	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan		Musyawarah Perencanaan Pembangunan	-Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menysusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah -Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.	Lihat Detail
270	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kecamatan Bojongsari		Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	-Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul an berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya. -Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan. - Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pemangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.	Lihat Detail
271					Lihat Detail
272	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja adalah banyaknya rumah yang telah menjalani proses pembersihan tangki septiknya secara berkala	Lihat Detail
273	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	-	RS Rujukan	Yang dimaksud dengan rumah sakit rujukan adalah rumah sakit rujukan kabupaten/kota yang menjadi rujukan lintas kecamatan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Sarana, Prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku.	Lihat Detail
274	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	-	SDMK Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) untuk pelayanan kesehatan balita meliputi Dokter, Bidan, Perawat, dan Tenaga gizi serta tenaga non kesehatan terlatih meliputi Guru PAUD, Kader Kesehatan. Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi Pelayanan kesehatan balita sehat dan Pelayanan kesehatan balita sakit. Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang menggunakan alat antropometri dan alat deteksi dini perkembangan anak.	Lihat Detail
275	Populasi ternak Domba menurut jenis kelamin	Populasi Domba	Populasi Domba	Jenis ternak ruminansia (memamah biak) kecil yang dipelihara sebagai penghasil daging dan kulit dengan ciri-ciri berbulu tebal dan ikal serta ekor menjuntai ke bawah. Rumpun domba,yaitu: Domba Ekor Gemuk (seperti: Domba Sapudi) dan Domba Ekor Tipis. Jenis domba ekor tipis, antara lain: Domba Kisar, Domba Garut, Domba Wonosobo, Domba Batur, dan Domba Komposit.	Lihat Detail
276					Lihat Detail
277					Lihat Detail
278	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Hasil Pembahasan	- Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan Batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.	Lihat Detail
279	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Hasil Pengawasan	- DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan. - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Lihat Detail
280			Rumah terkena bencana alam	- Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. - Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. - Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, ekeringan, angin topan, dan tanah langsor	Lihat Detail
281					Lihat Detail
282	Perda tentang pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota perda no 7 tahun 2015 tentang Penanaman Modal	Peraturan Daerah	Peraturan Daerah	Peraturan yang diterbitkan oleh kepala daerah dengan tujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum, serta menarik penanaman modal demi percepatan pembangunan ekonomi daerah	Lihat Detail
283	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		PPKS Terlantar yang masuk Data Terpadu FM dan OTM	Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (FM) dan Orang Tidak Mampu (OTM) adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pada pelaksanaannya, data yang digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat menglami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Anak Terlantar adalah seorang anak beberusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi ke butuhan dasarnya.	Lihat Detail
284					Lihat Detail
285					Lihat Detail
286	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah	Jaringan komunikasi intra pemerintah merupakan Sistem Elektronik komunikasi tertutup antar Instansi berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya.	Lihat Detail
287	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokras		Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokras	Lihat Detail
288	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Perekonomian dan dikoordinir Penyusunannya	Lihat Detail
289	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang SDA (Sumber Daya Alam) dan dikoordinir Penyusunannya	Lihat Detail
290	Jumlah Koperasi Aktif			Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Koperasi Aktif yaitu koperasi yang omset usahanya naik setiap tahun	Lihat Detail
291	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat,federasi SP/SB yang tercatat,SP/SB perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB diperusahaan	-	serikat pekerja/serikat buruh	- Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh. - Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh. - Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan. - Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaanmaupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan,membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.	Lihat Detail
292	Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin laki-laki	Lihat Detail
293	Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki negeri	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan ; Jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin laki-laki	Lihat Detail
294	Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan ; Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pihak swasta	Lihat Detail
295					Lihat Detail
296	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Asistensi	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Perekonomian dan Sumb	Lihat Detail
297	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia		Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Evaluasi Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Pembangunan Manusia	Lihat Detail
298	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.	-	Aparatur	Kewenangan terkait Bimbingan Teknis Aparatur Pelaksanaan Penanaman Modal ada di Kementrian Investasi	Lihat Detail
299					Lihat Detail
300					Lihat Detail
301					Lihat Detail
302	Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		arsip statis	Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan	Lihat Detail
303	Angka Perceraian		Perceraian	Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam	Lihat Detail
304	Duta baca Kab/Kota yang terpilih		duta baca	duta baca terpilih adalah seseorang yang memiliki kemampuan literasi yang dipilih sebagai panutan, m	Lihat Detail
305	koleksi perpustakaan yang ada di wilayah kab/kota		jumlah koleksi perpustakaan	koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya re	Lihat Detail
306	Perpustakaan yang sesuai standar sesuai kewenangannya	-	Perpustakaan berakreditasi	Perpustakaan yang telah memiliki akreditasi penilaian dari lembaga terkait dalam hal ini perpustakaa	Lihat Detail
307	Data penumpang		Penumpang	penumpang adalah setiap orang yang berada di moda transportasi selain pengemudi dan awak kendaraan	Lihat Detail
308	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan		1. Gelandangan 2. Pengemis	Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak d	Lihat Detail
309					Lihat Detail
310					Lihat Detail
311					Lihat Detail
312					Lihat Detail
313					Lihat Detail
314					Lihat Detail
315					Lihat Detail
316					Lihat Detail
317					Lihat Detail
318					Lihat Detail
319	Rekomendasi Kebijakan Teknis di bidang pengawasan yang disusun	PKPT	Kebijakan teknis di bidang pengawasan	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun adalah jumlah kebijakan teknis di Bidang Pengawasan yang dilakukan Inspektorat tuntuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan	Lihat Detail
320					Lihat Detail
321					Lihat Detail
322					Lihat Detail
323					Lihat Detail
324	Produk Hukum Pengaturan yang Disusun		Terharmonisasi	Produk hukum pengaturan yang disusun adalah produk hukum yang telah dilakukan harmonisasi oleh Kemenkumham dan Biro Hukum Provinsi Jawa Barat	Lihat Detail
325	Kabupaten/kota melakukan kerjasama dengan RS/Faskes untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA)		Layanan Komunitas Pencatatan Sipil	Penandatanganan terhadap perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan pimpinan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat dan di tingkat provinsi.	Lihat Detail
326	Jumlah inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Inovasi daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.	Lihat Detail
327	Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara		Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara	Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Lihat Detail
328					Lihat Detail
329	Luas Lahan Sawah		Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut. Termasuk disini lahan yang terdaftar di Pajak Hasil Bumi, luran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa	Lihat Detail
330	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		Rumah yang terfasilitasi RTNH	- Unit adalah satuan yang mengacu pada satu rumah tunggal atau satuan hunian yang berdiri sendiri dan dapat dihuni oleh satu keluarga atau kelompok individu; - Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga; - RTNH adalah Ruang Terbuka Non hijau menurut Direktorat Penataan Ruang Nasional Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang yang secara fisik bukan berbentuk bangunan gedung dan tidak dominan ditumbuhi tanaman ataupun permukaan berpori, dapat berupa perkerasan, badan air ataupun kondisi tertentu lainnya (misalnya badan lumpur, pasir, gurun, cadas, kapur, dan lain sebagainya); - Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan adalah Ruang terbuka non hijau, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. Fungsi utama RTNH adalah fungsi Sosial Budaya, dimana antara lain dapat berperan sebagai: 1. Wadah aktifitas Sosial Budaya masyarakat dalam wilayah kota/ kawasan perkotaan terbagi dan terencana dengan baik; 2. pengungkapan ekspresi budaya/kultur lokal; 3. merupakan media komunikasi warga kota; 4. tempat olahraga dan rekreasi; 5. wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.	Lihat Detail
331	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)		Rumah dilengkapi PSU	- Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi prasarana dan sarana lingkungan; - PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) adalah fasilitas yang harus disediakan oleh setiap pengembang. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan kawasan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, keagamaan dan budaya. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.	Lihat Detail
332	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota		Bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	Bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota adalah bangunan yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dipergunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk gedung kantor, sekolah, rumah sakit, dan bangunan lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan pelayanan publik.	Lihat Detail
333			Bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten /kota yang dipelihara/ dirawat	- Bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota adalah bangunan yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dipergunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk gedung kantor, sekolah, rumah sakit, dan bangunan lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan pelayanan publik; - Dipelihara / dirawat adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin dan berkala untuk menjaga, memperbaiki dan memastikan bahwa bangunan atau infrastruktur tetap berfungsi dengan baik, aman, dan efisien.	Lihat Detail
334	Nilai Realisasi Ekspor per tahun		Nilai Realisasi Ekspor	Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean.Nilai realiasi ekspor per bulan adalah jumlah aktual dari kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean yang dibatasi dalam periode waktu tertentu (bulan).	Lihat Detail
335	KDO Kecamatan yang Dipelihara		Kendaraan Dinas Operasional	- Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan yang dipeliharan adalah Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan eselon III (Camat dan Sekcam). - Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. - Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraaan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan	Lihat Detail
336	Anggota Paskibraka		Paskibraka	Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) merupakan putra-putri terbaik bangsa, kader pemimpin bangsa yang direkrut dan diseleksi secara bertahap dan berjenjang melalui sistem dan mekanisme pendidikan dan pelatihan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta penguatan aspek mental dan fisik agar memiliki kemampuan prima dalam melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Anggota Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/ menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.	Lihat Detail
337	Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka		Meningkatkan kompetensi anggota Paskibra dan Purnapaskibraka	Memberikan ruang aktivitas, pelatihan, pengajaran, dan sosialisasi bagi anggota paskibraka dan anggota purnapaskibraka untuk meningkatkan pemahaman terkait ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, serta siap untuk menjadi generasi muda yang menjadi contoh dari generasi muda lainnya dalam membangun NKRI	Lihat Detail
338	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Bimbingan Teknis	Bimbingan Teknis	Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yakni pelaku usaha baik PMDN maupun PMA terkait Pelaksanaan Penanaman Modal dan Untuk meningkatkan Jumlah Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal Pelaku Usaha atau Realisasi Investasi di Kota Depok.	Lihat Detail
339	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	-	Izin Mendirikan bangunan	Jumlah Perizinan yang diberikan oleh walikota/bupati kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku dalam tahun berjalan	Lihat Detail
340					Lihat Detail
341	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		permukiman rawan banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir adalah akumulasi dari luas kawasan pemukiman rawan bencana banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir yang mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota dan Peta Rawan Bencana Banjir pada kawasan Permukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Lihat Detail
342	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		akses unit pengolahan setempat dan akses sambungan rumah	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T adalah banyaknya rumah yang menggunakan SPALD S dan SPALD T - SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. - SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan	Lihat Detail
343	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	-	SDMK Antenatal	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal adalah jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) untuk pelayanan antenatal meliputi Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian dan tenaga gizi. Pelayanan antenatal setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan yang komprehensif dan berkualitas dan diberikan kepada seluruh ibu hamil	Lihat Detail
344					Lihat Detail
345	Dokumen Kajian Perundang-Undangan		Kajian Perundang- undangan	Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang di bentuk dan di tetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan	Lihat Detail
346	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD		Hasil Pembahasan	- Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran setelah perubahan APBD, penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran. '- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.	Lihat Detail
347	Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Hasil Pembahasan	- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. - Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.	Lihat Detail
348	Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Hasil Pemeriksaan	- DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan. Diantaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. - Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK adalah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. - BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.	Lihat Detail
349	Tenaga Ahli Fraksi		tenaga ahli fraksi	Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.	Lihat Detail
350	Jumlah wirausaha yang menerima fasilitasi pendampingan usaha		wirausaha yang mendapat pendampingan usaha	Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat 1 dimaksudkan untuk : a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi produk halal bagi usaha mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha dan /atau b. memenuhi syarat mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin	Lihat Detail
351	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Lihat Detail
352	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Lihat Detail
353	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		Survey Statistik Sektoral	- Banyaknya survey terkait Statistik Sektoral yang telah dilakukan. - Survei adalah cara pengumpulan data dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. - Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok intansi yang bersangkutan.	Lihat Detail
354	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		Kompilasi statistik sektoral	Banyaknya kompilasi statistik sektoral yang dilakukan Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.	Lihat Detail
355	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		Bimbingan Sosial	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat Bimbingan sosial meliputi kegiatan baik yang dilaksanakan kepada perorangan ataupun kelompok dengan memberikan pemahaman/edukasi terkait dengan PPKS terlantar	Lihat Detail
356	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		Reunifikasi dengan Keluarga	Yang dimaksud dengan layanan reunifikasi dengan keluarga adalah pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	Lihat Detail
357	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan dikoordinir Penyusunannya	Lihat Detail
358	Jumlah peserta yang mengikuti pembudayaan kegemaran membaca dan literasi (dari Bappenas)		Pemustaka	Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan	Lihat Detail
359	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1 atau kelas 7	Lihat Detail
360	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	-	Pendidik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri dan Swasta	Pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri dan Swasta	Lihat Detail
361	Perangkat Daerah yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		datawarehouse/Gudang data	Perangkat daerah yang mengintegrasikan datanya ke dalam data warehouse/gudang data Gudang Data yan	Lihat Detail
362	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	Kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengembangkan dan membina sumber daya ma	Lihat Detail
363	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama	Lihat Detail
364	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama	Lihat Detail
365	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	Lihat Detail
366	Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan negeri	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin perempuan	Lihat Detail
367	Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair atau Bursa Kerja		Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar	Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah b	Lihat Detail
368	Penempatan Pemenuhan Tenaga Kerja	Pencari Kerja yang ditempatkan	Penempatan Tenaga Kerja	Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan	Lihat Detail
369	Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		Pembinaan Data dan Informasi		Lihat Detail
370	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Konsultasi Publik	Berdasarkan permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 179 ayat 1 bahwa Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh BAPPEDA serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah	Lihat Detail
371					Lihat Detail
372	Embung	-	Embung	Embung adalah sebuah waduk atau kolam kecil yang dibangun untuk menampung dan menyimpan air hujan at	Lihat Detail
373	Jumlah Fasilitas Kesehatan		1. Rumah sakit Umum, 2. Rumah sakit Khusus, 3. Puskesmas, 4. Posyandu , 5. Klinik Pratama	Rumah Sakit Umum adalah Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis	Lihat Detail
374	Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin		Pencari Kerja	Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah b	Lihat Detail
375	Pencari Kerja Terdaftar	Pencari kerja	Pencari Kerja	Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah	Lihat Detail
376	-				Lihat Detail
377					Lihat Detail
378	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak		Kumpulan ternak yang berada pada wilayah tertentu dan pada waktu tertentu.	Populasi ternak adalah kumpulan ternak yang berada pada wilayah tertentu dan pada waktu tertentu.	Lihat Detail
379	Fasilitas untuk sepeda Pejalan Kaki dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara		Fasilitas untuk sepeda Pejalan Kaki dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara	Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat adalah lajur dan/atau jalur yang disediak	Lihat Detail
380	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan		1. Gelandangan 2. Pengemis 3. Layanan Data dan Pengaduan	Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak d	Lihat Detail
381					Lihat Detail
382	Fasilitas untuk sepeda Pejalan Kaki dan penyandang cacat		Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat	Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat adalah lajur dan atau jalur yang disediak	Lihat Detail
383	Jumlah Moda Angkutan Menurut Jenis		Jumlah Moda Angkutan	Jumlah moda angkutan menurut jenis adalah moda transportasi didefinisikan sebagai alat transportasi	Lihat Detail
384					Lihat Detail
385					Lihat Detail
386					Lihat Detail
387					Lihat Detail
388					Lihat Detail
389					Lihat Detail
390					Lihat Detail
391					Lihat Detail
392					Lihat Detail
393					Lihat Detail
394					Lihat Detail
395					Lihat Detail
396					Lihat Detail
397					Lihat Detail
398					Lihat Detail
399					Lihat Detail
400					Lihat Detail
401					Lihat Detail
402					Lihat Detail
403					Lihat Detail
404	Terlaksananya pelayanan uji berkala		Uji Berkala	Pelayanan uji berkala adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan	Lihat Detail
405	Alat Penerangan Jalan		Alat Penerangan Jalan	alat penerang jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas	Lihat Detail
406					Lihat Detail
407	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	-Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya. -Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan. - Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pemangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.	Lihat Detail
408					Lihat Detail
409	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Rumah yang terfasilitasi air minum	- Unit adalah satuan yang mengacu pada satu rumah tunggal atau satuan hunian yang berdiri sendiri dan dapat dihuni oleh satu keluarga atau kelompok individu; - Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga; - Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.	Lihat Detail
410			Sarana Perdagangan	Sarana perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang non sistem resi gudang, dan pusat distribusi untuk mendukung kelancaran distribusi arus barang	Lihat Detail
411	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan		Musyawarah Perencanaan Pembangunan	- Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menysusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. - Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.	Lihat Detail
412	PPLHD yang dibutuhkan		Kebutuhan PPLHD	Jumlah PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) yang dibutuhkan	Lihat Detail
413	Infrastruktur yang digunakan dalam pelaksanaan Pusat Data Pemerintahan Daerah/ fasilitas berbagi pakai yang telah tersedia	Pusat Komputasi/R uang server	Pusat Komputasi/ Ruang server	Pusat data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data	Lihat Detail
414	Jumlah Perlintasan Sebidang		Perlintasan Sebidang	Perlintasan sebidang adalah perpotongan antara jalur kereta api dan jalan yang berada pada ketinggian yang sama	Lihat Detail
415	Nama Sub Domain Pemerintah Daerah			- Merupakan perhitungan Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah - Nama Sub Domain Pemerintah Daerah adalah penggunaan nama sub domain dari domain .go.id pemerintah daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk layanan SPBE dan kegiatan di daerah	Lihat Detail
416	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)		Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum) Adalah Jumlah Perda dan Perwal terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum yang harus di tegakkan di kecamatan.	Lihat Detail
417	Calon Paskibraka		Calon Paskibraka yang melaksanakan pengibaran dan/atau penurunan duplikat sang saka merah putih pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Tingkakota/ kabupaten, provinsi, dan/atau nasional yang berasal dari pelajar kelas 10 (sepuluh) (SMA/SMK/MA dan yang sederajat. Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka	Calon Paskibraka yang melaksanakan pengibaran dan/atau penurunan duplikat sang saka merah putih pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Tingkakota/ kabupaten, provinsi, dan/atau nasional yang berasal dari pelajar kelas 10 (sepuluh) (SMA/SMK/MA dan yang sederajat. Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka	Lihat Detail
418	Purnapaskibraka Duta Pancasila		pengangkatan duta pancasila	berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 Purna Paskibraka diangkat sebagai Duta Pancasila serta membuktikan bahwa tugas paskibraka setelah purna harus terus menerus dijaga dalam berkesinambungan dan tidak dibatasi ruang dan waktu serta menjadi teladan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di berbagai kegiatan di masyarakat	Lihat Detail
419	Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal		Sumber Daya Manusia	Pengoperasian Terminal dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal yang dibantu oleh petugas terminal yang meliputi: a. kepala urusan layanan tata b. kepala urusan sistem c. petugas d. petugas pencatat kedatangan, keberangkatan, dan faktor e. pengatur lalu f. Penyidik Pegawai Negeri g. penguji kendaraan dan h. petugas komersial.	Lihat Detail
420					Lihat Detail
421	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya. -Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan. - Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pemangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.	Lihat Detail
422	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota adalah jumlah keseluruhan ibu bersalin pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota	Lihat Detail
423	Jumlah Anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	Anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota adalah jumlah keseluruhan anak yang berusia 7 sampai 15 tahun pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota	Lihat Detail
424	Populasi ternak Sapi perah menurut jenis kelamin	Jumlah Populasi Sapi Perah	Populasi Sapi Perah	Sapi perah adalah Jenis ternak ruminansia (memamahbiak) besar yang dipelihara sebagai penghasil susu. Rumpun sapi perah,yaitu: Friesian Holstein (FH), Sahiwal, dan sapi perah lainnya dengan ciri fisik yang berbeda setiap rumpun.	Lihat Detail
425	Jumlah ternak yang dipotong menurut jenis	Pemotongan Ternak	Pemotongan ternak menurut wilayah	- Jumlah ternak yang dipotong baik yang tercatat maupun tidak tercatat - Pemotongan adalah kegiatan mematikan ternak hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariat agama Islam bagi hewan yang dipersyaratkan	Lihat Detail
426					Lihat Detail
427	Jumlah Tenaga Kesehatan	-	Tenaga Kesehatan	Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.	Lihat Detail
428					Lihat Detail
429	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		Tim Reaksi Cepat	Tim Reaksi Cepat adalah unit kedaruratan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas	Lihat Detail
430	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		Layanan Kedaruratan	Layanan Kedaruratan adalah tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	Lihat Detail
431	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		Layanan sandang	Paket sandang yang dimaksud dalam hal ini berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat menglami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.	Lihat Detail
432					Lihat Detail
433	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter		Alat bantu di rumah singgah/shelter	Alat bantu ini merupakan alat pendukung dalam penanganan klien di rumah singgah/shelter Alat bantu ini dapat berupa kursi roda dan tongkat Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal di Dinas Sosial Kota Depok dinamakan Rumah Perlindungan Sosial Rumah Perlindungan Sosial adalah tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.	Lihat Detail
434	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah		Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.	Lihat Detail
435	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		Kompilasi statistik sektoral	- Banyaknya Kegiatan kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS - Rekomendasi statistik dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, mendorong diperolehnya hasil yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, serta mengurangi keraguan konsumen data atas beberapa sajian jenis data yang sama tetapi angkanya berbeda. - Rekomendasi kegiatan statistik adalah Saran yang diberikan oleh BPS kepada penyelenggara kegiatan statistik berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi BPS terhadap suatu rancangan kegiatan statistik. Hal ini untuk mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.	Lihat Detail
436	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Kewilayahan dan dikoordinir Penyusunannya	Lihat Detail
437	UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota		UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdir sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Lihat Detail
438	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menerima Perlengkapan Dasar	Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang menerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan (Perlengkapan Dasar) pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Penerima Diprioritaskan untuk Siswa/i yang kurang mampu	Lihat Detail
439	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah)		Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) Adalah Jumlah Perda dan Perwal terkait Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Lihat Detail
440	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3 atau kelas 9	Lihat Detail
441	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	Lihat Detail
442	Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki swasta	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan ; Jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin laki-laki	Lihat Detail
443	Jumlah Siswa Sekolah Dasar	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan ; Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta	Lihat Detail
444	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan		Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Evaluasi Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Kewilayahan	Lihat Detail
445	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes eksisting (ASPAK)	-	1. Alat kesehatan 2. Alat penunjang medik	Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat	Lihat Detail
446	Arsip yang Memiliki Retensi di Atas 10 Tahun yang Dipindahkan		arsip yang dilakukan pemindahan ke lembaga kearsipan memiliki retensi diatas 10 tahun	Arsip yang diperoleh dari kegiatan pemindahan Arsip Inaktif dari unit kearsipan ke Lembaga Kearsipan	Lihat Detail
447	Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perselisihan Hubungan Industrial	Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pe	Lihat Detail
448	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait		Layanan informasi dan pengaduan	Layanan informasi dan pengaduan merupakan layanan yang disediakan bagi masyarakat yang ingin mengeta	Lihat Detail
449					Lihat Detail
450	Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan		1. Anak Terlantar 2. Layanan Data dan Pengaduan	Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun,	Lihat Detail
451	Jumlah Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Umum yang Memenuhi Standar Nasional	-	perpustakaan umum	jumlah perpustakaan umum adalah jumlah perpustakaan yang di kelola oleh pemerintah provinsi/kabupate	Lihat Detail
