Portal Statistik Kota Depok

Metadata

Jenis Jenis Metadata

Metadata Kegiatan

No	Judul Kegiatan	Tahun	Jenis Statistik	Cara Pengumpulan	Instansi Penyelenggara	Aksi
1	Jumlah Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	01-01-1970	Melakukan reunifikasi ke keluarga -- menyerahkan lansia terlantar yang sebelumnya terpisah dari keluarga untuk kembali bersama	Tahunan	Dinas Sosial Kota Depok	Lihat Detail
2		01-01-1970				Lihat Detail
3	Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani TIK (Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah KabupatenKota)	01-01-1970				Lihat Detail
4	Jumlah Anggaran Bantuan Pangan	01-01-1970	Menyediaan bantuan berupa pangan bagi korban bencana		Dinas Sosial Kota Depok	Lihat Detail

Metadata Variabel

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Aksi
1	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan		Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan P	Lihat Detail
2	Cakupan penegakan perda atau perwal Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keter		Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterti	Lihat Detail
3	Peserta Konsultasi Publik		Keterwakilan dalam acara Konsultasi Publik	Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 80 bahwa peserta konsultasi publik adalah Kepala Perangk	Lihat Detail
4	Peserta Musrenbang Kota		Keterwakilan peserta dalam musrenbang Kota	Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 94 ayat 2 bahwa Musrenbang RKPD kabupaten/kota sebagaima	Lihat Detail
5	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah)		Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) Adalah Jumlah Perda dan Perwal terkait Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Lihat Detail
6	Perizinan yang diterbitkan	-	Perizinan	dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan sebagai bukti legalitas kepada perorangan atau badan	Lihat Detail
7	Unit Usaha yang dilakukan pengawasan	-	Pengawasan	orang perseorangan atau badan usaha yang dilakukan upaya pengecekan untuk memastikan pelaksanaan keg	Lihat Detail
8	umlah Event Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Ko	-	Event promosi investasi	Penyelenggaraan promosi investasi yang diikuti oleh Pemerintah