452					Lihat Detail
453	Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting		Sistem Informasi Kesehatan	Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, pros	Lihat Detail
454					Lihat Detail
455					Lihat Detail
456					Lihat Detail
457					Lihat Detail
458					Lihat Detail
459					Lihat Detail
460					Lihat Detail
461					Lihat Detail
462					Lihat Detail
463					Lihat Detail
464					Lihat Detail
465					Lihat Detail
466					Lihat Detail
467					Lihat Detail
468				Pengukuran mengacu pada Surat Kemendagri Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 300.5.6/3775/BAK	Lihat Detail
469					Lihat Detail
470					Lihat Detail
471					Lihat Detail
472	Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya		Kerjasama Daerah	"Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama ini diatur dan dikoordinasikan oleh pihak yang berwenang"	Lihat Detail
473	Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum adalah kasus kasus terhadap masyarakat miskin yang telah berkekuatan hukum untuk mendapat bantuan Penyelesaian administrasinya	Lihat Detail
474	Produk Hukum Penetapan yang Disusun		Produk Hukum Penetapan yang Disusun Terharmonisasi	Produk hukum pengaturan yang disusun adalah produk hukum yang telah dilakukan harmonisasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok	Lihat Detail
475	Penyediaan Data Agregat Kependudukan		Data Agregat Kependudukan	Data Kependudukan skala kabupaten/kota diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.	Lihat Detail
476					Lihat Detail
477	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran		Kepemilikan Akta Kelahiran	Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.	Lihat Detail
478					Lihat Detail
479	Luas lahan tegal, ladang dan lahan sementara tidak diusahakan		Luas Bukan Sawah	Lahan bukan sawah adalah semua lahan selain lahan sawah seperti lahan pekarangan, ladang/huma, kebun/tegal, lahan perkebunan, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya.	Lihat Detail
480	Luas panen, Produksi dan Produktifitas Tanaman pangan		Luas panen tanaman pangan	Luas Panen adalah angka realisasi luas panen tanaman pangan. Luas tanaman yang dipanen adalah luas tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur dan hasilnya paling sedikit 11% dari keadaan normal. Khusus untuk tanaman jagung dan kedelai, luas tanaman yang dipanen adalah luas tanaman yang menghasilkan pipilan kering	Lihat Detail
481	Luas Area Budidaya Perikanan Darat		Potensi Lahan dan Pemanfaatan Perikanan Budidaya	Luas Lahan Perikanan Budidaya adalah Dimensi luas lahan yang dimiliki dan/atau dikelola perorangan, kelompok, badan usaha untuk kegiatan pembudidayaan ikan	Lihat Detail
482	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)		Rumah yang terfasilitasi akses sanitasi	- Unit adalah satuan yang mengacu pada satu rumah tunggal atau satuan hunian yang berdiri sendiri dan dapat dihuni oleh satu keluarga atau kelompok individu; - Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga; - Sanitasi (menurut Permendagri 87/2022) adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi; - Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.	Lihat Detail
483	Layanan informasi publik		Layanan informasi publik	Layanan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.	Lihat Detail
484	Jumlah data usaha kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah		Penanganan sampah	1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/ TPST/ Bank Sampah/ PDU/ TPS3R dll ke TPA 2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA	Lihat Detail
485	Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka		Anggota purna Paskibraka memperoleh pembinaan	Purna Paskibraka adalah mereka yang pernah bertugas sebagai anggota Paskibraka pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan hari kelahiran Pancasila baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi atau nasional.	Lihat Detail
486	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan Kecamatan Bojongsari		Musyawarah Perencanaan Pembangunan	-Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menysusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah -Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.	Lihat Detail
487	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	-	Perizinan dan Non Perizinan	Penerbitan dokumen sebagai bukti sahnya atau legalitas atas kegiatan penanaman modal kepada seseorang atau sekelompok orang atau badan usaha	Lihat Detail
488	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	-	Pemenuhan dan informasi yang dibutuhkan	data dan informasi yang berkaitan dengan proses, jenis, status, dan hasil pelayanan perizinan maupun non perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) dapat diakses, digunakan, dan dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan secara akurat, lengkap, terkini, dan mudah dijangkau.	Lihat Detail
489					Lihat Detail
490	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	Balita	Jumlah balita di kabupaten/kota adalah jumlah keseluruhan balita berusia 0-59 bulan pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota	Lihat Detail
491	Populasi ternak Itik menurut jenis kelamin	Populasi Itik	Populasi Itik	Itik adalah jenis unggas air, yang meliputi semua jenis itik lokal dan itik import yang ada di indonesia.	Lihat Detail
492	Orang yang mengikuti Sosalisasi Rancangan Peraturan Daerah		Sosialisasi	- Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik Provinsi dan Kota/ Kabupaten. - Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Lihat Detail
493	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 7 Negeri	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah siswa tingkat 7 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	Lihat Detail
494	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kab/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		Penyelamatan Arsip	Daftar Pencarian Arsip adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik	Lihat Detail
495	Kantor Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cabang Pembantu Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang pembantu yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman.	Lihat Detail
496					Lihat Detail
497	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Lihat Detail
498	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		Penjangkauan Sosial	Penjangkauan sosial adalah kegiatan penjemputan PPKS yang berada di taman, pasar, jalan dan tempat- tempat umum lainnya yang mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar PPKS tersebut memperoleh pelayanan sosial.	Lihat Detail
499	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		Pemanfaatan Alat Bantu	Alat bantu ini dapat berupa kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas	Lihat Detail
500					Lihat Detail
501					Lihat Detail
502	SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro.	Lihat Detail
503	Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan		Perpustakaan yang sudah memiliki NPP (Nomor Pokok Perpustakaan)	Jumlah satuan perpustakaan yang sudah memiliki Nomor Pokok Perpustakaan	Lihat Detail
504	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	-	akses sambungan rumah menggunakan SPALD-T	- Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T adalah jumlah rumah yang terhubung ke sistem pengolahan air limbah domestik secara terpusat (air limbah dari rumah tersebut dialirkan melalui jaringan pipa ke sebuah instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang lebih besar dan mengolah limbah dari banyak rumah sekaligus) - SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan	Lihat Detail
505	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	-	Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	- Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) - Akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan usia dini berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan	Lihat Detail
506	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja dikabupaten/kota	-	Perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja	Perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja adalah perusahaan yang menyusun hasil kegiatan PTK (Perencanaan Tenaga Kerja) yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan	Lihat Detail
507	Jumlah penutupan perusahaan	-	serikat pekerja/serikat buruh	Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.	Lihat Detail
508	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 swasta	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah siswa tingkat 7 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	Lihat Detail
509	Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan swasta	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin Perempuan	Lihat Detail
510	Arsip yang dilakukan Evakuasi Identifikasi Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		arsip	Evakuasi arsip dilaksanakan dengan cara memindahkan fisik arsip dari lokasi bencana ke lokasi tempat penyimpanan	Lihat Detail
511	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Akomodasi	-	Kunjungan wisatawan	Kunjungan wisatawan ke akomodasi adalah volume pengunjung Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha	Lihat Detail
512					Lihat Detail
513					Lihat Detail
514	Layanan perpustakaan elektronik dimiliki		Layanan Perpustakaan Elektronik	Perpustakaan digital adalah sebuah bentuk perpustakaan yang menyimpan koleksi buku dan dokumen dalam	Lihat Detail
515	Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Budidaya				Lihat Detail
516	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan J		Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan J	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan J	Lihat Detail
517	Alat pemberi isyarat lalu lintas		Alat pemberi isyarat lalu lintas	Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dap	Lihat Detail
518					Lihat Detail
519					Lihat Detail
520	Alat-alat laboratorium kesehatan		Alat kesehatan Peralatan laboratorium	Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat	Lihat Detail
521					Lihat Detail
522					Lihat Detail
523					Lihat Detail
524					Lihat Detail
525					Lihat Detail
526					Lihat Detail
527					Lihat Detail
528					Lihat Detail
529					Lihat Detail
530				Banyaknya Aparatur Satpol PP yang bersertifikat PPNS	Lihat Detail
531				Jumlah pencapaian indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), indikator Persentase Penegakan Perda, serta indikator Cakupan Petugas Linmas / 3 indikator kinerja	Lihat Detail
532					Lihat Detail
533					Lihat Detail
534					Lihat Detail
535					Lihat Detail
536	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		Pemanfaatan Data Kependudukan	Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, badan hukum Indonesia dan/atau organisasi perangkat daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.	Lihat Detail
537	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan		Penerbitan Akta Perkawinan	Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah NKRI dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.	Lihat Detail
538	Halte		Halte	Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang	Lihat Detail
539	Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki		Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki	Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan Lajur dengan tanda setrip putih pada jalan tempat pejalan kaki menyeberang jalan	Lihat Detail
540	Angka HIV		HIV	HIV (Human immunodeficiency virus) adalah virus yang menginfeksi sel darah putih	Lihat Detail
541					Lihat Detail
542	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	-Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya. -Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan. - Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pemangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.	Lihat Detail
543	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Rumah terkena bencana alam	- Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. - Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. - Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, ekeringan, angin topan, dan tanah langsor	Lihat Detail
544	Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi		Korban bencana terfasilitasi	- RT adalah Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur; - Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/ atau Korban; - KK adalah Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga; - Kepala Keluarga Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga (biasanya bapak); - Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor; - Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, ekeringan, angin topan, dan tanah langsor .	Lihat Detail
545	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi Jalan lingkungan		Rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	- Unit adalah satuan yang mengacu pada satu rumah tunggal atau satuan hunian yang berdiri sendiri dan dapat dihuni oleh satu keluarga atau kelompok individu; - Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga; - Jalan Lingkungan adalah jalan yang berada di dalam kawasan permukiman yang berfungsi untuk melayani mobilitas penghuni di kawasan tersebut.	Lihat Detail
546	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi Akses PJU		Rumah yang terfasilitasi PJU	- Unit adalah satuan yang mengacu pada satu rumah tunggal atau satuan hunian yang berdiri sendiri dan dapat dihuni oleh satu keluarga atau kelompok individu; - Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga; - PJU adalah sebagai suatu sistem yang terdiri dari lampu penerangan, tiang penyangga, dan peralatan pendukung lainnya yang dipasang di sepanjang jalan untuk menyediakan penerangan yang memadai bagi pengguna jalan.	Lihat Detail
547	Jumlah izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota		Jumlah izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Jumlah izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan PUU LH (Peraturan perundang undangan Lingkungan Hidup) yang diterbitkan oleh kab/Kota	Lihat Detail
548	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)		Pelayanan TPS3R	tersedianya jumlah rumah tangga yang terlayani oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Lihat Detail
549	Kapasitas pengoperasional TPA TPST Regional	Pelayanan		1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/ TPST/ Bank Sampah/ PDU/ TPS3R dll ke TPA 2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA	Lihat Detail
550	TPA/TPST Regional yang beroperasi		TPA/TPST Regional yang beroperasi	TPA/TPST Regional yang beroperasi	Lihat Detail
551	KDO Kecamatan yang Dipelihara Kecamatan Bojongsari		Kendaraan Dinas Operasional	- Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan yang dipeliharan adalah Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan eselon III (Camat dan Sekcam) - Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya - Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan.	Lihat Detail
552	KDO Kecamatan yang Dipelihara		Kendaraan Dinas Operasional	- Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan yang dipeliharan adalah Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan eselon III (Camat dan Sekcam) - Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya - Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan	Lihat Detail
553	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM		izin Penyelenggaraan SPAM	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM adalah banyaknya izin yang diberikan kepada Badan Usaha yang menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum - Izin Penyelenggaraan SPAM adalah izin yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi teknis yang diusulkan oleh BUMN atau BUMD.	Lihat Detail
554	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan persalinan sesuai standar	-	SDMK Pelayanan Persalinan	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan persalinan sesuai standar adalah jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) untuk pelayanan persalinan meliputi Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian dan tenaga gizi. Pelayanan Kesehatan Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.	Lihat Detail
555	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	-	SDMK Pelayanan neonatal esensial		Lihat Detail
556	Populasi ternak Kambing menurut jenis kelamin	Populasi Kambing	Populasi Kambing	Kambing adalah jenis ternak ruminansia (memamah biak) kecil yang dipelihara sebagai penghasil daging, susu, dan kulit dengan ciri-ciri berbulu tipis. Rumpun kambing antara lain Kambing Kaligesing, Kambing Peranakan Etawa (PE), Kambing Lakor, Kambing Boer, Kambing Boerawa, dan Kambing Saanen.	Lihat Detail
557	Jumlah menara telekomunikasi yang diterbitkan		Perizinan menara telekomunikasi	Jumlah perizinan menara yang diterbitkan	Lihat Detail
558	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	-Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya. -Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan. - Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pemangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.	Lihat Detail
559					Lihat Detail
560					Lihat Detail
561	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Pembinaan	Pembinana kepada pelaku usaha		Lihat Detail
562	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan	Lihat Detail
563	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara	Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal di Dinas Sosial Kota Depok dinamakan Rumah Perlindungan Sosial Rumah Perlindungan Sosial adalah tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.	Lihat Detail
564					Lihat Detail
565					Lihat Detail
566					Lihat Detail
567	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Lihat Detail
568	Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan hasil penerapan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan SIPD dalam pembangunan	Lihat Detail
569	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan dikoordinir Penyusunannya	Lihat Detail
570	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pembangunan Manusia dan dikoordinir Penyusunannya	Lihat Detail
571	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 negeri	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah siswa tingkat 8 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	Lihat Detail
572	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 swasta	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah siswa tingkat 8 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	Lihat Detail
573	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiba		Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum) adalah Jumlah Perda dan Perwal terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum yang harus di tegakkan di kecamatan	Lihat Detail
574	Masalah Hukum yang Diselesaikan		Permasalahan Hukum Selesai	Masalah Hukum yang Diselesaikan adalah Penyelesaian terhadap suatu Perkara yang ditangani baik dalam bentuk llitigasi dan non litigasi	Lihat Detail
575	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 swasta	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah siswa tingkat 9 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	Lihat Detail
576	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 negeri	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah siswa tingkat 9 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	Lihat Detail
577	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2 atau kelas 8	Lihat Detail
578	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan; Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama	Lihat Detail
579	Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri	-	Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan ; Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah	Lihat Detail
580	Asosiasi pengusaha dan SP SB WLKP Online yang diverifikasi	Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Serikat Pekerja/Serikat Buruh organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di p	sarana perjuanagan dunia usaha untuk merealisasikan hubungan industrial yang harmonis dan berkesinam	Lihat Detail
581	Pelatihan Kerja Kabupaten atau Kota		Pelatihan kerja	Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengemb	Lihat Detail
582	Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan		arsip yang sudah dilakukan pemusnahan	Arsip yang diperoleh dari kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dar	Lihat Detail
583					Lihat Detail
584	Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat	informasi Peringatan pencemaran Lingkungan	Pengendalian Pencemaran adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan a	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat adal	Lihat Detail
585					Lihat Detail
586					Lihat Detail
587					Lihat Detail
588					Lihat Detail
589					Lihat Detail
590					Lihat Detail
591					Lihat Detail
592					Lihat Detail
593					Lihat Detail
594					Lihat Detail
595	Jumlah laporan rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan		Pengawasan kinerja	Jumlah laporan rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan adalah jumlah output dari hasil pengawasan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawas Interen Pemerintah)atas aspek efektif, efisien dan ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundangan.	Lihat Detail
596					Lihat Detail
597					Lihat Detail
598					Lihat Detail
599					Lihat Detail
600					Lihat Detail
601					Lihat Detail
602					Lihat Detail
603					Lihat Detail
604					Lihat Detail
605	Jumlah akta kematian yang diterbitkan		Penerbitan Akta Kematian	Pencatatan kematian di wilayah NKRI dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana Disdukcapil Kab/Kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.	Lihat Detail
606	Marka Jalan		Marka Jalan	marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.	Lihat Detail
607	KDO Kecamatan yang Dipelihara		Kendaraan Oprasional Dinas	-Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan yang dipeliharan adalah Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan eselon III (Camat dan Sekcam) -Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya -Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan.	Lihat Detail
608					Lihat Detail
609				Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri	Lihat Detail
610	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan		Musyawarah Perencanaan Pembangunan	-Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menysusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah -Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.	Lihat Detail
611	Jumlah Pojok Baca Digital di daerah		Pojok Baca Digital	POCADI merupakan tempat membaca yang menyediakan koleksi buku cetak dan buku digital (e-book). Koleksi e-book yang ada di POCADI berasal dari konten yang tersimpan pada lokal server dan juga konten iPusnas, yang dapat diunduh mengunakan aplikasi play store. POCADI juga dilengkapi dengan perangkat pop up dan aplikasi untuk media promosi, kegiatan serta koleksi e-book, audio dan video yang direkomendasi pada banner yang tersedia.	Lihat Detail
612	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Kualitas RTLH	- Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial; - Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak menjadi layak huni dengan memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan bagi penghuninya.	Lihat Detail
613	Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Meningkatkan pemahaman Ideologi Pancasila Anggota Paskibraka	Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka. Dialog Interaktif dan Diskusi bersama untuk memberikan penguatan kepada peserta terkait pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan kepada para calon anggota paskibraka	Lihat Detail
614	Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Anggota purna Paskibraka memperoleh pembinaan	Purna Paskibraka adalah mereka yang pernah bertugas sebagai anggota Paskibraka pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan hari kelahiran Pancasila baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi atau nasional	Lihat Detail
615	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		Pengembang yang mendapat penyuluhan	- Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara perumahan dan permukiman; - Penyuluhan adalah proses pemberian informasi, bimbingan, dan edukasi kepada pengembang yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran terhadap berbagai aspek pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang mencakup teknik konstruksi, perencanaan kawasan permukiman, pengelolaan lingkungan, serta peraturan dan standar yang harus dipatuhi; - Pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan teknis, manajerial, dan profesional pengembang melalui proses belajar yang terstruktur dan sistematis yang mencakup aspek teknis dan praktis dalam pengembangan perumahan, seperti teknik konstruksi, manajemen proyek, perencanaan tata ruang, dan implementasi standar keselamatan dan kualitas.	Lihat Detail
616	Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani		Pengaduan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani terkait ketidaksesuaian pelaksanan izin di bidang lingkungan hidup	Lihat Detail
617	Perangkat jaringan yang tersedia		perangkat jaringan	Perangkat keras jaringan, juga dikenal sebagai perangkat jejaring atau perangkat jaringan komputer, adalah perangkat elektronik yang diperlukan untuk komunikasi dan interaksi antar perangkat di jaringan komputer. Secara khusus, mereka memediasi transmisi data dalam jaringan komputer.	Lihat Detail
618	Pamong/Pengasuh		Pamong/Pengasuh harus memiliki sertifikasi dan kompetensi	membina kepribadian dan moral siswa dalam pengembangan karakter, sikap positif, etika, dan kebiasaan yang baik serta membimbing siswa dalam mengatasi penyimpangan perilaku. Para pamong dan pengasuh angota paskibraka selama pelatihan	Lihat Detail
619	Purnapaskibraka		Purnapaskibraka	Purna Paskibraka adalah mereka yang pernah bertugas sebagai anggota Paskibraka pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan hari kelahiran Pancasila baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi atau nasional	Lihat Detail
620	KDO Kecamatan yang Dipelihara		Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan yang dipeliharan adalah Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan eselon III (Camat dan Sekcam) - Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya - Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan.	Lihat Detail
621					Lihat Detail
622					Lihat Detail
623	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM		Penyelenggara SPAM	- Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM adalah banyaknya BUMD kota yang menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum - Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah - Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat. - Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.	Lihat Detail
624	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja adalah banyaknya rumah yang telah menjalani proses pembersihan tangki septiknya secara berkala dan lumpur tinja nya telah diolah di instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	Lihat Detail
625	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	Ibu hamil	Jumlah ibu hamil di Kabupaten/Kota adalah jumlah keseluruhan ibu hamil pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota	Lihat Detail
626	Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor		Pengujian Kendaraan Bermotor	tempat untuk menyelenggarakan serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan	Lihat Detail
627	Populasi ternak Ayam Buras (ayam kampung) menurut jenis kelamin	Populasi Ayam Kampung	Populasi Ayam Kampung	Ayam Kampung adalah ayam kampung yang biasa dipelihara oleh masyarakat, yang ditujukan untuk produksi telur dan daging, termasuk ayam hias atau ayam buras yang dipelihara untuk tujuan tertentu.	Lihat Detail
628	Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		Hasil Pembahasan	- Penyusunan KUA/PPAS 2023 merupakan rangkaian awal dalam penyusunan APBD Tahun 2023. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa 'Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD - Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.	Lihat Detail
629	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda		Hasil Pembahasan	- Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik Provinsi dan Kota/ Kabupaten. - Penyusunan Rancangan Perda Antara DPRD Propinsi dan Pemerintah daerah /Kota di Kordinasikan oleh DPRD Propinsi /Kota dan di tetapkan dalam Rapat Paripurna - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah	Lihat Detail
630	Dokumen Hasil Pembahasan APBD		Hasil Pembahasan	- Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.	Lihat Detail
631	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Pengawasan	- DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan. - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Lihat Detail
632	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan		Musyawarah Perencanaan Pembangunan	-Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menysusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah -Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat	Lihat Detail
633	KDO Kecamatan yang Dipelihara		Kendaraan Dinas Operasional	- Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan yang dipeliharan adalah Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan eselon III (Camat dan Sekcam) - Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya - Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan.	Lihat Detail
634	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	Data Hasil Produksi Perikanan Budidaya	Perikanan Budidaya / Tangkap PUD	Produksi ikan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan maka produksi perikanan budidaya didefiniskan sebagai jumlah semua ikan yang dinyatakan dalam kilogram berat basah atau segar untuk ikan konsumsi serta satuan ekor untuk ikan hias dan benih. yang telah dipanen dari tempat pemeliharaan yang diusahakan oleh pembudi daya/perusahaan perikanan budidaya. Jadi yang dihitung sebagai produksi tidak hanya jumlah hasil panen yang dijual, tetapi termasuk juga hasil panen yang dimakan atau yang diberikan sebagai upah	Lihat Detail
635	Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian		Jenis komoditas pertanian	Komoditas pertanian adalah berbagai produk pertanian yang dapat dibeli, dijual, disimpan, dan ditukar. Produk pertanian meliputi produk dari hutan tanaman, tanaman pangan, budidaya, perikanan, ternak, sayuran, pohon buah-buahan, hortikultura, dan hasil hutan	Lihat Detail
636	Jumlah Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Fasilitas Dokumen Kependudukan	Banyaknya orang (anak terlantar) yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan dalam hal ini merupakan dokumen NIK/Bukti Kepemilikan NIK berupa KTP dan KK, akta kelahiran dan kartu identitas anak	Lihat Detail
637					Lihat Detail
638	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia		Paket Perbekalan Kesehatan	Perbekalan kesehatan ini dapat berupa obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal di Dinas Sosial Kota Depok dinamakan Rumah Perlindungan Sosial Rumah Perlindungan Sosial adalah tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.	Lihat Detail
639	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		Paket Perbekalan Kesehatan	Perbekalan kesehatan ini dapat berupa obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat menglami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.	Lihat Detail
640	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		Rujukan	Yang dimaksud dengan layanan rujukan adalah layanan lebih lanjut dan layanan lainnya	Lihat Detail
641	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		Korban bencana yang mendapatkan sandang	Yang dimaksud dengan korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana Paket sandang dalam hal ini adalah pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan	Lihat Detail
642	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Menerima pembebasan biaya pendidikan	-	Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menerima Pembebasan Biaya Pendidikan	Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang menerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan (Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik) pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Penerima Diprioritaskan untuk Siswa/i yang kurang mampu	Lihat Detail
643	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah)		Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) Adalah Jumlah Perda dan Perwal terkait Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Lihat Detail
644	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	-	Perencanaan tenaga kerja	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota adalah Dokumen yang berisi proses penyusunan Rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di Kabupaten/kota.	Lihat Detail

Metadata Indikator

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Aksi
1	Buku "PDRB"	Buku PDRB Lapangan Usaha dan PDRB Pengeluaran Kota Depok	Penggandaan Buku PDRB Lapangan Usaha dan PDRB Pengeluaran Kota Depok yang merupakan hasil Publikasi	Jika Buku telah tersedia, maka dapat menginformasikan Data PDRB di Kota Depok	Lihat Detail
2	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Usulan Pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan.	Lihat Detail
3	Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan	ormas/pokmas yang diberdayakan	Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kem	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan	Lihat Detail
4	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kebutuhan Koordinasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi adalah jumlah dokumen musrenbang yang dihasilkan dibag	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Lihat Detail
5					Lihat Detail
6	Persentase ormas atau pokmas yang diberdayakan	Ormas atau Pokmas Yang Diberdayakan	Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasy	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan	Lihat Detail
7	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Usulan Pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain ya	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan	Lihat Detail
8	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Kebutuhan Koordinasi	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak D	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi	Lihat Detail
9	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi, Ketenteraman dan Ketertiban	"Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kes	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan tingkat koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang sema	Lihat Detail
10	Insentif RT, RW dan LPM	Insentif, RT, RW, LPM	"Insentif menurut KBBI adalah tambahan penghasilan (uang,barang dan sebagainya) yang diberikan untuk	Nilai persentase semakin tinggi menunjukan tingkat pemenuhan Janji Walikota mengenai pemberian insen	Lihat Detail
11	Persentase anggota masyarakat sasaran dan ASN yang dikuatkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaannya	Karakter Kebangsaa	anggota masyarakat sasaran dan ASN yang dikuatkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaannya adalah Masyarakat dan ASN yang mendapatkan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak masyarakat dan ASN yang mendapatkan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan	Lihat Detail
12	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	Partisipasi	Tingkat partisipasi Politik Masyarakat adalah jumlah persentase masyarakat yang ikut patrispasi dalam pemilu	Semakin tinggi persentase maka kesadaran partisipasi masyarakat makin baik	Lihat Detail
13	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi, Ketenteraman dan Ketertiban	"Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kes	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan tingkat koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang sema	Lihat Detail
14	Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai	Pemberdayaan Masyarakat	"Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat	Nilai Persentasi yang tinggi menunjukkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam mendayagunakan p	Lihat Detail
15	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan meliputi: kegiatan musrenbang kelura	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin Baik dan berkualitas dalam pelayanan publik	Lihat Detail
16	Insentif RT, RW dan LPM	Insentif, RT, RW, LPM	"Insentif menurut KBBI adalah tambahan penghasilan (uang,barang dan sebagainya) yang diberikan untuk	Nilai persentase semakin tinggi menunjukan tingkat pemenuhan Janji Walikota mengenai pemberian insen	Lihat Detail
17	Dana 5 Milyar Per Kelurahan	Dana Kelurahan	Dana kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarpras keluraha	jika kelurahan menerima alokasi dana 5 milyar maka jani wali kota terpenuih	Lihat Detail
18	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Pemeliharaan, Pasca, Pemberdayaan Masyarakat	"Berdasarkan definisi KBBI : Pemeliharaan adalah penjagaan harta kekayaan, terutama alat produksi ta	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarak	Lihat Detail
19	Indeks Konflik Sosial	Indeks Potensi Konflik Sosial yang mempertimbangka n kondisi khusus Kota Depok	Mengacu pada pasal 4 UU 7/2012, ruang lingkup penanganan konflik meliputi: a) pencegahan konflik; b) penghentian konflik; dan c) pemulihan pasca konflik. Sedangkan dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Konflik itu sendiri diidentifikasi umumnya diakibatkan oleh: a) permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; b) perseteruan antar umat beragama dan/atau inter umat beragama, antar suku, dan antar etnis; c) sengketa batas wilayah desakabupaten/kota, dan/atau provinsi; d). sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau e) distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat (Pasal 5, UU No.7/2012). (defenisi tentang konflik sosial dan ruang lingkup)	Skor 1,00 – 1,50: Aman.artinya cenderung tidak adapotensi konflik.	Lihat Detail
20	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan	Kebutuhan Koordinasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi adalah jumlah dokumen musrenbang yang dihasilkan dibagi jumlah target dokumen musrenbang yang harus dicapai.	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Lihat Detail
21	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Usulan Pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain ya	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan	Lihat Detail
22	Persentase ormas atau pokmas yang diberdayakan	ormas atau pokmas yang diberdayakan	Persentase ormas atau pokmas yang diberdayakan	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan pemberdayaan ormas atau pokmas yang diberda	Lihat Detail
23	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Swadaya Masyarakat	Swadaya adalah kekuatan (tenaga) sendiri (berdasarkan KBBI) Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendi	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarakat semakin meningkat.	Lihat Detail
24	Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Angka kemiskinan adalah Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis rata-rata	Angka yang ditunjukkan oleh HCI-P0 menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase	Lihat Detail
25	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam Penerapan SiDa	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam Penerapan SiDa	Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD adalah persentase hasil perbandingan antara Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dengan Jumlah total perangkat daerah.	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak perangkat daerah yang difasilitasi dalam Penerapan SiDa.	Lihat Detail
26	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Swadaya Masyarakat	Swadaya adalah kekuatan (tenaga) sendiri (berdasarkan KBBI) Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarakat semakin meningkat.	Lihat Detail
27	Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan	ormas/pokmas yang diberdayakan	Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan	Lihat Detail
28					Lihat Detail
29	Persentase dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasikan	Pengembangan iklim penanaman modal	Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lin	Semakin baik iklim pengembangan investasi yang dihasilkan maka akan berimbas pada semakin tingginya	Lihat Detail
30	Persentase pelanggaran pegawai	Pelanggaran Pegawai	Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran terkena sanksi sedang dan berat	Banyaknya pemangku jabatan fungsional tertentu yang ada di Pemerintah Kota Depok	Lihat Detail
31	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	kepuasan pengguna layanan kepegawaian	Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia N	Semakin tinggi angka indeks IKM maka menunjukkan semakin baik pelayanan publik Hasil Survey Kepua	Lihat Detail
32	Persentase tertanganinya limbah	Limbah tertangani	Permen 5 Tahun 2016 Persentase tertanganinya limbah adalah persentase jumlah instansi yang mengelo	Semakin tinggi persentase tertanganinya limbah maka semakin baik	Lihat Detail
33	Cakupan pemenuhan baku mutu (Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU))	Cakupan Pemenuhan Baku Mutu (Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU))	Indeks Kualitas Air adalah hasil pengukuran yang dapat menggambarkan kondisi kualitas air permukaan	Semakin tinggi angka indeks kualitas air menunjukkan semakin baik kualitas air permukaan satu wilay	Lihat Detail
34	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang Sampah yan	Semakin tinggi persentase yang terkurangi semakin baik	Lihat Detail
35	Timbulan sampah yang ditangani	Jumlah timbulan sampah yang ditangani	timbulan sampah yang ditangani adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volu	Semakin tinggi persentase timbulan sampah yang ditangani semakin baik sampah yang ditangani	Lihat Detail
36	Persentase cakupan area pelayanan	Persentase cakupan area pelayanan	Luas wilayah yang mendapatkan pelayanan persampahan	Semakin tinggi persentase cakupan area pelayanan semakin baik tingkat pelayanan persampahan	Lihat Detail
37	Cakupan Layanan Persampahan	UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam	Penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran-ulang sampa	Semakin tinggi cakupan layanan persampahan semakin baik tingkat layanan persampahan .	Lihat Detail
38	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indikator Kualitas Lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 Indikator yaitu In	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambar	Semakin tinggi nilai Kualitas Lingkuangan Hidup maka semakin baik Kualitas Lingkungan Hidup	Lihat Detail
39					Lihat Detail
40	Persentase jumlah kasus yang tertangani	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah	Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instan	Semakin tinggi persentase kasus yang tertangani semakin baik	Lihat Detail
41	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi keta	Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap ijin Lingkungan dan ijin PPLH	Tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap Izin lingkungan adalah pelaku usaha yang telah memiliki izin	Semakin tinggi persentase tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, maka semakin baik	Lihat Detail
42	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Kualitas Udara di Kota Depok	Indeks Kualitas Udara atau disingkat dengan IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yan	Semakin tinggi angka IKU, semakin baik kualitas udara.	Lihat Detail
43	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Kualitas Air di Kota Depok	Indeks Kualitas Air atau disingkat dengan IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas	Semakin tinggi angka indeks kualitas air menunjukkan semakin baik kualitas air permukaan satu wilay	Lihat Detail
44	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Kualitas Tutupan Lahan di Kota Depok	Indeks kualitas tutupan lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang mengggambarkan kulit	Semakin tinggi nilai IKTL akan semakin baik kualitas tutupan lahannya.	Lihat Detail
45	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perencanaan tertulis yang me	Dengan terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kota Depok maka akan menciptakan keserasian a	Lihat Detail
46	Persentase kelengkapan dokumen Pengisian formasi ASN	Kelengkapan dokumen pengisian formasi ASN	Kelengkapan dokumen pengisian formasi ASN adalah dokumen yang wajib dilengkapi untuk pengusulan keb	Semakin tinggi persentasenya maka menunjukkan semakin baik kelengkapan dokumen pengisian formasi ASN	Lihat Detail
47	Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan	Administrasi kepegawaian yang terselesaikan	Adminstrasi kepegawaian adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dari penga	Semakin tinggi persentasenya maka menunjukkan semakin baik administrasi pegawai yang dapat diselesai	Lihat Detail
48	Persentase layanan pengembangan kompetensi yang dipenuhi	Layanan pengembangan kompetensi yang dipenuhi	Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu meny	Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik layanan pengembangan kompetensi yang dipenuhi	Lihat Detail
49	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Menurut PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 Tentang Man	Semakin tinggi angka persentase maka menunjukan semakin banyak Pejabat ASN yang telah mengikuti pend	Lihat Detail
50	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Setiap ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dibandingkan dengan jumlah ASN	Salah satu upaya peningkatan kualitas SDM, khususnya SDM Aparatur adalah melalui Pendidikan dan Pela	Semakin tinggi angka persentase maka menunjukan semakin banyak ASN yang mengikuti pendidikan dan pel	Lihat Detail
51	Tersedianya sistem Data dan statistik yang terintegrasi	Sistem data dan statistik yang terintegrasi	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi berupa Portal Satu Data Depok sebagai media berbagi paka	Jika sistem telah tersedia, dapat menghasilkan informasi pembangunan daerah yang terpusat dan terint	Lihat Detail
52	Cakupan Layanan Teknologi Informatika	Layanan Teknologi Informatika	Ketersediaan Layanan Teknologi dan Informasi di Kota Depok yang meliputi, Penyediaan Internet, Peng	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya layanan TIK yang diberikan dan semakin ba	Lihat Detail
53	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan per tahun	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Dalam Satu Tahun	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomo	Semakin Tinggi jumlah pengunjung tiap tahun semakin menunjukan tingkat literasi masyarakat semakin b	Lihat Detail
54	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	"Menurut Undang-undang no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Pariwisata adalah segala sesuatu ya	Semakin besar persentase menunjukkan semakin besar peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Lihat Detail
55	Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga	tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Undang undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional dalam pasal 20 bahwa Pemerinta	semakin besar persentase masyarakat dalam berolahraga menggambarkan semakin besarnya kesadaran masya	Lihat Detail
56	Kunjungan wisata	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke depok	Definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi United Nation World Tourism Organization (U	Jumlah kunjungan wisata menggambarkan banyaknya orang yang melakukan perjalanan ke Depok untuk tujua	Lihat Detail
57	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Pelatih olahraga yang bersertifikasi	Undang undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional dalam pasal 106 bahwaTenaga ke	semakin banyaknya Pelatih yang bersertifikasi menunjukan kemampuan dalam melatih sesuai dengan kaida	Lihat Detail
58	Persentase organisasi pemuda yang aktif	organisasi pemuda yang aktif	Menurut UU RI No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, organisasi Kepemudaan merupakan wadah bagi penge	Semakin besar persentase pemuda yang aktif menunjukkan semakin besar peran pemuda di Kota Depok	Lihat Detail
59	Jumlah prestasi olahraga	keterlibatan atlet dalam multi event maupun single event di tingkat propinsi, nasional maupun intern	Undang undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional pasal 33 yaitu Pembinaan dan p	semakin banyak prestasi olahraga menunjukan semakin baiknya kualitas atlet dan pelatih	Lihat Detail
60	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jam	Tunjangan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberikan untuk memfasilitasi tugas pokok dan fungsi	Lihat Detail
61	Layanan Administrasi DPRD	Administrasi DPRD	Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD di dasarkan atas fungsi dari Sekretariat DPRD. Serekretar	Layanan yang diberikan untuk memfasilitasi dan menunjang kebutuhan serta kesejahteraan Pimpinan dan	Lihat Detail
62	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang : a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memua	Memfasilitasi Bapemperda dalam membentuk dan mengelola peraturan daerah dan peraturan DPRD dimulai d	Lihat Detail
63	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kebijakan Anggaran	Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang Penda	Arah Kebijakan Perekonomian Kota Depok dan juga di DPRD Kota Depok tidak terlepas dari kebijakan Nas	Lihat Detail
64	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (1). Koordinasi & Sosialisasi Komisi A (Pengawasan urusan P	Mencapai tujuan dari Pemerintah Kota Depok dengan dijalankan nya fungsi 4 Komisi yang berada di DPRD	Lihat Detail
65	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat mengumpulkan secara komprehensif aspirasi masyarakat	Kegiatan Reses di DPRD Kota Depok dilaksanakan 3 masa sidang dalam satu tahun, untuk pesertanya dima	Lihat Detail
66	Keluarga Penerima Manfaat-KPM	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.	Keluarga yang menerima bantuan sosial	Lihat Detail
67					Lihat Detail
68	Jumlah pustakawan tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	Pustakawan Yang Bersertifikat	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomo	Semakin tinggi Prosentasenya berarti semakin banyak tenaga pustakawan yang profesional	Lihat Detail
69	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dalam persen	Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Perka ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan	Semakin tinggi Prosentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku berarti penataan arsip d	Lihat Detail
70	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	peningkatan kapasitas SDM Kearsipan melalui pelatihan kearsipan	Perka ANRI Nomor 23 tentang Perubahan Atas Peka ANRI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Kualitas H	Semakin tinggi SDM Pengelola Arsip semakin baik administrasinya	Lihat Detail
71	Tingkat Cemaran Udara	Cemaran Udara	PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/	Semakin kecil nilai ISPU semakin Baik	Lihat Detail
72	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi Keg Penyelenggaraan Urusan Pem yg Tdk Dilaksanakan oleh Un	Kebutuhan Koordinasi	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak D	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Lihat Detail
73	Persentase Ormas/ Pokmas yang Diberdayakan	Ormas/Pokmas yang diberdayakan	Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kema	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan.	Lihat Detail
74	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Swadaya Masyarakat	Swadaya adalah kekuatan (tenaga) sendiri (berdasarkan KBBI). Masyarakat adalah sejumlah manusia	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarak	Lihat Detail
75					Lihat Detail
76					Lihat Detail
77	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Jumlah Perpustakaan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor	Semakin tinggi rasio perpustakaan per satuan penduduk maka menunjukkan semakin tinggi jumlah perpust	Lihat Detail
78	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah Koleksi Buku	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor	Semakin tinggi rasio koleksi buku maka menunjukkan variasi dari koleksi buku	Lihat Detail
79					Lihat Detail
80					Lihat Detail
81	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang- Undangan	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik adalah yang terkelola sesuai dengan pertauran perundang-un	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 T	Terwujudnya pengelolaan BMD yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel	Lihat Detail
82	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Budaya Kerja	penerapan budaya kerja dalam perangkat daerah.	ukuran yang menggambarkan tingkat penerapan budaya kerja yang diinginkan di dalam suatu perangkat da	Semakin tinggi tingkat persentase ini, maka semakin tinggi tingkat pemenuhan kerumahtanggaan atau ad	Lihat Detail
83	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Tepat Waktu	ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi.	"Dokumen Perencanaan adalah dokumen yang terdiri dari dok Renstra, Renja, Renja P, DPA, DPAP, RKA, R	Semakin tinggi persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Tepat Waktu maka semakin sesuai	Lihat Detail
84	Persentase Terpenuhuinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	terpenuhinya kerumahtanggaan sekretariat daerah.	Persentase Terpenuhinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah adalah ukuran yang menggambarkan seberapa	Semakin tinggi tingkat persentase ini, maka semakin tinggi tingkat pemenuhan kerumahtanggaan atau ad	Lihat Detail
85	Persentase Barang Milik Daerah dalam Pelayanan	penggunaan barang milik daerah dalam pelayanan.	merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesesuaian tersedianya barang milik daerah dengan ren	Semakin tinggi persentase Barang Milik Daerah dalam Pelayanan menunjukkan bahwa pelayanan barang mil	Lihat Detail
86	Persentase Optimalisasi SIAK Pada Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Optimalisasi SIAK	Optimalisasi SIAK merupakan proses perubahan dari kondisi yang semestinya menjadi kondisi yang lebih	Semakin tinggi persentase tingkat pengelolaan SIAK maka semakin baik optimalisasi SIAK pada layanan	Lihat Detail
87	Layanan Pencatatan Sipil	layanan pencatatan sipil	Layanan pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam regis	Semakin tinggi layanan pencatatan sipil maka semakin tinggi tingkat layanan dokumen pencatatan sipil	Lihat Detail
88	Cakupan Identitas Kependudukan	layanan identitas kependudukan	Layanan identitas kependudukan adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa	Semakin tinggi cakupan identitas penduduk maka semakin banyak masyarakat yang memiliki identitas kep	Lihat Detail
89	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Penerbitan KTP	Menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan	semakin tinggi cakupan penerbitan ktp maka menunjukan semakin banyak jumlah penduduk yang telah memi	Lihat Detail
90	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	KTP berbasis NIK	Menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK ad	jika sudah diterapkan maka tercipta keakuratan data penduduk, Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP	Lihat Detail
91	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Akta Nikah	Akta Perkawinan atau biasa disebut juga dengan Akta Nikah adalah Pencatatan Perkawinan bagi mereka y	semakin tinggi rasio akte nikah maka menunjukan semakin banyak jumlah penduduk yang telah memiliki a	Lihat Detail
92	Persentase layanan angkutan darat	jumlah layanan angkutan darat	setiap unit angkutan darat dapat melayani/ mengangkut berapa jumlah orang penumpang	Semakin tinggi persentase layanan angkutan darat, semakin tinggi kemampuan/ kinerja angkutan darat d	Lihat Detail
93	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	perbandingan antara 1 km jalan di 1 wilayah berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraa	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan jalan yang da	Semakin rendah rasio, menandakan penggunaan jalan semakin banyak oleh kendaraan, kondisi jalan semak	Lihat Detail
94	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun.	jumlah orang yang melalui terminal penumpang yang beroperasi dan dibawah kewenangan Pemkot Depok	jumlah orang yang berada dikendaraan angkutan umum yang berangkat melalui terminal	semakin banyak jumlah orang yang melalui terminal, menandakan semakin tinggi penggunaan angkutan umu	Lihat Detail
95	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persentase kepemilikan KIR	1. kendaraan bermotor yang mengurus uji KIR dan dinyatakan lulus 2. mobil penumpang, mobil bus, truk	semakin tinggi persentase angkutan umum yang tidak memiliki KIR, semakin rendah yang lulus uji dan l	Lihat Detail
96	kecepatan rata-rata	salah satu ukuran dari kinerja lalu-lintas, yang dinyatakan dalam kilometer/jam	Kecepatan adalah rata-rata jarak yang dapat ditempuh suatu kendaraan pada suatu ruas jalan dalam sat	semakin tinggi kecepatan rata-rata, menandakan semakin lancar arus lalu lintas	Lihat Detail
97	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan ManusiaTerhadap layanan pendidikan	Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standard hidup layak.	Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakuan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.	Lihat Detail
98	Penduduk yang berusia lebih dari 15 Tahun melek huruf dalam persen	Jumlah penduduk yang dapat membaca usia >> 15 tahun	Persentase angka melek aksara atau huruf (AMH) penduduk umur lebih dari 15 tahun adalah perbandingan	Menggambarkan seberapa banyak penduduk pada kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis hu	Lihat Detail
99	Angka Melek Huruf Penduduk usia 15 - 24 Tahun	1. Jumlah penduduk yang dapat membaca Laki-laki usia 15 - 24 tahun ; 2. Jumlah penduduk yang dapat membaca Perempuan usia 15 - 24 tahun	proporsi penduduk laki-laki kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya; proporsi penduduk perempuan kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya	Menggambarkan seberapa banyak penduduk laki-laki pada kelompok umur 15 - 24 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya ; Menggambarkan seberapa banyak penduduk perempuan pada kelompok umur 15 - 24 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya	Lihat Detail
100	Proporsi Murid Kelas 1 Yang Tamat Sekolah Dasar	Banyaknya Penduduk Usia 12 Tahun Yang Lulus SD	Persentase jumlah murid Kelas 1 yang lulus SD tehadap jumlah penduduk usia 12 Tahun	Banyaknya murid kelas 1 yang lulusan SD dibagi Banyaknya penduduk usia 12 Tahun x 100 %, proporsi in	Lihat Detail
101	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah (persen)	Sandi dalam komunikasi	Penggunaan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya perangkat daerah yang telah menggunakan s	Lihat Detail
102	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Evakuasi korban bencana	Menurut PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNI	Semakin banyak korban bencana terevakuasi semakin baik target capaian SPM	Lihat Detail
103	PDRB Per kapita	PDRB Per kapita	PDRB Per kapita adalah Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu	Semakin besar angka PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah	Lihat Detail
104	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah manajemen kebakaran (WMK)	kecepatan waktu penanganan bencana	Menurut PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNI	Semakin singkat waktu yang ditempuh menunjukan semakin baik respon time kebakaran dalam Wilayah Man	Lihat Detail
105	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Pelayanan publik terkait bencana kebakaran	Cakupan pelayanan kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang terproteksi dari bencana ke	Semakin luas Wilayah cakupan Manajemen Kebakaran yang terbentuk semakin meminimalisir kebakaran	Lihat Detail
106	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Tempat pemakaman umum		Semakin besar nilai rasio maka semakin banyak jumlah daya tampung tempat pemakaman umum per seribu penduduk	Lihat Detail
107	Persentase permukiman yang tertata	Permukiman yang tertata	Kawasan permukiman yang tertata adalah permukiman yang tertata dan tata guna lahan yang tepat akibat persebaran pembangunan yang diatur dan direncanakan. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 1 ayat 3, Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Persentase permukiman yang tertata adalah persentase dari perbandingan luas area permukiman tertata terhadap luas area permukiman keseluruhan.	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin luas permukiman yang tertata	Lihat Detail
108	Posyandu dan Posbindu Setiap RW	Posyandu, Posbindu	Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dib	Pembangunan Posyandu dan Posbindu terlaksana di setiap RW berarti terlaksana janji walikota nomor	Lihat Detail
109	Persentase lingkungan Perumahan dengan PSU yang tertangani	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU ) perumahan yang tertangani	Berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2013 Tentang Penyerahanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Oleh Pengembang dan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2013 , Prasarana adalah Kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan kawasan perumahan dapat berfungsi sebagai manamestinya. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, keagamaan dan budaya. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. Persentase lingkungan Perumahan dengan PSU yang tertangani adalah persentase perbandingan jumlah perumahan yg sudah ditangani terhadap jumlah perumahan yg sudah menyerahkan PSU ke BKD/Aset.	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak lingkungan perumahan dengan PSU yang tertangani	Lihat Detail
110	Persentase luasan Permukiman Kumuh tertangani	Luasan Permukiman Kumuh	Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kawasan kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Ada 7 indikator kumuh : kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, drainase, lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan dan proteksi kebakaran. Persentase luasan Permukiman Kumuh tertangani adalah persentase dari perbandingan jumlah luas kawasan permukiman kumuh tertangani terhadap jumlah luas kawasan kumuh	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Lihat Detail
111	Luas pengadaan lahan pemerintah	Pengadaan lahan pemerintah	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Luas pengadaan lahan pemerintah adalah persentase dari perbandingan luas pengadaan lahan pemerintah terhadap luas kebutuhan lahan pemerintah.	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin luas lahan pengadaan pemerintah yang terintervensi	Lihat Detail
112	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (persen)	Rumah tangga kumuh perkotaan	Rumah tangga yang tinggal dan menghuni di kawasan kumuh. Kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya (Kurniasih, 2007). Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan adalah persentase perbandingan jumlah rumah tangga kumuh perkotaan terhadap jumlah seluruh rumah.	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak rumah tangga kumuh perkotaan yang terintervensi	Lihat Detail
113	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (persen)	Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP). Kondisi relasi sosial dan kekerabatan relatif tinggi sebagai perwujudan keberadaan komunitasnya (Rindarjono, 2012). Karakteristik permukiman kumuh digambarkan dengan tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat penghuninya yang rendah (Budiharjo, 2011). Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan adalah persentase dari perbandingan luas permukiman kumuh yang tertangani terhadap luas permukiman kumuh	Semakin kecil nilai persentasenya maka semakin kecil luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Lihat Detail
114	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (persen)	layanan rumah layak huni yang terjangkau	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 24 huruf a, Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni . MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak layanan rumah layak huni yang terjangkau untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Lihat Detail
115	Rasio rumah layak huni	Rumah layak huni	Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 24 huruf a, Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk.	Semakin besar nilai rasio maka semakin banyak penduduk yang memiliki rumah layak huni	Lihat Detail
116	Persentase areal kawasan kumuh (persen)	Areal Kawasan kumuh	Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kawasan kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Ada 7 indikator kumuh : kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, drainase, lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan dan proteksi kebakaran. Persentase areal kawasan kumuh adalah Persentase dari perbandingan luas areal kawasan kumuh terhadap luas wilayah.	Semakin kecil nilai persentasenya maka semakin besar areal kawasan tidak kumuh	Lihat Detail
117	Rasio permukiman layak huni	Permukiman layak	Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 1 ayat 5, Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permukiman yang layak didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal sekaligus tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman layak adalah perbandingan luas permukiman layak huni terhadap luas wilayah permukiman	Semakin besar nilai rasio maka semakin luas wilayah permukiman yang layak huni	Lihat Detail
118	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (persen)	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2013 Tentang Penyerahanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Oleh Pengembang dan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2013 , Prasarana adalah Kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan kawasan perumahan dapat berfungsi sebagai manamestinya. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, keagamaan dan budaya. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU adalah persentase dari penbandingan jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu.	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Lihat Detail
119	Insentif RT, RW dan LPM	Insentif, RT, RW, LPM	"Insentif menurut KBBI adalah tambahan penghasilan (uang,barang dan sebagainya) yang diberikan untuk	Nilai persentase semakin tinggi menunjukan tingkat pemenuhan Janji Walikota mengenai pemberian insen	Lihat Detail
120	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Efisiensi Belanja Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan adalah perbandingan antara total nilai belanja	Semakin besar nilai rasio menunjukkan semakin banyak belanja yang dilakukan melalui Sistem Pengadaan	Lihat Detail
121					Lihat Detail
122	Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai	Pemberdayaan Masyarakat	Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri	Nilai Persentasi yang tinggi menunjukkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri yang besar, sehingga tingkat kesadaran masyarakat akan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga semakin meningkat	Lihat Detail
123	Presentase Posyandu Aktif (Persen)	Posyandu Aktif	Posyandu Aktif: adalah posyandu yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembangunan (pencegahan dan penanganan) kesehatan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat di wilayahnya sendiri Menurut Buku Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu Kementerian Kesehatan RI tahun 2011 dapat didefinisikan : Posyandu adalah Salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Nilai interval Posyandu Aktif adalah pada skor >70% 100% (yakni mencapai Strata Purnama dan Mandiri), sedangkan untuk Posyandu Tidak Aktif adalah pada skor 0%-70% (yakni mencapat Strata Pratama dan Madya)	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya Masyarakat yang telah menggunakan posyandu sebagai tempat pelayanan kesehatan, sehingga tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan juga semakin tinggi	Lihat Detail
124	persentase sistem pelayanan data dan sistem (PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN	Pemanfaatan layanan online	Semakin banyak jenis layanan perizinan yang memanfaatkan sistem , maka semakin besar pemanfaatan tek	Semakin tnggi capaian presentase pengelolaan data dan sistem , menggambarkan semakin tinggi / besar	Lihat Detail
125	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah se	Semakin baik hasil penilaian TPA/TPST/SPA dari KLHK semakin baik operasional TPA di Kota	Lihat Detail
126	Tingkat Cemaran Air	Cemaran Air	KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2003 DAN PERATURAN MENTERI L	Semakin kecil nilai Indeks Pencemar, status mutu semakin Baik	Lihat Detail
127	Presentase Posyandu Aktif (Persen)	Posyandu aktif	Posyandu Aktif : adalah posyandu yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembangunan (pencegahan dan pe	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya Masyarakat yang telah menggunakan posyand	Lihat Detail
128	Jumlah Penerima Bantuan Pangan	Korban Bencana Alam dan Sosial	(Permensos No 1 Thn 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana) Korban bencana adalah orang ata		Lihat Detail
129					Lihat Detail
130	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Penerbitan Akta kelahiran	Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran seseorang yang dikeluarkan D	semakin tinggi cakupan penerbitan akte kelahiran maka menunjukan semakin banyak jumlah penduduk yang	Lihat Detail
131	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran	penyediaan administrasi umum perkantoran.	ukuran yang menggambarkan seberapa besar keberhasilan target sub kegiatan administrasi perkantoran y	Semakin tinggi persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran maka semakin banyak target sub ke	Lihat Detail
132	Persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu	ketepatan waktu dalam administrasi keuangan.	Persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu adalah adalah ukuran kemampuan penyusunan dokumen peren	Semakin tinggi persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu Tepat Waktu maka semakin sesuai dengan t	Lihat Detail
133	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk Optimalisasi SIAK	Penataan PIAK	Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan koordinasi sert	Semakin tinggi persentase tingkat penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan maka sema	Lihat Detail
134	Jumlah arus penumpang angkutan umum	jumlah orang pengguna angkutan umum (angkot, bis, kereta)	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah	semakin banyak penumpang angkutan umum, semakin sedikit pengguna kendaraan pribadi, kemacetan dapat	Lihat Detail
135	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Umur Kawin Pertama (UKP)	Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara	Semakin tinggi Rata-rata usia kawin pertama wanita maka menunjukkan semakin baik program pengendali	Lihat Detail
136	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Angka Putus Sekolah Usia 13- 15 Tahun	Proporsi penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak men	Semakin tinggi angka putus sekolah dapat mengindikasikan buruknya akses pendidikan. Contoh: APTS 7-1	Lihat Detail
137	Jumlah Kelurahan Layak Anak	Kelurahan Layak Anak	Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemer		Lihat Detail
138	Pencapaian Strata Kota Layak Anak	Kota Layak Anak	Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem	Semakin tinggi pencapaian strata kota layak anak maka menunjukkan semakin baik pemenuhan hak anak d	Lihat Detail
139	Insentif RT, RW dan LPM	Insentif, RT, RW, LPM	Insentif menurut KBBI adalah tambahan penghasilan (uang,barang dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja Merujuk Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021, dapat didefinisikan : Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari mitra kerja Lurah dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan	Nilai persentase semakin tinggi menunjukan tingkat pemenuhan Janji Walikota mengenai pemberian insentif RT, RW dan LPM semakin terpenuhi	Lihat Detail
140	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Swadaya Masyarakat	Swadaya adalah kekuatan (tenaga) sendiri (berdasarkan KBBI) Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan :Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas asyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarakat semakin meningkat	Lihat Detail
141	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	mengukur partisipasi perempuan di kepengurusan partai politik, pencalonan dalam pemilu legislatif, d	"Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik sec	Semakin tinggi Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR maka menunjukkan semakin baik partisip	Lihat Detail
142	Persentase lingkungan permukiman kumuh (persen)	Lingkungan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP). Kondisi relasi sosial dan kekerabatan relatif tinggi sebagai perwujudan keberadaan komunitasnya (Rindarjono, 2012). Karakteristik permukiman kumuh digambarkan dengan tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat penghuninya yang rendah (Budiharjo, 2011). Permukiman kumuh atau slum merupakan kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan (UN Habitat, 2010). Persentase lingkungan permukiman kumuh adalah persentase dari perbadingan luas lingkungan permukiman kumuh terhadap luas wilayah.	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin luas lingkungan permukiman kumuh yang terintervensi	Lihat Detail
143					Lihat Detail
144					Lihat Detail
145					Lihat Detail
146					Lihat Detail
147	Kepemilikan Akta Kelahiran	Kepemilikan akta kelahiran	Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran. Merupakan wujud pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin banyak jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir.	Lihat Detail
148					Lihat Detail
149	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Rencana tenaga kerja	Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja. Dihitung dari: - Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan mengacu ke RTKD adalah jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan mengacu Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang merupakan hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja (PTK) Kabupaten/Kota yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. (Kepmenaker Nomor 309 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RTK Provinsi dan Kabupaten/Kota). '- Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota adalah keseluruhan jumlah kegiatan yang dilaksanakan baik yang mengacu dan tidak mengacu RTKD oleh perangkat daerah bidang ketenagakerjan di kabupaten/kota. (Sumber : Pedoman umum penyusunan LPPD tahun 2023)	semakin tinggi kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja semakin efektif dan terintegrasi dengan baik perencanaan tenaga kerja di daerah tersebut. semakin rendah kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja maka masih banyak kegiatan yang tidak direncanakan secara eksplisit dalam RTK.	Lihat Detail
150					Lihat Detail
151	Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	Hunian bagi korban bencana	Segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses menyediakan rumah layak huni maupun kegiatan pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), dapat juga diartikan sebagai perbaikan rumah layak huni diperuntukan bagi korban bencana (https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/37111) Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023) Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n adalah realisasi jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani berupa rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah (Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023)	Semakin besar nilai persentasenya, maka semakin banyak terpenuhinya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Lihat Detail
152	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kab/kota yang ditangani	Kawasan Pemukiman Kumuh dibawah 10 ha	Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 dan https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/5420 : - Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani. - Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) adalah Jumlah akumulasi luas kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota kumuh (dibawah 10 ha) yang telah ditangani meliputi pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali; - Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha adalah Jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha baik yang sudah maupun yang belum ditangani oleh pemerintah daerah sesuai yang telah ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.	Semakin besar nilai persentasenya, maka semakin luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Lihat Detail
153					Lihat Detail
154	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik	Jaringan serat optik	- Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota propinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring. - PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PEMANFAATAN PEMBIAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LAYANAN PITA LEBAR	semakin tinggi persentase maka semakin banyak kecamatan yang terhubung dengan akses internet yang lebih cepat	Lihat Detail
155	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	akses internet	▪ Jumlah PD terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo adalah Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo yang terintegrasi melalui jaringan fiber optik yang dibangun oleh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota. ▪ Jumlah PD adalah Jumlah Keseluruhan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah	Semakin tinggi presentase maka semakin banyak Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet	Lihat Detail
156	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi (Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan)	Kebutuhan Koordinasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi adalah jumlah dokumen musrenbang yang dihasilkan dibagi jumlah target dokumen musrenbang yang harus dicapai.	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Lihat Detail
157	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Rumah sakit rujukan Akreditasi rumah sakit	- Jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi adalah rumah sakit rujukan dan puskesmas yang melayani rawat inap dengan terakreditasi tingkat perdana, dasar, madya, utama dan paripurna, dibuktikan dengan sertifikasi akreditasi setiap rumah sakit dan puskesmas yang melayani rawat inap; - Jumlah rumah sakit di Kabupaten/Kota adalah Jumlah keseluruhan rumah sakit rujukan dan puskesmas yang melayani rawat inap di tingkat Kabupaten/Kota (lintas Kecamatan) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, Cakupan perhitungan adalah seluruh rumah sakit rujukan dan puskesmas yang melayani rawat inap baik negeri maupun rumah sakit swasta dan rumah sakit dibawah naungan instansi vertikal	Semakin tinggi presentase rumah sakit yang terakreditasi maka semakin banyak rumah sakit yang dapat dijadikan sebagai rumah sakit rujukan	Lihat Detail
158	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil Pelayanan kesehatan	- Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar kuantitas kunjungan 6 kali selama periode kehamilan (K6), bagi ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun pelaporan dihitung pada tahun berikutnya dan dari luar wilayah kerja Kabupaten/ Kota tetap dilayani dan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah ibu hamil di Kabupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhan ibu hamil pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota.	Semakin tinggi presentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan maka semakin bagus pelayanan kesehatan ibu hamil	Lihat Detail
159	Kinerja Penyediaan Sambungan Rumah yang Tersambung ke IPALD	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	- Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Sambungan rumah yang tersambung ke IPALD adalah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik. - Menurut Peraturan menteri PUPR Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik	Semakin tinggi presentase Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD, maka semakin banyak jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	Lihat Detail
160	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Menurut PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik : Unit pengolahan setempat ditentukan berdasarkan skala pengolahan dan konsep pengolahan. Perencanaan unit pengolahan setempat berdasarkan skala pengolahan terbagi atas skala individual dan komunal. Perencanaan unit pengolahan setempat berdasarkan konsep pengolahan terbagi atas pengolahan setempat tercampur (black water dan grey water) dan pengolahan setempat terpisah (pemisahan blackwater dan grey water). Unit pengolahan setempat terdiri dari cubluk kembar, tangki septik dan MCK	Semakin tinggi presentase Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat, maka semakin banyak rumah yang sudah memiliki akses unit pengolahan setempat	Lihat Detail
161					Lihat Detail
162	Persentase Pembanguna n Pemuda Kota Depok	Persentase pembanguna n pemuda di Kota Depok	Menurut UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peraturan daerah Kota Depok No.4 Tahun 2022 Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan Pembangunan Kepemudaan di Daerah Kota bertujuan: a. mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepemudaan guna meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda di Daerah Kota; dan c. mewujudkan Kota Layak Pemuda di Daerah Kota	Semakin tinggi persentase pembangunan pemuda menunjukkan semakin meningkatnya pelayanan terkait kepemudaan	Lihat Detail
163	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk adalah perbandingan antara realisasi pupuk bersubsidi terhadap alokasi pupuk bersubsidi (RDKK) yang ditetapkan oleh SK Walikota	Semakin tinggi persentasi maka semakin banyak alokasi pupuk bersubsidi yang terserap dan tersalurkan	Lihat Detail
164	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Daftar Arsip Statis	Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 40 dan 59 Jumlah arsip statis diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang terdapat dalam daftar arsip yang diakuisisi oleh lembaga kearsipan sesuai pasal 93 PP 28/2012 Ketentuan sarana bantu temu balik arsip statis mengacu pada Pasal 97 PP 28/2012	Semakin banyak daftar arsip yang telah dibuat/tersedia maka akan semkin mudah dalam proses temu kembali arsip	Lihat Detail
165	Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kab/Kota yang tersedia	Sarpras kepemudaan	Sarana dan Prasarana Kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan seperti Gedung Pemuda dan Gedung Pramuka		Lihat Detail
166	Pemusatan Latihan Daerah yang tersedia		Pelatihan atlet suatu cabang olahraga secara intensif yang dipersiapkan suatu daerah (provinsi / kab/ kota) untuk mengikuti kejuaraan / kompetisi tingkat nasional		Lihat Detail
167	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Objek Pemajuan Kebudayaan	Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya indonesia dan budaya daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan (Perda Kota Depok No.3 tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan)		Lihat Detail
168	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Cagar budaya	Register nasional cagar budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa cagar budaya yang berada di dalam dan luar negeri (Perda Kota Depok No.11 tahun 2024 tentang Pengelolaan Cagar Budaya)		Lihat Detail
169	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	Tenaga kerja	Mengukur persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	semakin tinggi Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota semakin banyak pencari kerja berhasil mendapatkan pekerjaan melalui mekanisme layanan antar kerja.	Lihat Detail
170	Dana 5 Milyar Per Kelurahan	Dana Kelurahan	Dana kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarpras kelurahan dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan yang bersifat Topdown yaitu kegiatan yang di lakukan oleh perangkat daerah sesuai prioritas pembangunan. (Kemendagri No 30 th 2018) (perwal 23 th 2019)	jika kelurahan menerima alokasi dana 5 milyar maka jani wali kota terpenuih	Lihat Detail
171	Persentase meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pendidikan politik	Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik adalah jumlah Pelajar (Sekolah) dan masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pendidikan politik	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak pelajar dan masyarakat mendapatkan pendidikan politik, etika serta budaya politik	Lihat Detail
172	Persentase PemenuhanPersentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Kebutuhan Koordinasi	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Lihat Detail
173	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Pelayanan penunjang urusan Pemda	Menggambarkan cakupan penyediaan layanan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan urusannya. Berdasarkan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah. Layanan Penunjang perangkat daerah meliputi Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi; Administrasi Keuangan; Administrasi Umum; serta Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semakin tinggi angka persentase menunjukkan semakin baik kinerja	Lihat Detail
174	Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan yang di Koordinir Oleh Bidang IKW Dokumen Perencanaan adalah dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah , dokumen perencanaan kinerja , dokumen perencanaan anggaran untuk periode tertentu	semakin tinggi persentase maka jumlah dokumen yang dikoordinir semakin memenuhi target	Lihat Detail
175	Dana 5 Milyar Per Kelurahan	Dana Kelurahan	Dana kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarpras kelurahan dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan yang bersifat Topdown yaitu kegiatan yang di lakukan oleh perangkat daerah sesuai prioritas pembangunan. (Kemendagri No 30 th 2018) (perwal 23 th 2019)	jika kelurahan menerima alokasi dana 5 milyar maka jani wali kota terpenuhi	Lihat Detail
176	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Pemeliharaan, Pasca, Pemberdayaan Masyarakat	Berdasarkan definisi KBBI : Pemeliharaan adalah penjagaan harta kekayaan, terutama alat produksi tahan lama dalam perusahaan agar tetap dalam kondisi yang baik. Pasca artinya adalah sesudah Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarakat semakin meningkat.	Lihat Detail
177	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Lampiran Permendagri no, 86 tahun 2017 Pelatihan kerja diawali dengan pendaftaran secara terbuka mel	pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, kete	Semakin tinggi nilai dapat berarti jumlah yang dilatih meningkat dengan jumlah pendaftar relatif kon	Lihat Detail
178	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja	Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan na	Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang	Lihat Detail
179	Persentase jumlah pelayanan yang terintegrasi (Program pelayananan penanaman modal)	Layanan publik terintegrasi merupakan model pelayanan yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan p	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha yang terinteg	Semakin banyak jumlah jenis pelayanan yang terintegrasi semakin efetif juga pelayanan kepada masyara	Lihat Detail
180					Lihat Detail
181	Tingkat pengangguran terbuka dalam persen Indikator Makro	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentasejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatankerja. Ang	" Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempers	Menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (suppl	Lihat Detail
182	Persentase wirausaha muda	wirausaha muda	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan	jumlah wirausaha muda yang ada di Kota Depok, semakin besar persentase wirausaha muda berarti semaki	Lihat Detail
183	PAD sektor pariwisata	Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor pariwisata	"Undang Undang Republik Indonesia No.10, tentang kepariwisataan (2009),yang dimaksud usaha Pariwisat	Semakin tinggi persentase PAD sektor pariwisata menunjukkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekono	Lihat Detail
184	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi, Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesa	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan tingkat koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang sema	Lihat Detail
185	Cakupan TMP yang terpelihara	Taman Makam Pahlawan			Lihat Detail
186	Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berb	Keberadaan Arsip sebagai bentuk pertanggung jawaban	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Laporan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Laporan	Lihat Detail
187					Lihat Detail
188	Rasio ijin trayek	perbandingan jumlah ijin trayek yang lulus ijin trayek per jumlah penduduk	perbandingan antara izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada	semakin tinggi jumlah izin trayek menandakan semakin tinggi jumlah angkutan yang laik jalan, semakin	Lihat Detail
189	Persentase MoU Kerjasama yang Dilaksanakan	pelaksanaan MoU (kerjasama).	"MoU (kerjasama) atau Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Mou (kerjasama) atau Nota Kesepahaman tersebut. Persentase MoU (Kerjasama) yang Dilaksanakan adalah ukuran yang menggambarkan seberapa banyak MoU atau perjanjian kerjasama yang telah dihasilkan oleh perangkat daerah sudah diimplementasikan atau dilaksanakan."	Semakin tinggi persentase ini, maka semakin tinggi tingkat pelaksanaan / implementasi kesepakatan kerjasama yang dihasilkan	Lihat Detail
190	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.	ukuran yang menggambarkan tingkat terpenuhinya kebutuhan akan jasa penunjang dalam menjalankan urusa	Semakin tinggi tingkat persentase ini, menunujukan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Lihat Detail
191	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita ber KB dalam persen	Bina Keluarga Balita (BKB)	Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, ke	Semakin tinggi persentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB maka menunjukkan semakin baik p	Lihat Detail
192	Dana 5 Milyar Per Kelurahan	Dana Kelurahan	Dana kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarpras keluraha	jika kelurahan menerima alokasi dana 5 milyar maka jani wali kota terpenuih	Lihat Detail
193	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja, (persen)	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (r) adalah rata-rata laju pertumbuhan produk domestik bruto at		Memantau tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi	Lihat Detail
194	Proporsi tenaga kerja pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja. (persen)	"Kontribusi pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja. Apabila dijumlahkan dengan Kont	"Pekerja bebas di pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang ti	Semakin besar nilai proporsi, maka kesempatan kerja untuk pekerja bebas keluarga yang merupakan kelo	Lihat Detail
195					Lihat Detail
196	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	Mengukur persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama. Merupakan banyaknya OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, badan hukum Indonesia dan/atau organisasi perangkat daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama.	Lihat Detail
197					Lihat Detail
198	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	Rumah layak huni yang terdampak relokasi	Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 dan https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/5423 : - Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota; - Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni adalah keseluruhan atau salah satu fasilitasi penanganan rumah tangga (kepala keluarga) yang terkena relokasi akibat program pemerintah; - Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan adalah keseluruhan rumah tangga (kepala keluarga) yang terkena relokasi akibat program pemerintah.	Semakin besar nilai persentasenya, maka semakin banyak terpenuhinya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Lihat Detail
199					Lihat Detail
200					Lihat Detail
201	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kabupaten/Kota	kawasan pemukiman rawan banjir	Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) adalah akumulasi dari luas kawasan pemukiman rawan bencana banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir. Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN DANAU : Banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai	Semakin kecil nilai rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kabupaten/Kota, maka semakin banyak infrastruktur yang sudah terbangun untuk mengurangi titik banjir. Sehingga potensi kawasan permukiman terdampak banjir akan berkurang	Lihat Detail
202	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	- Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang mantap adalah panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan sedang. - Menurut PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 13/PRT/M/2011 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN DAN PENILIKAN JALAN : Jalan Mantap adalah ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang	Semakin tinggi tingkat kemantapan jalannya, maka semakin baik pula kondisi jalan tersebut, baik dari segi konstruksi maupun kenyamanan pengguna jalan	Lihat Detail
203	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Daya tampung Rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan adalah jumlah keseluruhan tempat tidur/bed pada rumah sakit rujukan di tingkat Kabupaten/ Kota (Lintas kecamatan) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/ Walikota, Cakupan perhitungan adalah seluruh rumah sakit rujukan baik negeri maupun rumah sakit swasta dan rumah sakit dibawah naungan instansi vertikal; Jumlah penduduk di kabupaten/ kota adalah jumlah keseluruhan penduduk di kabupaten/ Kota bersangkutan (sesuai dengan data kependudukan)	Semakin tinggi rasio daya tampung rumah sakit rujukan maka semakin besar jumlah penduduk yang dapat dirujuk	Lihat Detail
204	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita hipertensi Pelayanan Kesehatan	- Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi Pengukuran tekanan darah, pelayanan edukasi non farmakologi, pelayanan farmakologi, konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi, penderita hipertensi dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan) - Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/ Kota adalah jumlah seluruh penderita hipertensi pada tahun pelaporan di Kabupaten / Kota	Semakin tinggi Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar maka semakin bagus pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Lihat Detail
205	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	ODGJ Pelayanan Kesehatan	- Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia yang meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa, edukasi dan tata laksana. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi pemeriksaan status mental dan wawancara. Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluarga caregiver. Melakukan penatalaksanaan awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi. Tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat. Penderita ODGJ berat dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhan penderita ODGJ pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota	Semakin tinggi Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar maka semakin bagus pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ berat	Lihat Detail
206	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang dengan risiko terinfeksi HIV Pelayanan Kesehatan	- Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan deteksi dini HIV sesuai standar adalah orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi Edukasi perilaku berisiko, Skrining pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV meliputi : Ibu hamil, Pasien TBC, Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), Penjaja seks, lekaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), Transgender/ waria, pengguna napza suntik, dan warga minaan pemasyarakatan (WBP). Orang dengan resiko terinfeksi HIV dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kbupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhan orang dengan risiko terinfeksi HIV pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota.	Semakin tinggi presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar maka semakin bagus pelayanan deteksi dini HIV orang dengan resiko terinfeksi HIV	Lihat Detail
207	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Gudang Non TDG	Realisasi bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan	Verifikasi dan visitasi permohonan Tanda Daftar Gudang yang belum memenuhi pemenuhan persyaratan	Lihat Detail
208					Lihat Detail
209	Atlet Berprestasi Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan		Atlet berprestasi adalah Atlet yang dipilih oleh induk organisai olahraga ditingkat tertentu yang telah mencapai suatu prestasi dan dapat dibuktikan Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok.Olahragawan dalam kegiatan Olahraga		Lihat Detail
210	Jumlah inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah inovasi daerah	Jumlah inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Lihat Detail
211	Persentase siswa mendapatkan perlengkapan dasar sesuai SPM Pendidikan SD	Perlengkapan dasar Peserta Didik	Menurut Peraturan Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Pemberian perlengkapan dasar ke peserta didik dari keluarga tidak mampu meliputi : buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar (buku tulis dan alat tulis)	Semakin tinggi persentase, maka Pemenuhan SPM Pendidikan semakin baik	Lihat Detail
212	Organisasi Kepemudaan yang terafiliasi dengan dunia usaha		Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda		Lihat Detail
213	Perlindungan cagar budaya Kab/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Cagar budaya	Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya (Perda Kota Depok no 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Cagar Budaya)		Lihat Detail
214	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Cagar budaya	Tim ahli cagar budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya.		Lihat Detail
215	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Destinasi pariwisata	Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta		Lihat Detail
216	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi (Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan)	Kebutuhan Koordinasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi adalah jumlah dokumen musrenbang yang dihasilkan dibagi jumlah target dokumen musrenbang yang harus dicapai.	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi	Lihat Detail
217	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Kebutuhan Koordinasi	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan) adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dihasilkan dibagi Jumlah Target Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi	Lihat Detail
218	Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan	ormas/pokmas yang diberdayakan	Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan.	Lihat Detail
219	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Tenaga Kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%	selisih negatif akurasiproye ksi indikator dalam rencana tenaga kerja menunjukkan bahwa kegiatan atau program ketenagakerjaan telah berjalan lebih baik dari yang diharapkan. selisih positif akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja menunjukkan bahwa kegiatan atau program ketenagakerjaan belum mencapai harapan yang diinginkan.	Lihat Detail
220	Persentase LPK yang Terakreditasi	LPK	Persentase LPK yang terakreditasi mengacu pada proporsi lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi standar dan mendapatkan akreditasi dari badan resmi, seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau lembaga terkait lainnya. Akreditasi ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam hal kualitas pendidikan, fasilitas, kurikulum, dan kompetensi instruktur.	Semakin tinggi persentase LPK yang terakreditasi mencerminkan tingkat kepercayaan dan kualitas pendidikan nonformal	Lihat Detail
221	Nilai Pencadangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Rencana Umum Pengadaan berdasarkan KLPD	Data Nilai Pencadangan UMK	Nilai Pencadangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan Kemente	Semakin besar nilai pencadangan UMK menunjukkan pengadaan barang/jasa telah berkontribusi dalam peni	Lihat Detail
222	Nilai Pencadangan PDN dalam Rencana Umum Pengadaan berdasarkan KLPD	Data Nilai Pencadangan PDN	Nilai Pencadangan Produk Dalam Negeri dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan Kementerian/Lem	Semakin besar nilai pencadangan PDN menunjukkan pengadaan barang/jasa telah berkontribusi dalam peni	Lihat Detail
223	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama adalah ukuran yang menunjukkan proporsi proyek konstruksi dari tahun sebelumnya yang mendapatkan persetujuan atau penandatanganan kontrak pada kuartal pertama tahun berjalan.	Kelanjutan Proyek Konstruksi	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada k	Semakin tinggi persentase nya maka semakin banyak proyek konstruksi yang dilaksanakan lebih dari satu tahun	Lihat Detail
224	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Usulan Pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan	Lihat Detail
225	Insentif RT, RW dan LPM	Insentif, RT, RW, LPM	"Insentif menurut KBBI adalah tambahan penghasilan (uang,barang dan sebagainya) yang diberikan untuk	Nilai persentase semakin tinggi menunjukan tingkat pemenuhan Janji Walikota mengenai pemberian insen	Lihat Detail
226	Persentase Data dan Informasi teranalisis	Analisa data dan informasi	Data dan informasi teranalisis adalah hasil analisa atas data dan informasi yang telah disepakati dalam forum satu data	semakin tinggi persentase maka semakin banyak data dan informasi yang dianalisis dan dimanfaatkan dalam perencanaan	Lihat Detail
227	Insentif RT, RW, dan LPM	Insentif, RT, RW, LPM	Insentif menurut KBBI adalah tambahan penghasilan (uang,barang dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja Merujuk Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021, dapat didefinisikan : Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari mitra kerja Lurah dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan	Nilai persentase semakin tinggi menunjukan tingkat pemenuhan Janji Walikota mengenai pemberian insentif RT, RW dan LPM semakin terpenuhi	Lihat Detail
228	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri terhadap total kesempatan kerja	"Kontribusi pekerja berusaha sendiri terhadap total kesempatan kerja. Apabila dijumlahkan dengan Kon	"Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu den	Semakin besar nilai proporsi, maka kesempatan kerja untuk pekerja berusaha sendiri yang merupakan ke	Lihat Detail
229	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Definisi Cagar Budaya menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa Revitalisasi pot	Semakin banyak jumlah karya budaya yang direvitalisasi menunjukkan semakin banyak karya budaya yang	Lihat Detail
230	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kode Etik DPRD	(1). DPRD Menyusun Kode Etik yang Wajib di patuhi oleh setiap Anggota DPRD selama Menjalankan tugasn	Norma yang Wajib oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya, untuk menjaga martabat, Kehor	Lihat Detail
231	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Pemeliharaan, Pasca, Pemberdayaan Masyarakat	Berdasarkan definisi KBBI : Pemeliharaan adalah penjagaan harta kekayaan, terutama alat produksi tah	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarak	Lihat Detail
232					Lihat Detail
233	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Kinerjanya diatas atau sama dengan 76 persen	capaian kinerja Perangkat Daerah di atas atau sama dengan 76 persen	merupakan indikator yang menunjukkan jumlah perangkat daerah yang serapan anggarannya tinggi, prosentase realisasi fisiknya tinggi, dan persentase realisasi keuangannya tinggi ditunjukan dengan capaian kinerjanya mencapai ≥ 76%	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak Perangkat Daerah yang telah mencapai capaian kinerja di atas atau sama dengan 76%, menunjukkan tingkat pencapaian kinerja perangkat daerah dan penyerapan anggaran yang memenuhi target	Lihat Detail
234	Tingkat Kematangan Bagian Pengadaaan Barang Jasa level 3 Proaktif	Tingkat Kematangan Bagian Pengadaaan Barang Jasa level 3 Proaktif	Ukuran yang menggambarkan tingkat kemampuan dan kualitas bagian PBJ dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara inovatif dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.	Semakin tinggi tingkat kematangan bagian pengadaaan barang jasa dalam Level 3 (Proaktif), maka semakin tinggi kemampuan dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa secara inovatif dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.	Lihat Detail
235	Persentase Sistem yang dikelola dan dipelihara untuk optimalisasi SIAK	Optimalisasi SIAK	Optimalisasi SIAK merupakan proses perubahan dari kondisi yang semestinya menjadi kondisi yang lebih	Semakin tinggi persentase tingkat pengelolaan SIAK maka semakin baik optimalisasi SIAK pada layanan	Lihat Detail
236	Persentase Layanan Kependudukan	Layanan Kependudukan	Layanan kependudukan adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudu	Semakin tinggi cakupan identitas penduduk maka semakin banyak masyarakat yang memiliki identitas kep	Lihat Detail
237	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Penduduk	Menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal	semakin tinggi rasio penduduk ber ktp maka menunjukan semakin banyak jumlah penduduk yang telah memi	Lihat Detail
238	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Depok	Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat : suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara be	'- Nilai Interval Konversi IKM 25,00-64,99 artinya kinerja unit pelayanan Tidak Baik; - Nilai Inte	Lihat Detail
239	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	"Angka Kelulusan SMP/MTs ((Tingkat Penyelesaian pendidikan jenjang SMP/Mts - BPS)"	Siswa dinyatakan lulus apabila telah mengikuti pendidikan jenjang SMP/MTs setelah menyelesaikan selu	Semakin tinggi angka kelulusan maka semakin bagus proses pembelajarannya	Lihat Detail
240	Angka Partisipasi murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B Usia 13 - 15 Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia 13 - 15 tahun yang se	Nilai APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia	Lihat Detail
241	Angka Kelahiran Remaja Perempuan per 1000 perempuan usia 15 sampai 19 tahun ASFR 15 sampai 19	Kelahiran Remaja	Age Specific Fertility Rate (ASFR) adalah Banyaknya kelahiran tiap 1000, 100.000, atau 1.000.000 wan	ASFR 15-19 sebesar 38 berarti bahwa dalam satu juta wanita usia 15-19 tahun secara rata-rata mempun	Lihat Detail
242	Dana 5 Milyar Per Kelurahan	Dana Kelurahan	Dana kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarpras kelurahan dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan yang bersifat Topdown yaitu kegiatan yang di lakukan oleh perangkat daerah sesuai prioritas pembangunan. (Kemendagri No 30 th 2018) (perwal 23 th 2019)	jika kelurahan menerima alokasi dana 5 milyar maka jani wali kota terpenuih	Lihat Detail
243	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	Kontrasepsi jangka panjang	Metode Kontrasepsi jangka panjang adalah metode kontrasepsi yang yang masa efektifnya relatif lama d	Semakin tinggi persentase Pengguna MKJP maka menunjukkan semakin baik partisipasi masyarakat terhad	Lihat Detail
244	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terla	Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu u	Semakin tinggi persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan ma	Lihat Detail
245					Lihat Detail
246					Lihat Detail
247	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	kondisi baik dari barang milik daerah.	Ukuran yang menggambarkan sejauh mana kondisi barang milik daerah memenuhi standar kelayakan atau kesesuaian untuk digunakan. Perhitungan persentase dilakukan dengan membandingkan jumlah barang milik daerah yang memiliki kondisi baik dengan total barang milik daerah	Semakin tinggi tingkat persentase ini, maka semakin banyak barang milik daerah yang memiliki kondisi baik dan layak digunakan	Lihat Detail
248	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Tata Kelola Pengadaan	"Indeks Tata Kelola Pengadaan merupakan salah satu aspek indikator antara dalam Indeks Reformasi Birokrasi SE Kepala LKPP NO 4 tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator antara dalam Indeks Reformasi Birokrasi"	"Semakin tinggi penilaian Indek Tata Kelola Pengadaan berarti semakin baik tata kelola pengadaan baang dan jasa menurut SE Kepala LKPP NO 4 tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator antara dalam Indeks Reformasi Birokrasi 1. <50 ""Kurang"" 2. > =50 s.d 70 ""Cukup"" 3. > 70 s.d 90 ""Baik"" 4. > 90 s.d < 100 ""Sangat Baik"" 5. 100 ""Istimewa"" "	Lihat Detail
249					Lihat Detail
250	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan adalah pelaku usaha yang terdaftar pada layanan oss.go.id.		Lihat Detail
251	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus)	Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan (Permendag No 31 Tahun 2011)	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak sampel BDKT yang diawasi	Lihat Detail
252					Lihat Detail
253	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)	Perumahan dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)	Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 dan https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/5414 : - Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU; - Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU adalah jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan yang sedang maupun sudah dibangun oleh pengembang/developer yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang telah diserahkan kepada pemerintah; daerah dibuktikan dengan berita acara serah terima PSU; - Jumlah satuan perumahan adalah jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan baik yang sudah maupun belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman : - Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman: - Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; - Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.	Semakin besar nilainya maka semakin banyak unit rumah dalam perumahan yang terfasilitasi PSU	Lihat Detail
254					Lihat Detail
255					Lihat Detail
256					Lihat Detail
257	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Kebutuhan Koordinasi	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan) adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dihasilkan dibagi Jumlah Target Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Lihat Detail
258	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir Pelayanan kesehatan	- Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah jumlah bayi baru lahir berusia 0 - 28 hari yang mendapatkan kunjungan neonatal (KN) minimal 3x selama periode neonatal pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, bagi bayi baru lahir dari luar wilayan kerja Kabupaten/ Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan. (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhan bayi baru lahir berusia 0 - 28 hari pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota.	Semakin tinggi presentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan maka semakin bagus pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Lihat Detail
259	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Rasio Kepatuhan IMB	IMB yang sesuai dengan peruntukannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 tentang perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang bangunan dan izin mendirikan bangunan	mengukur Perbandingan IMB yang sesuai peruntukannya dengan IMB yang masih berlaku	Lihat Detail
260	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :Toko swalayan	Perizinan Berusaha	Realisasi dokumen atau legalitas operasional toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan	mengukur permohonan perizinan untuk Toko Swalayan yang telah terbit	Lihat Detail
261					Lihat Detail
262	Persentase cadangan pangan	Persentase cadangan pangan	persediaan bahan pangan pokok (beras) yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga	Semakin tinggi persentase cadangan pangan semakin sesuai dengan target dalam rencana kerja	Lihat Detail
263	Persentase Pemajuan Kebudayaan	Persentase pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Depok	Menurut UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya Daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan		Lihat Detail
264	Distribusi Persentase PDRB Ekonomi Kreatif		Menurut UU No.24 tahun 2009 tentang Ekonomi Kreatif. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2015, telah menetapkan 16 subsektor ekonomi kreatif secara nasional, yaitu meliputi: (1) Arsitektur; (2) Desain Interior; (3) Desain Komunikasi visual; (4) Desain Produk; (5) Film, animasi, dan video; (6) Fotografi; (7) Kriya; (8) Kuliner; (9) Musik; (10) Fashion; (11) Aplikasi dan Game Developer; (12) Penerbitan; (13) Periklanan; (14) Televisi dan Radio; (15) Riset dan Pengembangan; dan (16) Seni Rupa.		Lihat Detail
265	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi atau kemampuan membaca dan menulis masyarakat dalam suatu wilayah atau negara. Indeks ini mencakup berbagai indikator, dalam sub pasal ini akan diuraikan pengertian dan komponen indeks pembangunan literasi masyarakat secara lebih detail, agar pembaca dapat memahami IPLM ini secara komprehensif,	Skala Indeks : 1. 0-29,9 : Sangat Rendah 2. 30- 49,9 : Rendah 3. 50-79,9 : Sedang 4. 80 - 89,9 : Tinggi 5. 90-100 : Sangat Tinggi	Lihat Detail
266	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persentase Penurunan Penyakit Hewan Menular (PHM)	- Persentase menurunnya jumlah kasus (PHM) di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 1 Tahun - Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi. Penyakit menular yang terjadi pada hewan meliputi Avian Influenza, Anthrax, Brucellosis, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), umpy Skin Disease (LSD), Bovine Viral Diarhea, Gumboro, Hog Cholera, Jembrana, Newcastle Desease, Rabies, Salmonellosis, dan Septichaemia Epizooticae	Semakin tinggi persentase maka penanganan Penyakit Hewan Menular semakin baik	Lihat Detail
267					Lihat Detail
268	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Mengukur persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota	Semakin tinggi persentase, maka semakin tinggi jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Lihat Detail
269	Tingkat hunian akomodasi	Mengukur tingkat hunian akomodasi di Kabupaten/Kota	Mengukur tingkat hunian akomodasi di Kabupaten/Kota (Pedoman umum penyusunan LPPD)		Lihat Detail
270	Jumlah start-up aktif yang terbentuk	Jumlah start-up aktif yang terbentuk	Jumlah start-up aktif yang terbentuk	Jumlah start-up aktif yang terbentuk	Lihat Detail
271	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M)		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) mencakup remaja dan mahasiswa yang berusia 10-24 tahun, dengan fokus utama pada pemberian informasi dan konseling tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR), Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (Life Skills), serta pelayanan kesehatan reproduksi.	Semakin tinggi nilainya semakin baik	Lihat Detail
272	Pembentukan tim ahli cagar budaya Kab/Kota	Cagar budaya	Tim ahli cagar budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya		Lihat Detail
273	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Tenaga Kerja	mengacu pada proporsi instruktur yang telah mendapatkan sertifikasi resmi yang menunjukkan bahwa mereka memenuhi standar kompetensi tertentu dalam bidang pengajaran atau pelatihan. Sertifikasi ini biasanya dikeluarkan oleh lembaga resmi, seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Indonesia, dan mencakup berbagai aspek kompetensi, termasuk pedagogik, profesionalisme, dan keterampilan teknis.	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak instruktur yang memiliki kualifikasi resmi untuk mengajar. Hal ini menunjukkan kualitas pelatihan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan peserta terhadap program tersebut	Lihat Detail
274	Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan	ormas/pokmas yang diberdayakan	Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan.	Lihat Detail
275	Nilai Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri KLPD dan BUMN	Data Transaksi Pengadaan Barang/Jasa	Nilai Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri KLPD dan BUMN	Semakin besar nilai transaksi PDN menunjukkan realisasi pengadaan barang/jasa dalam berkontribusi pada peningkatan penggunaan PDN yang berperan dalam pengembangan perekonomian daerah dan sesuai dengan tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021)	Lihat Detail
276	Persentase Ormas yang aktif dan Berkinerja	Ormas yang aktif	Ormas yang aktif dan Berkinerja adalah ormas yang aktif melaksankaan kegiatan sesuai dengan AD/ART nya	Semakin banyak ormas yang aktif dan berkinerja maka semakin bagus dalam mendukung pembangunan di Kota Depok	Lihat Detail
277	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi dalam kurung unmet need	Unmetneed	"1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber	Semakin rendah persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi maka menunjukkan semakin baik pe	Lihat Detail
278	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama yang mempertimbangkan terciptanya kerukunan sosial di dalam masyaraka	"Mengacu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Mengguna	"Skor 2,00 - 2,49 : Kategori Tidak Rukun. Artinya ada indikasi potensi ketidakrukunan dalam masyarak	Lihat Detail
279	Indeks Kota Layak Huni	Kota Layak Huni	Indeks Kota Layak huni merupakan ukuran gabungan faktor-faktor sosial, lingkungan, ekonomi dan sipil yang secara langsung menentukan keinginan warga untuk tinggal di suatu kota dan karenanya, potensi kota tersebut untuk menarik sumber saya manusia dan industri (Laporan akhir Kajian Indeks Kota Layak Huni Kota Depok Tahun 2022)	Semakin tinggi indeks, maka Kota tersebut semakin layak huni dilihat dari 26 kriteria	Lihat Detail
280	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah persentase hasil perbandingan antara Jumlah kelitbangan dalam RKPD dengan Jumlah kelitbangan dalam RPJMD.	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik implementasi rencana kelitbangan.	Lihat Detail
281	Tingkat pengangguran terbuka	Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka adalah persenta sejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatankerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.	Menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain.	Lihat Detail
282	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (iid) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (permendagri 108/2018)	Kategorisasi Indeks 0 = Tidak dpt dinilai 0,01-29,99 = Kurang Inovatif 30,00- 59,99 = Inovatif 60,00-100,00 = Sangat Inovatif	Lihat Detail
283	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ketersediaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan penjabaran dar	RPJPD harus tersedia untuk Penyusunan RPJMD	Lihat Detail
284	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi, Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 110 Tahun 2016 dapat didefinisikan : Ketenteraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat Melakukan Kegiatannya dengan Tenteram, tertib dan teratur	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan tingkat koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang semakin sering, sehingga tingkat kesadaran akan ketenteraman dan ketertiban yang juga semakin meningkat	Lihat Detail
285	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang di terbitkan oleh Pemerintah	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang di terbitkan oleh Pemerintah	Pengaduan adalah penayampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada insta	Semakin tinggi persentase kasus yang tertangani semakin baik	Lihat Detail
286	WIFI Gratis untuk Masyarakat	Penyediaan WIFI Gratis	Penyediaan Titik WIFI di Kota Depok	Dengan tersedianya Titik WIFI di Kota Depok, maka Janji Wali Kota Depok terpenuhi	Lihat Detail
287	Cakupan pembinaan atlet muda	pembinaan atlet muda	Undang undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional dalam pasal 22 Pembinaan dan p	Semakin besar persentase cakupan pembinaan atlet muda akan menghasilkan lebih banyak atlet potensial	Lihat Detail
288	Insentif RT, RW dan LPM	Insentif, RT, RW, LPM	"Insentif menurut KBBI adalah tambahan penghasilan (uang,barang dan sebagainya) yang diberikan untuk	Nilai persentase semakin tinggi menunjukan tingkat pemenuhan Janji Walikota mengenai pemberian insen	Lihat Detail
289	Tingkat Pelayanan Jalan/Level of Service	kinerja jalan	a. Berdasarkan UU 22 no 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tingkat pelayanan didefinisikan	Semakin besar nilai V/C rasio maka tingkat pelayanan jalannya semakin buruk. Sebaliknya, j	Lihat Detail
290					Lihat Detail
291	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian	pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian.	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi pegawai adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana pr	Semakin tinggi persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian maka semakin baik, terpenuhi	Lihat Detail
292	Persentase Penyelesaian Profil Kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Kota Depok	Profil Kependudukan	Memberikan gambaran kondisi dan karakteristik penduduk Kota Depok yang meliputi data penduduk, luas	Jika penyelesaian profil kependudukan mencapai 100% maka profil kependudukan telah tersedia	Lihat Detail
293	Jumlah uji kir angkutan umum	jumlah kendaraan yang melaksanakan uji KIR	jumlah kendaraan yang melaksanakan serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian atau kompo	semakin tinggi yang lulus uji KIR semakin tinggi kendaraan yang layak jalan semakin tinggi tingkat	Lihat Detail
294	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	"Angka Kelulusan SD/MI (Tingkat Penyelesaian pendidikan jenjang SD/MI - BPS)"	Siswa dinyatakan lulus apabila telah mengikuti pendidikan jenjang SD/MI setelah menyelesaikan seluru	Semakin tinggi angka kelulusan maka semakin bagus proses pembelajarannya	Lihat Detail
295	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Angka Putus Sekolah Usia 7 - 12 Tahun	Proporsi penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak men	Semakin tinggi angka putus sekolah dapat mengindikasikan buruknya akses pendidikan. Contoh: APTS 7-1	Lihat Detail
296	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B	Angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di t	APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usi	Lihat Detail
297	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A	Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A	Angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di t	APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usi	Lihat Detail
298	Fasilitasi Tugas DPRD	Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas pokok DPRD bagian penganggaran dan pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian	memfasilitasi segala bentuk tugas pokok DPRD dalam kegiatan penganggaran, pengawasan, dan kehumasan	Lihat Detail
299					Lihat Detail
300	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan meliputi: kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan, terpenuhinya operasional kelurahan, terlaksananya pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin Baik dan berkualitas dalam pelayanan publik yang terlaksana di kecamatan	Lihat Detail
301	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Swadaya Masyarakat	"Swadaya adalah kekuatan (tenaga) sendiri (berdasarkan KBBI) Masyarakat adalah sejumlah manusi	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarak	Lihat Detail
302	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Reintegrasi sosial	Reintegrasi sosial merupakan proses penyiapan anak untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga	Semakin tinggi Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan maka men	Lihat Detail
303	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (persen)	Ketersediaan rumah layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan cakupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. (Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011)	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak ketersediaan rumah layak huni	Lihat Detail
304	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	kepemilikan buku nikah/akta perkawinan	Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	Semakin tinggi nilainya menunjukan semakin banyak jumlah penduduk yang telah memiliki buku nikah/akta perkawinan	Lihat Detail
305	Penyajian data kependudukan	Penyajian data kependudukan	Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota mempunyai tugas: menyiapkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala kabupaten/kota, dan menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala kabupaten/kota.	Menggambarkan persentase kewajiban penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam 1 tahun yang diterbitkan	Lihat Detail
306					Lihat Detail
307	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Transparansi dan Persaingan Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah ukuran yang menggambarkan proporsi dari keseluruhan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui metode kompetitif seperti tender atau seleksi. mini kompetisi katalog elektronik, dibandingkan dengan total kegiatan pengadaan. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Perebuhan Peraturan Predsiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah.	Semakin tinggi persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif maka semakin banyak peluang pelaku usaha untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di Kota Depok	Lihat Detail
308	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Rumah Tidak Layak Huni Berkurang	Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 dan https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/5396 : - Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). - Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni adalah Jumlah unit rumah yang tidak memenuhi persyaratan antara lain keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni; - Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota adalah Jumlah keseluruhan unit rumah di kabupaten/kota.	Semakin kecil nilainya maka semakin sedikit jumlah unit RTLH	Lihat Detail
309	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Tanah untuk Fasilitas Umum	Mengetahui persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indika tor/28972) Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 : - Mengukur persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum; - Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasiltasi umum adalah jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum berdasarkan penetapan lokasi yang diterbitkan oleh gubernur (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Lihat Detail
310	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional Terpadu di wilayah Kab kota	Persentase penanganan sampah	1. Jumlah sampah yang ditangani dari jenis sumber sampah (sampah rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya di wilayah Kabupaten/kota selama kurun waktu 1 (satu) tahun. 2. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten/Kota dari jenis sumber sampah (sampah rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya di wilayah Kabupaten/kota selama kurun waktu 1 (satu) tahun.	Semakin tinggi persentase sampah yang ditangani, maka semakin baik pengelolaan sampah Kabupaten/Kota	Lihat Detail
311	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab kota	Persentase penanganan sampah	1. Jumlah sampah yang ditangani dari jenis sumber sampah (sampah rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya di wilayah Kabupaten/kota selama kurun waktu 1 (satu) tahun. 2. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten/Kota dari jenis sumber sampah (sampah rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya di wilayah Kabupaten/kota selama kurun waktu 1 (satu) tahun.	Semakin tinggi persentase sampah yang ditangani, maka semakin baik pengelolaan sampah Kabupaten/Kota	Lihat Detail
312	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Pengolahan air limbah domestik	Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Jumlah rumah yang telah memiliki fasilitasi pengolahan air limbah domestik berupa cubluk, IPLT dan IPALD yang berasal dari air buangan mandi, cuci, kakus dan dapur, yang berasal dari kegiatan permukiman/real estate dan rumah tangga. Menurut PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK : Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.	Semakin besar Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, maka semakin banyak jumlah rumah tangga yang telah memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik	Lihat Detail
313	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Diabetes Militus (DM) Pelayanan Kesehatan	- Jumlah penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes, pemeriksaan penunjang minimal satu kali sebulan di fasyankes, terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat), terapi farmakologi sesuai kondisi pasien dan melakukan rujukan jika diperluka. Penderita DM dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah penderita DM di Kabupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhan penderita DM pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota	Semakin tinggi Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar maka semakin bagus pelayanan kesehatan pada penderita diabetes Melitus	Lihat Detail
314	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Orang terduga TBC Pelayanan Kesehatan	- Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi Pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan Pemeriksaan penunjang, Edukasi/promosi kesehatan, Melakukan rujukan pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, orang terduga TBC dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah orang terduga TBC di Kabupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhanorang terduga TBC pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota.	Semakin tinggi presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar maka semakin bagus pelayanan kesehatan orang terduga TBC	Lihat Detail
315	Nilai LPPD	LPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam kurun waktu setahun	Nilai LPPD merupakan Hasil Evaluasi Dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penetapan Peringkat, Skor dan Status Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Proses LPPD dilakukan melalui Proses Penilaian Kinerja dengan Beberapa Tahapan dan Komponen. Semakin tinggi nilai LPPD maka menunjukkan semakin baik kualitas penyelenggaraan pemerintah suatu Daerah dalam kurun waktu satu tahun. "Penetapan Peringkat, Skor dan Status Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Proses LPPD dilakukan melalui Proses Penilaian Kinerja dengan Beberapa Tahapan dan Komponen. Semakin tinggi nilai LPPD maka menunjukkan semakin baik kualitas penyelenggaraan pemerintah suatu Daerah dalam kurun waktu satu tahun. "	Lihat Detail
316					Lihat Detail
317	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Pelayanan SPALD T akses aman	Menurut PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik : SPALD T (sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu) akses aman adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan terpusat untuk diolah di IPLT sebelum dibuang ke badan air permukaaan.	Semakin tinggi presentase kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman, maka semakin banyak rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Lihat Detail
318					Lihat Detail
319	Sarana dan prasarana Olahraga dan Pemuda	Olahraga dan Pemuda	Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan		Lihat Detail
320	Persentase arsip in- aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Daftar Arsip inaktif	Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 40 dan 59 Jumlah seluruh arsip inaktif diperoleh dengan cara mengukur volume arsip dalam satuan meter linier. Untuk arsip yang medianya selain kertas dilakukan konversi ke ukuran meter linier. Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada jadwal retensi arsip.	Semakin banyak daftar arsip inaktif yang telah dibuat/tersedia maka akan semkin mudah dalam proses temu kembali arsip	Lihat Detail
321	Tingkat partisipasi warga negara 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Partisipasi warga negara dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Menurut web sirusa BPS, Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD adalah Data Anak Usia 5-6 Tahun Yang Sudah Tamat Atau Sedang Belajar Di Satuan PAUD / Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Menurut Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD adalah - Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD; - Anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat dan/atau sedang belajar adalah jumlah warga negara anak usia 5-6 tahun di daerah Kabupaten/Kota yang sudah menyelesaikan pendidikan anak usia dini dan/atau sedang mengikuti pendidikan anak usia dini (kelompok bermain, raudhatul athfal, taman kanak-kanak, satuan paud sejenis, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an satuan pendidikan negeri maupun swasta) dalam kurun waktu 1 tahun anggaran pada tahun ajaran baru	Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya	Lihat Detail
322	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	implementasi layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus	- Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. - Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain. (PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK)	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak perangkat daerah yang mengimplementasik an layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Lihat Detail
323	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Partisipasi warga negara dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Menurut Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan PendidikanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama adalah - Partisipasi warga negara dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama - Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama adalah jumlah warga negara anak usia 13-15 tahun di daerah kabupaten/kota yang ; telah menyelesaikan pendidikan menengah pertama dan/ atau anak yang sedang belajar dalam kurun waktu 1 tahun anggaran pada tahun ajaran baru pada SMP, MTs atau satuan pendidikan formal lain yang sederajat satuan pendidikan negeri maupun swasta - Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan adalah jumlah keseluruhan jumlah warga negara anak usia 13-15 tahun di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan	Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya	Lihat Detail
324	Faskes dan jejaringnva (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan		Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan" adalah indikator atau metrik kinerja yang digunakan oleh badan pemerintah, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) dan Keluarga Berencana (KB) di tingkat daerah, untuk mengukur sejauh mana fasilitas kesehatan (Faskes) dan jejaringnya memenuhi standar kerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan KBKR.		Lihat Detail
325	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Organisasi kepemudaan	Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda (PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN)		Lihat Detail
326	Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang tersedia	Pusat pembinaan olahraga	Tempat dilaksanakannya pembinaan olahraga yang terintegrasi dengan sekolah formal		Lihat Detail
327	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	SDM Kebudayaan	Sumber daya manusia kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan atau berkarya, dalam bidang yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan		Lihat Detail
328	Fasilitasi Sertifikasi tim ahli cagar budaya	Cagar budaya	Tim ahli cagar budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya		Lihat Detail
329	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Usulan Pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang dihasilkan dibagi target jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang dihasilkan	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan	Lihat Detail
330	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan	Perusahaan	indikator yang menunjukkan proporsi perusahaan yang telah melakukan pendaftaran dan menjadi anggota program jaminan sosial ketenagakerjaan.	semakin tinggi persentasenya, misalnya 80%, ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan telah memahami pentingnya perlindungan sosial bagi karyawan mereka dan telah melakukan pendaftaran. semakin rendah persentasenya, misalnya 40%, ini dapat mengindikasikan bahwa banyak perusahaan belum memahami atau belum melaksanakan pendaftaran	Lihat Detail
331	Persentase data kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan	Litbang	Kelitbangan Utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkup penyelenggaraan pemerintahan di Kota Depok. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan atau sosial.	Semakin Tinggi Persentase maka semakin mendekati target RPJMD	Lihat Detail
332	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Penerapan SIDa	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDa	Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi adalah persentase hasil perbandingan antara Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dengan Jumlah inovasi yang diusulkan.	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDa.	Lihat Detail
333	Presentase Posyandu Aktif (Persen)	Posyandu aktif	Posyandu Aktif: adalah posyandu yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembangunan (pencegahan dan penanganan) kesehatan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat di wilayahnya sendiri Menurut Buku Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu Kementerian Kesehatan RI tahun 2011 dapat didefinisikan : Posyandu adalah Salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Nilai interval Posyandu Aktif adalah pada skor >70%- 100% (yakni mencapai Strata Purnama dan Mandiri), sedangkan untuk Posyandu Tidak Aktif adalah pada skor 0%-70% (yakni mencapat Strata Pratama dan Madya)	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya Masyarakat yang telah menggunakan posyand	Lihat Detail
334	Rasio penduduk yang bekerja	Rasio penduduk yang bekerja disebut juga dengan istilah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengindikasik	Rasio penduduk yang bekerja disebut juga dengan istilah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengindikasik	Semakin tinggi TKK, kesempatan kerja semakin tinggi.	Lihat Detail
335	Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dalam tahun berkenaan	Pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pengaduan yang masuk dan diterima serta diproses dan ditindakl	Seluruh pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti menggambarkan meningkatnya kualitas pelayanan peng	Lihat Detail
336	Rasio daya serap tenaga kerja	Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau ja	Berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2015 bahwa penanam modal di Daerah mempunyai tujuan umum menyerap te	Mengindikasikan seberapa banyak jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh Investor/penanam modal	Lihat Detail
337	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH Kota	RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perencanaan tertulis yang me	Dengan tersusunnya RPPLH Kota Depok maka pelestarian jasa lingkungan hidup untuk pembangunan berkela	Lihat Detail
338	Persentase Aksesibilitas informasi publik	Aksesibilitas Informasi publik	Aksesibilitas Informasi Publik merupakan Ketersediaan dan Kemudahan dalam mendapatkan Informasi	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak layanan informasi publik yang tersedia, sehi	Lihat Detail
339	Persentase Data sektoral yang tersedia	Layanan Data Sektoral	Data Sektoral merupakan Hasil Dari Kegiatan Statistik Sektoral yaitu Statistik yang pemanfaatannya d	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya data sektoral yang tersedia, sehingga men	Lihat Detail
340	Indeks Pembangunan Keluarga	Konsep IPK didasarkan pada tiga dimensi utama: Ketentraman Keharmonisan dan relasi antaranggota keluarga Keamanan dalam keluarga (bebas dari kekerasan dalam rumah tangga) Keberfungsian sosial keluarga Kemandirian Tingkat pendidikan kepala keluarga Tingkat partisipasi dalam ekonomi keluarga Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan Kebahagiaan Tingkat kepuasan hidup keluarga Keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga Harapan masa depan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan ketahanan keluarga berdasarkan aspek-aspek penting dalam kehidupan keluarga. IPK bertujuan untuk menilai sejauh mana keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar, membangun hubungan yang harmonis, serta berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi.	IPK tinggi menunjukkan bahwa keluarga memiliki ketahanan yang baik, ekonomi stabil	Lihat Detail
341	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Definisi Cagar Budaya menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah warisan budaya b	Definisi Cagar Budaya menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah warisan budaya b	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu oleh pemerintah Kota Depok menunjukkan penghargaan	Lihat Detail
342	Jumlah atlet berprestasi	Atlet yang berprestasi	Undang undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional pasal 21 ayat 7 yaitu Tahap pe	Semakin banyak atlet berprestasi menunjukan berhasilnya pembinaan atlet yang telah dilakukan	Lihat Detail
343	Persentase Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peraturan Wali Kota Depok Nomor 56 Tahun 2021Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fung		Lihat Detail
344	Moda Share Transportasi Umum	penggunaan angkutan umum	persentase pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum (angkot, bis, kereta)	semakin tinggi persentase yang menggunakan angkutan umum, semakin sedikit jumlah kendaraan yang bera	Lihat Detail
345	Pemasangan Rambu-rambu	persentase rambu terpasang	pemasangan rambu lalu lintas adalah termasuk bagian perlengkapan Jalan berupa lambang, huruf, angka,	Semakin tinggi persentase pemasangan rambu semakin jelas petunjuk lalu lintas, arus lalu lintas sema	Lihat Detail
346	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia ber KB dalam persen	Bina Keluarga Lansia (BKL)	Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah Kelompok kegiatan (Poktan) untuk membina keluarga Lansia	Semakin tinggi Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB, maka menunjukkan semakin baik	Lihat Detail
347	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Data Mikro Keluarga	"1. Penyediaan data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan adalah ketersediaan data mikr	Semakin tinggi penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga maka menunjukkan semakin baik	Lihat Detail
348	Angka Partisipasi murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A	Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A usia 7 - 12 Tahun	Angka partisipasi murni sekolah dasar adalah perbandingan antara murid sekolah dasar (SD), Madrasah	Nilai APM SD/MI/SDLB/Paket A berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia se	Lihat Detail
349	Indeks Pemberdayaan Gender IDG	Indeks Pemberdayaan Gender IDG	1. IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan polit	Semakin tinggi Indeks Pemberdayaan Gender maka menunjukkan semakin baik partisipasi perempuan di se	Lihat Detail
350	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Pemeliharaan, Pasca, Pemberdayaan Masyarakat	"Berdasarkan definisi KBBI : Pemeliharaan adalah penjagaan harta kekayaan, terutama alat produksi ta	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarak	Lihat Detail
351	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Pemeliharaan, Pasca, Pemberdayaan Masyarakat	Berdasarkan definisi KBBI : Pemeliharaan adalah penjagaan harta kekayaan, terutama alat produksi tahan lama dalam perusahaan agar tetap dalam kondisi yang baik. Pasca artinya adalah sesudah Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarakat semakin meningkat	Lihat Detail
352	Presentase Posyandu Aktif (Persen)	Posyandu aktif	Posyandu Aktif: adalah posyandu yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembangunan (pencegahan dan penanganan) kesehatan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat di wilayahnya sendiri Menurut Buku Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu Kementerian Kesehatan RI tahun 2011dapat didefinisikan : Posyandu adalah Salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Nilai interval Posyandu Aktif adalah pada skor >70%-100% (yakni mencapai Strata Purnama dan Mandiri), sedangkan untuk Posyandu Tidak Aktif adalah pada skor 0%-70% (yakni mencapat Strata Pratama dan Madya	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya Masyarakat yang telah menggunakan posyandu sebagai tempat pelayanan kesehatan, sehingga tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan juga semakin tinggi	Lihat Detail
353	Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15 sampai 49	Pasangan Usia Subur (PUS)	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) d	CPR tahun 2004 sebesar 56,71%, artinya satu diantara dua pasangan usia subur tahun 2004 sedang memak	Lihat Detail
354	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan pro	Semakin tinggi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum ma	Lihat Detail
355	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi pe	Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	"Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan se	Semakin tinggi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sos	Lihat Detail
356	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Mengukur partisipasi parempuan di dunia kerja	"Angka partisipasi angkatan kerja (TPAK) per tahun adalah jumlah angkatan kerja perempuan usia 15 t	Semakin tinggi Partisipasi angkatan kerja perempuan maka menunjukkan semakin baik partisipasi perem	Lihat Detail
357	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Akta Kematian Penduduk	Pencatatan kematian di wilayah NKRI dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana Disdukcapil Kab/Kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.	Semakin tinggi nilainya menunjukan semakin banyak jumlah Akta Kematian yang diterbitkan bagi peristiwa kematian yang dilaporkan	Lihat Detail
358	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Tempat ibadah	Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Ketersediaan tempat ibadah merupakah salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk. Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semakin besar nilai rasio menggambarkan keterlayanan masyarakat terhadap ketersediaan rumah ibadah semakin memadai	Lihat Detail
359					Lihat Detail
360	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	tarif angkutan orang	tarif angkutan orang adalah harga satuan jasa pada suatu lintas pelayanan tertentu atas pelayanan angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi (PM 17 Tahun 2018)	jika persentase semakin besar, maka semakin banyak angkutan orang yang patuh pada tarif yang ditetapkan pemerintah	Lihat Detail
361	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana Distribusi perdagangan diwilayah kerjanya	Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan adalah sarana berupa Pasar Tradisional dan Pusat Distribusi yang mendukung kelancaran arus barang dan/ atau jasa (Permendag No 48 Tahun 2013)	Semakin tinggi persentase maka semakin cepat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Lihat Detail
362	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Koefisien variasi harga antar waktu	Ukuran statistik yang menggambarkan tingkat variabilitas atau fluktuasi harga suatu komoditas selama periode waktu tertentu (https://sirusa.web.bps.go.i d)	Semakin tinggi koefisien variasi, semakin besar variabilitas atau fluktuasi harga pada periode waktu tersebut. Sebaliknya koefisien variasi yang rendah menunjukkan stabilitas harga yang lebih besar/baik	Lihat Detail
363	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya jadi Perda	RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota)	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri provinsi untuk jangka waktu 20 tahun dalam bentuk perda. Sumber : Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023	Semakin tinggi persentase maka capaian sasaran pembangunan industri semakin baik.	Lihat Detail
364	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Pemanfaatan tanah sesuai peruntukkan	Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 : - Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan. Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang : - Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah rincian luas tanah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR terdiri dari kesesuaian kegiatan: a. berusaha; b. nonberusaha; dan c. yang bersifat strategis nasional; - Seluruh Luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian untuk kegiatan : a. berusaha; b. non berusaha; dan c. yang bersifat strategis nasional.	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak jumlah pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Lihat Detail
365	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi (Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan)	Kebutuhan Koordinasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi (Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan)	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi	Lihat Detail
366					Lihat Detail
367	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab kota	Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Persentase izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan PUU LH (Peraturan perundang undangan Lingkungan Hidup) yang diterbitkan oleh kab/Kota	semakin tinggi pengaduan yang ditangani semakin baik. Dari seluruh pengaduan yang masuk, akan dilakukan penapisan apakah termasuk dalam pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau tidak.	Lihat Detail
368	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio proyek tanpa kecelakaan konstruksi	Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi adalah jumlah proyek tanpa kecelakaan kontruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.- Menurut PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI : Kecelakaan Konstruksi adalah suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap Pekerjaan Konstruksi karena tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.	Semakin tinggi rasionya, maka semakin sedikit terjadinya kecelakaan konstruksi	Lihat Detail
369	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi (Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan) Bojongsari	Kebutuhan Koordinasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi adalah jumlah dokumen musrenbang yang dihasilkan dibagi jumlah target dokumen musrenbang yang harus dicapai	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Lihat Detail
370					Lihat Detail
371	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		Lihat Detail
372	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Pemanfaatan domain dan subdomain instansi penyelenggara negara	Mengukur Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara - Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara adalah alamat internet dari Instansi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet	Semakin tinggi presentase maka semakin banyak kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang	Lihat Detail
373	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	portal/situs web sesuai standar	Situs web adalah koleksi dokumen format html dari suatu lembaga pemerintahan pusat dan daerah dalam web server. (PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 28 /PER/M.KOMINFO/9/2006 TENTANG PENGGUNAAN NAMA DOMAIN go.id UNTUK SITUS WEB RESMI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH)	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Lihat Detail
374	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya indonesia dan budaya daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan (Perda Kota Depok No.3 tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan)		Lihat Detail
375	Pemanfaatan cagar budaya Kab/Kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Cagar budaya	Pemanfataan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebenar-benarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya		Lihat Detail
376	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	Tenaga Kerja	meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar. PBK biasanya mencakup dalam klaster berdasarkan sektor industri atau jenis keterampilan tertentu. Kualifikasi klaster ini membantu memastikan bahwa pelatihan yang diberikan relevan dan dapat diterapkan langsung di lapangan.	Semakin tinggi Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster merupakan indikator penting dari efektivitas program pelatihan dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Lihat Detail
377	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Instruktur & Peserta Pelatihan	Rasio ini mengukur jumlah instruktur yang tersedia dibandingkan dengan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Rasio ini penting karena dapat mempengaruhi kualitas pengalaman belajar peserta. Idealnya, rasio yang seimbang antara instruktur dan peserta dapat meningkatkan interaksi, bimbingan, dan perhatian yang diberikan kepada setiap peserta.	Instruktur & Peserta Pelatihan pelatihan yang efektif.	Lihat Detail
378	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kebutuhan Koordinasi	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Di	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi	Lihat Detail
379	Persentase siswa mendapatkan perlengkapan dasar sesuai ketentuan SPM Pendidikan (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama)	Perlengkapan dasar Peserta Didik	Menurut Peraturan Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Pemberian perlengkapan dasar ke peserta didik dari keluarga tidak mampu meliputi : buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar (buku tulis dan alat tulis)	Semakin tinggi persentase, maka Pemenuhan SPM Pendidikan semakin baik	Lihat Detail
380	Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan	ormas/pokmas yang diberdayakan	Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kem	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan.	Lihat Detail
381	Persentase Pengendalian Penanaman Modal	Pengendalian Penanaman Modal	Kegiatan pengendalian penanaman modal adalah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap	Semakin banyak pelaku usaha (perusahaan) yang melaporkan kegiatan penanaman modalnya di Kota Depok,	Lihat Detail
382	Prosentase pengendalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terhadap perusahaan	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman mod	Berdasarkan Perda No 7 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal bahwa setiap penanam modal berkewjiban unt	Semakin banyak Investor/Penanam Modal yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal maka akan s	Lihat Detail
383	Cakupan Perencanaan LH	Persentase implementasi RPPLH dan persentase ketersedian dokumen KLHS	Cakupan perencanaan lingkungan hidup adalah persentase RPPLH (dokumen RPPLH dan dokumen pengendalian	Semakin tinggi cakupan perencanaan lingkungan akan semakin baik. Dokumen perencanaan lingkungan yang	Lihat Detail
384	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	1. Pengurangan sampah adalah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan	Setiap sampah yang dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah 3R, yang selanjutnya dipilih	Semakin tinggi fasilitas pengurangan sampah semakin baik persentase pengurangan sampah	Lihat Detail
385	Buku Kabupaten Dalam Angka	Depok Dalam Angka	Penggandaan Buku Depok Dalam Angka yang merupakan hasil publikasi BPS Kota Depok	Jika Buku telah tersedia, maka dapat menginformasikan Data Pembangunan di Kota Depok	Lihat Detail
386	Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi	Menurut UU RI No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, organisasi Kepemudaan merupakan wadah bagi penge	Semakin tinggi persentase dan kepemimpinan pemuda menunjukkan semakin tingginya keterlibatan pemuda	Lihat Detail
387	Persentase Publikasi Produk Hukum yang Dihasilkan	publikasi produk hukum yang dihasilkan.	"Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh instansi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Persentase Publikasi Produk Hukum yang Dihasilkan adalah ukuran yang menggambarkan tingkat publikasi produk hukum yang dihasilkan"	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak produk hukum yang telah dipublikasikan sesuai dengan prosedur, menunjukkan tingkat transparansi dan kesesuaian dalam penghasilan produk hukum.	Lihat Detail
388	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota, (persen)	Rencana Kerja Tahunan	"Rencana Kerja Tahunan merupakan pedoman bagi Alat Kelengkapan Dewan dalam melaksanakan tugas dan fu	Dengan tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD kegiatan akan terlak	Lihat Detail
389	Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan meliputi: kegiatan musrenbang kelura	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin Baik dan berkualitas dalam pelayanan publik	Lihat Detail
390	Dana 5 Milyar Per Kelurahan	Dana Kelurahan	Dana kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarpras kelurahan	Jika kelurahan menerima alokasi dana 5 milyar maka janji Walikota terpenuhi.	Lihat Detail
391	Persentase Kebijakan yang Dilaksanakan	pelaksanaan kebijakan.	ukuran yang menggambarkan seberapa banyak kebijakan yang telah dihasilkan oleh perangkat daerah sudah diimplementasikan atau dilaksanakan.	Semakin tinggi persentase ini, semakin tinggi tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.	Lihat Detail
392	Nilai SAKIP Kota	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam kurun waktu setahun.	Nilai SAKIP Kota merupakan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Semakin tinggi nilai SAKIP maka menunjukkan semakin baik kualitas akuntabilitas Kinerja suatu Daerah dalam kurun waktu satu tahun.	Lihat Detail
393	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampu	Peran Aktif Kampung KB	"1. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Raky	Semakin tinggi Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daera	Lihat Detail
394	Rasio Ketergantungan	Rasio Ketergantungan Penduduk (dependency ratio)	Rasio ini menunjukkan beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif	Rasio ketergantungan penduduk dipergunakan sebagai indikator untuk mengetahui hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar	Lihat Detail
395	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI	Angka Melanjutkan SD/MI	Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang pendidikan SD/MI sederajat pada tahun aj	Menggambarkan seberapa banyak siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang SD/MI sederajat dan m	Lihat Detail
396	Cakupan Keluarga yang diberikan Pembinaan	Pembinaan Keluarga di lokasi P2WKSS	Cakupan keluarga yang diberikan pembinanan adalah Jumlah keluarga yang diberikan pembinaan di loka	Semakin tinggi keluarga yang diberikan pembinaan maka menunjukkan semakin baik upaya pendidikan pa	Lihat Detail
397	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan meliputi: kegiatan musrenbang kelura	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin Baik dan berkualitas dalam pelayanan publik	Lihat Detail
398	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi, Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama.Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 110 Tahun 2016 dapat didefinisikan : Ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat. Melakukan Kegiatannya dengan Tenteram, tertib dan teratur	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan tingkat koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang sema	Lihat Detail
399	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan meliputi: kegiatan musrenbang kelura	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin Baik dan berkualitas dalam pelayanan publik	Lihat Detail
400	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	"Pendampingan layanan kesehatan merupakan upaya memfasilitasi Penerima Manfaat mengakses layanan kes	Semakin tinggi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh t	Lihat Detail
401	Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana	Perumahan, kawasan pemukiman	Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana adalah persentase dari perbandingan jumlah Rumah Tangga MBR Yang Menempati Rusun+Rumah Korban Bencana terhadap jumlah Rumah Tangga MBR.	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak jumlah rumah tangga MBR yang menempati rusun+rumah korban bencana	Lihat Detail
402					Lihat Detail
403					Lihat Detail
404	Persentase jumlah izin usaha yang diterbitkan usaha industri(IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri Kecil dan Menegah	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah izin industri kecil dan menengah yang diterbitkan	Lihat Detail
405	Rasio rumah dan KK	Rumah dan KK	Rasio rumah terhadap kepala keluarga adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah rumah yang ada dengan jumlah kepala keluarga di suatu wilayah. Rasio ini dapat memberikan informasi tentang kepadatan hunian dan pemanfaatan lahan.	Semakin besar nilai rasio maka semakin banyak jumlah kekurangan rumah yang untuk semua kepala keluarga	Lihat Detail
406					Lihat Detail
407					Lihat Detail
408	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	penyelenggaraan Layanan Publik	▪ Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi adalah jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sehingga menjadi satu kesatuan alur kerja yang mudah untuk diakses, yang ada di pemerintah daerah Kabupaten/Kota. ▪ Jumlah layanan publik adalah jumlah keseluruhan Layanan Publik secara online di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sudah maupun belum terintegrasi.	Semakin tinggi presentase maka semakin banyak yang menggunakan Layanan Publik secara online dan terintegrasi	Lihat Detail
409	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	penggunaan data statistik	▪ Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah adalah Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah berupa angka yang dapat menunjukan fluktuasi terhadap perubahan meningkat atau menurun dari data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh ; ▪ Jumlah PD adalah keseluruhan jumlah Perangkat Daerah	Semakin tinggi presentase maka semakin banyak perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Lihat Detail
410	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Penggunaan data statistik	▪ Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah adalah keseluruhan Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah yang berupa angka yang dapat menunjukan fluktuasi terhadap perubahan meningkat atau menurun dari data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh. ▪ Jumlah PD adalah keseluruhan jumlah Perangkat Daerah	Semakin tinggi presentase maka semakin banyak perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Lihat Detail
411	Tingkat keamanan informasi pemerintah	keamanan informasi	▪Jumlah nilai per area keamanan informasi adalah Jumlah hasil nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebagai alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi Provinsi (Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik) dilakukan secara self assessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN. ▪ Jumlah area penilaian adalah Jumlah nilai keseluruhan (maksimal) area penilaian yaitu 645	Semakin tinggi presentase maka semakin tinggi tingkat keamanan informasi Pemerintah	Lihat Detail
412					Lihat Detail
413	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Pustakawan	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya dibagi jumlah penduduk di wilayahnya	Lihat Detail
414	Persentase objek wisata yang dikembangka n		Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan		Lihat Detail
415	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	PPKS terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Semakin tinggi persentase, maka semakin tinggi jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang menerima layanan sosial berupa penyediaan kebutuhan dasar	Lihat Detail
416	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota		Lihat Detail
417	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	sistem penghubung layanan pemerintah	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah Sistem Elektronik untuk melakukan pertukaran layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan pengendalian keterhubungan antara Sistem Elektronik Penyedia LID dan Pengguna LID secara nasional. (PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG INTEROPERABILITAS DATA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN SATU DATA INDONESIA)	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Lihat Detail
418	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	penggunaan layanan pusat data pemerintah	Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data (Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Lihat Detail
419		Daftar Arsip yang didigitalisasi	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan SIKN adalah sistem informasi kearsipan nasional JIKN sistem informasi kearsipan nasional	Semakin banyak khazanah arsip yang disediakan untuk umum maka semakin banyak informasi yang dapat diperoleh oleh masyarakat terkait kota depok	Lihat Detail
420	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Pelatih olahraga	Pelatih olahraga adalah seseorang yang berkompeten dalam olahraga tertentu dan diberikan tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk menyiapkan fisik, teknik, taktik dan mental olahragawan (PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN PELATIH OLAHRAGA DAN ASISTEN PELATIH OLAHRAGA )		Lihat Detail
421	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang)	Destinasi pariwisata	Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan saling melengkapi.		Lihat Detail
422	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Peserta Pelatihan	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan dihitung dengan membandingkan jumlah lulusan pelatihan yang telah memperoleh sertifikat pelatihan dengan total jumlah lulusan pelatihan. Sertifikasi ini biasanya dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi ini menunjukkan bahwa lulusan tersebut telah memenuhi standar kompetensi tertentu dalam bidang yang dipelajari.	Semakin tinggi persentase lulusan yang bersertifikat, semakin baik kualitas pelatihan yang diberikan, tingginya persentase lulusan bersertifikat dapat mencerminkan kesiapan tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar	Lihat Detail
423	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Usulan Pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan yang dihasilkan dibagi target jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang dihasilkan	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan.	Lihat Detail
424	Presentase Posyandu Aktif dalam persentase	Posyandu aktif	Posyandu Aktif: adalah posyandu yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembangunan (pencegahan dan p	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya Masyarakat yang telah menggunakan po	Lihat Detail
425	Presentase Informasi Pasar Kerja yang dikelola	Informasi persediaan tenaga kerja	Keterangan mengenai mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan lua		Lihat Detail
426	Cakupan penegakan perda atau perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)		Cakupan penegakan perda atau perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)		Lihat Detail
427	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan meliputi: kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan, terpenuhinya operasional kelurahan, terlaksananya pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin Baik dan berkualitas dalam pelayanan publik yang terlaksana di kecamatan	Lihat Detail
428	Persentase Dokumen Perencanaan yang terkoordinir Bidang PSDA	Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan yang di Koordinir Oleh Bidang PSDA Dokumen Perencanaan adalah dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah , dokumen perencanaan kinerja , dokumen perencanaan anggaran untuk periode tertentu	semakin tinggi persentase maka jumlah dokumen yang dikoordinir semakin memenuhi target	Lihat Detail
429					Lihat Detail
430	Persentase Tingkat keamanan informasi Pemerintah	Layanan keamanan Informasi	Ketersediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya sertifikat elektronik yang diterbitkan, s	Lihat Detail
431	Indeks Ketahanan Keluarga	mengukur tingkat ketahanan keluarga	-Ketahanan Keluarga : Merupakan Kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguh	Semakin tinggi nilai indeks menunjukan bahwa tingkat ketahanan keluarga semakin baik	Lihat Detail
432	Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai	Pemberdayaan Masyarakat	"Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat	Nilai Persentasi yang tinggi menunjukkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam mendayagunakan p	Lihat Detail
433	Persentase Usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Usulan Pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain ya	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan.	Lihat Detail
434	Presentase Posyandu Aktif (Persen)	Posyandu aktif	"Posyandu Aktif: adalah posyandu yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembangunan (pencegahan dan pe	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya Masyarakat yang telah menggunakan posyand	Lihat Detail
435					Lihat Detail
436	Persentase Program Urusan yang memiliki Capaian Kinerja dengan Kriteria Tinggi	capaian kinerja program urusan dengan kriteria tinggi.	ukuran yang menggambarkan sejauh mana program-program urusan dalam perangkat daerah telah mencapai Kriteria Sangat Tinggi (≥ 91%).	Semakin tinggi persentase ini, semakin tinggi tingkat capaian kinerja dari program urusan pemerintahan dengan kriteria tinggi, menunjukkan pencapaian yang lebih baik dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan.	Lihat Detail
437	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	terpenuhinya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.	Ukuran yang menggambarkan sejauh mana administrasi keuangan dan operasional yang terkait dengan tuga	Semakin tinggi tingkat persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah d	Lihat Detail
438	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Akta Kelahiran	Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran seseorang yang dikeluarkan D	semakin tinggi rasio akte kelahiran maka menunjukan semakin banyak jumlah penduduk yang telah memili	Lihat Detail
439	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	Jumlah Terminal Bis yang beroperasi dan dikelola Pemerintah Kota Depok	jumlah lokasi pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberan	semakin optimal peran layanan terminal, semakin lancar perpindahan orang dan/atau barang serta keter	Lihat Detail
440	Insentif Pembimbing Rohani	Pembimbing Rohani adalah seseorang yang memiliki pemahaman ilmu agama dan memiliki komitmen untuk me	Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Ketersediaan tempat ibadah merupakah salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk. Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemberian insentif kepada Pembimbing Rohani maka Janji Wali Kota Depok terpenuhi.	Lihat Detail
441	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.	Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.	Lihat Detail
442	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs	Angka Melanjutkan SMP/MTs	Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu dan	Menggambarkan seberapa banyak siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang dan melanjutkan pendi	Lihat Detail
443	Cakupan Informasi Data Gender dan Anak	Data Gender dan Anak	Sistem Informasi Gender dan Anak merupakan Sistem Informasi yang berisi data terpilah gender dan ana	Semakin tinggi cakupan informasi data gender dan anak maka menunjukkan semakin baik pelayanan data	Lihat Detail
444	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual IMS	Infeksi Menular Seksual (IMS)	1. Infeksi menular seksual adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal,	Semakin rendah persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS), maka menunjukkan semak	Lihat Detail
445	Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai	Pemberdayaan Masyarakat	Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri	Nilai Persentasi yang tinggi menunjukkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri yang besar, sehingga tingkat kesadaran masyarakat akan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga semakin meningkat	Lihat Detail
446	Dana 5 Milyar Per Kelurahan	Dana Kelurahan	Dana kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarpras keluraha	jika kelurahan menerima alokasi dana 5 milyar maka jani wali kota terpenuih	Lihat Detail
447	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi, Ketenteraman dan Ketertiban	"Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kes	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan tingkat koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang sema	Lihat Detail
448	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja ke atas (persen)	Employment to Population Ratio (EPR)	proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur Kerja. Rasio	Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja sementara rasio yang r	Lihat Detail
449					Lihat Detail
450	Perekaman KTP Elektronik	penduduk yang sudah merekam KTP elektronik	Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/Kota Data penduduk yang disertai dengan ciri-ciri tubuh berupa sidik jari, iris mata dan wajah Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin banyak jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP.	Lihat Detail
451	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Mengukur Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA. Merupakan banyaknya anak yang usia 0 - 17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin banyak jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA.	Lihat Detail
452	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio konektivitas	rasio konektivitas kabupaten adalah indikator penting untuk mengukur tingkat keterhubungan antar wilayah atau desa dalam suatu kabupaten	semakin tinggi nilai rasio konektivitas, maka semakin baik tingkat konektivitas suatu wilayah dan semakin banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat	Lihat Detail
453	Kinerja lalu lintas kabupaten (v/c ratio)	kinerja lalu lintas	Kinerja Lalu Lintas di hitung berdasarkan kemampuan Jalan untuk menampung Kendaraan yang melintasi ruas Jalan Kabupaten	semakin mendekati 1 , maka semakin padat volume dan kapasitas jalan tersebut yang dikarenakan banyaknya kendaraan yang melewati jalan tersebut.	Lihat Detail
454	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri Kecil dan Menegah	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah izin industri kecil dan menengah yang dipantau dan diawasi	Lihat Detail
455					Lihat Detail
456					Lihat Detail
457					Lihat Detail
458	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	Akses terhadap air minum	Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota adalah jumlah rumah tangga (KK) yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan PDAM dan non PDAM seperti jaringan perpipaan penampungan air hujan, sumber mata air yang dikelola oleh swadaya masyarakat dan bukan jaringan perpipaan seperti sumur bor yang memenuhi kriteria air bersih. Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM : Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.	Semakin besar persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi, maka semakin banyak jumlah rumah tangga yang sudah terakses air minum	Lihat Detail
459	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	penyebaran informasi publik	▪ Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya adalah jumlah keseluruhan masyarakat berusia 15–64 tahun yang mendapatkan atau mengetahui informasi publik berupa kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, program prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota ; ▪ Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk berusia 15 – 64 tahun yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang sudah maupun belum mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semakin tinggi presentase maka semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Lihat Detail
460	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi (Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan)	Kebutuhan Koordinasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi adalah jumlah dokumen musrenbang yang dihasilkan dibagi jumlah target dokumen musrenbang yang harus dicapai.	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Lihat Detail
461	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Kebutuhan Koordinasi	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan) adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dihasilkan dibagi Jumlah Target Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Lihat Detail
462	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Usulan Pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang dihasilkan dibagi target jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang dihasilkan	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan.	Lihat Detail
463	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Usia Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan	- Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah anak kelas 1 sampai dengan 9 yang berusia 7 sampai 15 tahun di sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan diluar satuan pendidikan dasar (Pondok pesantren, panti/ LKSA, lapas/LPKA dan lainnya ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal satu kali dalam satu tahun ajaran pada fasilitas layanan kesehatan negri dan swasta, anak usia pendidikan dasar dari luar wilayah kerja Kabupaten/ Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan. (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhan anak yang berusia 7 sampai 15 tahun pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota	Semakin tinggi presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan maka semakin bagus pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar	Lihat Detail
464	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Penduduk dengan usia 15 - 59 tahun Pelayanan Kesehatan	- Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar adalah jumlah warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun yang mendaatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar yang meliputi edukasi kesehatan tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dan calon pengantin, skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td (bila diperlukan) berdasarkan hasil skrining status imunisasiTetanus; dan pelayanan KB. Jumlah orang usia 15-59 tahun dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah orang usia 15 - 59 tahun di Kabupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhan warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota	Semakin tinggi presentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan maka semakin bagus pelayanan kesehatan orang usia 15- 59 tahun	Lihat Detail
465	Persentase Pembangunan yang Berkualitas	pembangunan yang berkualitas.	Persentase Pembangunan yang berkualitas adalah ukuran yang menggambarkan pembangunan yang terencana dengan baik, tepat dalam metode pelaksanaan dan termonitoring pelaksanaanya.	Semakin tinggi persentase Pembangunan yang Berkualitas maka semakin meningkat Kualitas Rencana, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan	Lihat Detail
466	Persentase penerbitan TDG	Tanda Daftar Gudang	Realisasi bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan	mengukur permohonan Tanda Daftar Gudang yang telah selesai pemrosesannya	Lihat Detail
467	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi, Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 110 Tahun 2016 dapat didefinisikan : Ketenteraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat Melakukan Kegiatannya dengan Tenteram, tertib dan teratur	Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 110 Tahun 2016 dapat didefinisikan : Ketenteraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat Melakukan Kegiatannya dengan Tenteram, tertib dan teratur	Lihat Detail
468					Lihat Detail
469	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian	Suatu nilai yang menunjukkan rata-rata hasil produksi per satuan luas panen per komoditi utama tanaman perkebunan, pangan dan hortikultura pada priode satu tahun laporan Keterangan : komoditi tanaman utama yang dimaksud adalahpadi dan palawija (jagung, kacang tanah, ubi jalar dan ubi kayu)	Semakin tinggi produktivitas pertanian semakin berhasilnya capaian kinerja pada bidang pertanian	Lihat Detail
470	Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	PPKS terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Mengukur persentase PPKS terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Semakin tinggi persentase, maka semakin tinggi jumlah PPKS terlantar yang menerima layanan sosial berupa penyediaan kebutuhan dasar	Lihat Detail
471					Lihat Detail
472	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	akses internet berkualitas	Akses internet berkualitas: Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98%, Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia), Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps) ▪ Jumlah PD adalah keseluruhan jumlah Perangkat Daerah	Semakin tinggi presentase maka semakin banyak perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Lihat Detail
473	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota		Lihat Detail
474	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial		Lihat Detail
475	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Partisipasi warga negara dalam Pendidikan Kesetaraan	Menurut Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan PendidikanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan adalah - Partisipasi warga negara dalam Pendidikan Kesetaraan - Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah - Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar; dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan adalah jumlah keseluruhan warga negara anak usia 7-18 tahun di wilayah kabupaten/kota yang berpartisipasi pada pendidikan non-formal yang mencakup program paket A, B dan C (satuan pendidikan negeri maupun swasta) - Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan adalah jumlah anak usia 7-18 tahun yang putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah serta anak yang berpartisipasi pada pendidikan non- formal yang mencakup program paket A, B dan C (satuan pendidikan negeri maupun swasta)	Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya	Lihat Detail
476	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga,		kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS) yang melakukan penguatan fungsi keagamaan, cinta kasih, perlindungan, sosialisasi dan pendidikan, reproduksi, ekonomi, sosial budaya, serta pembinaan lingkungan dalam suatu keluarga	semakin tinggi nilainya semakin baik	Lihat Detail
477	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan serta pembinaan tumbuh kembang anak adalah anggota keluarga kelompok Bina Keluarga Balita (BKB),yang memeperoleh pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak balita agar tumbuh optimal		Lihat Detail
478	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes				Lihat Detail
479	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Objek pemajuan kebudayaan	Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya indonesia dan budaya daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan (Perda Kota Depok No.3 tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan)		Lihat Detail
480	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Fasilitas pariwisata	• Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian • Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata		Lihat Detail
481	INDEKS Reformasi Birokrasi	penerapan reformasi birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata	Semakin tinggi indek reformasi birokrasi maka semaki Efektif dan Efesien Tata Kelola Pemerintahan da	Lihat Detail
482	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Swadaya Masyarakat	"Swadaya adalah kekuatan (tenaga) sendiri (berdasarkan KBBI) Masyarakat adalah sejumlah manusi	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarak	Lihat Detail
483	Presentase Posyandu Aktif (Persen)	Posyandu aktif	"Posyandu Aktif: adalah posyandu yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembangunan (pencegahan dan pe	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya Masyarakat yang telah menggunakan posyand	Lihat Detail
484	Persentase Jumlah calon Transmigran yang diberangkatkan	Calon transmigran yang diberangkatkan	menurut Permendes Nomor 12 tahun 2017 tentang kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah d	Semakin tinggi persentase maka target pemberangkatan calon transmigran tercapai	Lihat Detail
485	Persentase Kasus yang diselesaikan Program Hubungan Industrial	Lampiran Permendagri no, 86 tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan ke Dinas dan diselesaikan secar	Perjanjian Bersama (PB) adalah salah satu strategi dalam menyelesaikan sebuah kasus selain anjuran	Semakin banyak kasus yang diselesaikan semakin harmonis hubungan industrial antara pengusaha dan Ser	Lihat Detail
486	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Pemeliharaan, Pasca, Pemberdayaan Masyarakat	Berdasarkan definisi KBBI : Pemeliharaan adalah penjagaan harta kekayaan, terutama alat produksi tahan lama dalam perusahaan agar tetap dalam kondisi yang baik. Pasca artinya adalah sesudah Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarakat semakin meningkat.	Lihat Detail
487	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persentase realisasi program berkinerja tinggi dan sangat tinggi adalah persentase hasil perbandingan antara umlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik pemanfaatan hasil kelitbangan.	Lihat Detail
488	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan meliputi: kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan, terpenuhinya operasional kelurahan, terlaksananya pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin Baik dan berkualitas dalam pelayanan publik yang terlaksana di kecamatan	Lihat Detail
489	Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai	Pemberdayaan Masyarakat	Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri	Nilai Persentasi yang tinggi menunjukkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri yang besar, sehingga tingkat kesadaran masyarakat akan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga semakin meningkat	Lihat Detail
490	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Permenpan RB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Indeks SPBE : merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan 2. Indeks Domain : merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada domain tertentu 3. Indeks Aspek : merupakan nilai indeks merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu aspek	- Nilai Indeks SPBE 4,2 - 5,0 Predikat Memuaskan - Nilai Indeks SPBE 3,5 -< 4,2 Predikat Sangat Baik - Nilai Indeks SPBE 2,6 -< 3,5 Predikat Baik - Nilai Indeks SPBE 1,8 -< 2,6 Predikat Cukup - Nilai Indeks SPBE < 1,8 Predikat Kurang	Lihat Detail
491	Persentase Ekpresi Budaya	Ekspresi seni budaya yang ditampilkan	Keputusan Presiden RI nomor 84 Tahun 1999 bahwa Pemanfaatan seni dan budaya dilaksanakan dengan mena	Semakin besar persentase ekspresi budaya menunjukkan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kebu	Lihat Detail
492	Cakupan pembinaan olahraga	pembinaan olahraga	Undang undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional dalam pasal 20 bahwa Pemerinta	Semakin banyaknya pembinaan cabang olahraga menunjukan semakin meningkatnya pembinaan atlet	Lihat Detail
493	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival seni dan budaya yang diselenggarakan	Keputusan Presiden RI nomor 84 Tahun 1999 bahwa Pemanfaatan seni dan budaya dilaksanakan dengan mena	Semakin banyak seni dan budaya hasil kreatifitas pelaku seni budaya yang dipertunjukan melalui penye	Lihat Detail
494	Cakupan Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase implementasi RPPLH dan persentase ketersedian dokumen KLHS	Cakupan perencanaan lingkungan hidup adalah persentase RPPLH (dokumen RPPLH dan dokumen pengendalian	Semakin tinggi cakupan perencanaan lingkungan akan semakin baik. Dokumen perencanaan lingkungan yang	Lihat Detail
495	Persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan perkeretaapian	Ketersediaan perencanaan dan kebijakan perkeretaapian	Rencana Induk Perkeretaapian adalah rencana dan arah kebijakan pengembangan perkeretaapian yang meli	Semakin tinggi persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan perkeretaapian maka akan semakin ba	Lihat Detail
496	Persentase penggunaan listrik dan Energi Ramah Lingkungan di tingkat Rumah Tangga dan penerangan Jal	Energi Ramah Lingkungan	Energi ramah lingkungan dikenal luas sebagai energi yang bersumber dari alam dan bukan fosil (energi	Semakin banyak penggunaan listrik dan energi ramah lingkungan di tingkat rumah tangga dan penerangan	Lihat Detail
497	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	jumlah orang (penumpang) terangkut angkutan umum (angkot, bus, kereta)	1. banyaknya orang yang menggunakan angkutan umum 2. dalam U no 22/2009, Penumpang adalah jumlah o	Semakin banyak jumlah orang terangkut angkutan umum, semakin tinggi penggunaan angkutan umum, semaki	Lihat Detail
498	Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi yang Terlayani	keterlayanan dalam kegiatan keprotokolan dan komunikasi.	ukuran yang menggambarkan sejauh mana kegiatan protokol dan komunikasi di suatu organisasi atau ling	semakin tinggi persentase kegiatan keprotokolan dan kominkasi yang terlayani maka semakin tinggi tin	Lihat Detail
499	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Pemakaian kontrasepsi	"Probabilitas Kumulatif akseptor yang masih menggunakan metode kontrasepsi tertentu dalam kurun wakt	Semakin tinggi Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi,maka menunjukkan semakin bai	Lihat Detail
500	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka Partisipasi Kasar Usia 5 - 6 Tahun	Proporsi anak yang terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Rau	Menggambarkan tinggi/rendahnya tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidika	Lihat Detail
501	Indeks Pembangunan Gender IPG	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara I	Semakin tinggi Indeks Pembangunan Gender maka menunjukkan semakin baik pencapaian pembangunan yang	Lihat Detail
502	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	mengukur partisipasi perempuan di lembaga swasta	"Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lemb	Semakin tinggi Partisipasi perempuan di lembaga swasta,maka menunjukkan semakin baik partisipasi pe	Lihat Detail
503	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Anak Korban Kekerasan	1. Anak Korban Kekerasan Adalah : Anak yang menerima perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsa	Persentase menunjukan tingkat pemenuhan layanan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan yang membut	Lihat Detail
504	Total Fertility Rate	TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya	TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya	a. TFR sebesar 2,35 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak sela	Lihat Detail
505	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal	Semakin tinggi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan bagi	Lihat Detail
506	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	mengukur partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	"Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada	Semakin tinggi persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maka menunjukkan semakin baik	Lihat Detail
507	Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai	Pemberdayaan Masyarakat	"Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat	Nilai Persentasi yang tinggi menunjukkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam mendayagunakan p	Lihat Detail
508	Laju pertumbuhan penduduk LPP	Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan pend	a. LPP > 0 berarti terjadi penambahanpenduduk.pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelu	Lihat Detail
509	Persentase PKK aktif	PKK Aktif	PKK adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai mo	Semakin tinggi persentase PKK aktif, maka menunjukkan semakin baik peran masyarakat dalam pembangu	Lihat Detail
510	Persentase Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Layanan penanggulangan	Persentase layanan penanggulangan bencana adalah jumlah layanan penanggulangan kebakaran dan non keb		Lihat Detail
511					Lihat Detail
512	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	Akta Perceraian Penduduk	Pencatatan perceraian di wilayah NKRI dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana Disdukcapil Kab/Kota mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan.	Semakin tinggi nilainya menunjukan semakin banyak jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan bagi peristiwa perceraian yang dilaporkan	Lihat Detail
513	Penerbitan akta perkawinan	Penerbitan Akta Perkawinan	Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah NKRI dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.	Semakin tinggi nilainya berarti semakin banyak penduduk yang melaporkan perkawinannya memiliki akta perkawinan	Lihat Detail
514					Lihat Detail
515	Presentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C	faasilitas terminal tipe C	jumlah terminal adalah jumlah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi (indah.bps.go.id) Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkana, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. (UU no 22 Tahun 2009)	semakin banyak fasilitas penyelenggaraan terminal maka semakin baik dan efisien pengelolaan moda transportasi di suatu wilayah	Lihat Detail
516	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	manajemen dan rekayasa lalu lintas	Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ( PM No 96 Tahun 2015)	Semakin besar persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota, maka semakin baik kinerja lalu lintas di wilayah tersebut	Lihat Detail
517	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		Yang dImaksud alat-alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya (UTTP) adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam UU 2/1981 tentang metrologi legal. Yang dimaksud dengan tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertandas tera sah atau tanda tera batal yang berlaku		Lihat Detail
518	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu	STPW	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan	Semakin tinggi persentase maka semakin cepat penerbitan STPW	Lihat Detail
519	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Sistem Informasi Indsutri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri (Permenperin Nomor 2 Tahun 2019)	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SIINas	Lihat Detail
520					Lihat Detail
521		Produktivitas pertanian menggambarkan seberapa efisien suatu sistem pertanian dalam menghasilkan hasil panen yang dapat dimakan atau diolah menjadi makanan manusia per unit luas lahan yang ditanami	Produksi tanaman pangan adalah Banyaknya hasil dari setiap tanaman pangan menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen. Tanaman pangan yang dihitung produktifitasnya: Padi dan Palawija (jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar)		Lihat Detail
522					Lihat Detail
523					Lihat Detail
524					Lihat Detail
525	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau terhadap izin lingkungan	Tingkat ketaatan terhadap perizinan dan ketentuan di bidang lingkungan ditandai dengan pemenuhan baku mutu, pemenuhan persyaratan dan tidak dilakukannya pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan	Semakin tinggi tingkat ketaatan semakin baik pengelolaan lingkungan	Lihat Detail
526	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda kab kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kab kota yang ditangani	Penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani terkait ketidaksesuain dengan pelaksanaan perizinan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	semakin tinggi pengaduan yang ditangani semakin baik. Dari seluruh pengaduan yang masuk, akan dilakukan penapisan apakah termasuk dalam pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau tidak.	Lihat Detail
527	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Sertifikat Kompetensi	Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis adalah tenaga kerja konstruksi yang memiliki kompetensi jasa kontruksi sebagai tenaga operator dan teknis/analis yang dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan dan diakui oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Menurut PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA : Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut SKK Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.	Semakin tinggi rasionya, maka semakin banyak pekerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik.	Lihat Detail
528	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Warga negara usia 60 tahun ke atas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar adalah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapat Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah edukasi yang dilaksanakan di fasyankes dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah, pelayanan skrining kesehatan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan skrining lansia sederhana, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut dan anamnesis perilaku berisiko yang dilakukan minimal satu kali dalam setahun pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, warga negara usia 60 tahun ke atas dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/ kota adalah jumlah keseluruhan warga negara usia 60 tahun ke atas pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota	Semakin tinggi presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan semakin bagus pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan	Lihat Detail
529	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	Event kreatif budaya	Event kreatif budaya merupakan kegiatan yang identik dengan budaya atau memiliki nilai sosial yang tinggi dalam tatanan masyarakat.		Lihat Detail
530					Lihat Detail
531	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Daftar Arsip Aktif	Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 40 dan 59 Jumlah seluruh arsip aktif diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (item arsip) yang tercatat pada buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan/pembuatan/pen giriman naskah dinas internal instansi	Semakin banyak daftar arsip aktif yang telah dibuat/tersedia maka akan semkin mudah dalam proses temu kembali arsip	Lihat Detail
532	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	sistem elektronik yang terdaftar	Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan	Lihat Detail
533	Pembangunan Sentra Ekonomi Kreatif	Ekonomi kreatif	Pembangunan sentra ekonomi kreatif terkait Sebagai Ruang kerja bersama untuk subsektor ekraf unggulan di kota depok, menjadi wadah komunitas bekerja dan bersilaturahmi. Ruang-ruang kerja bersama ini diharapkan melahirkan karya karya yang lebih baik dan inovatif.		Lihat Detail
534	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Partisipasi warga negara dalam Pendidikan Sekolah Dasar	Menurut Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar adalah - Partisipasi warga negara dalam Pendidikan Sekolah Dasar - Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar - Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar adalah jumlah warga negara anak usia 7-12 tahun di daerah kabupaten/kota yang telah menyelesaikan pendidikan dasar ; dan/atau anak yang sedang belajar dalam kurun waktu 1 tahun anggaran pada tahun ajaran baru pada pendidikan berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat satuan pendidikan negeri maupun swasta - Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan adalah jumlah keseluruhan jumlah warga negara anak usia 7-12 tahun di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.	Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya	Lihat Detail
535	Angka Prevalensi kontraspsi Modern (mCPR)				Lihat Detail
536	Sarana dan Parasarana Olahraga Rekreasi Kecamatan yang tersedia		Olahraga rekreasi atau yang sekarang disebut Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.		Lihat Detail
537	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	event olahraga	Penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah sebagai langkah untuk memenuhu kebutuhan masyarakat di bidang keolahragaan sehingga terwujud masyarakat yang sehat dan bugar serta berorientasi pada pencapaian prestasi		Lihat Detail
538	Pengembangan cagar budaya Kab/Kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Cagar budaya	Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian		Lihat Detail

Metadata Satu Data Depok

Metadata

Jenis Jenis Metadata

Metadata Kegiatan

Metadata Variabel

Metadata Indikator

Metadata Kegiatan

Metadata Variabel

Metadata Indikator

Portal Statistik Kota Depok

Kontak Kami

Tautan

Jumlah Pengunjung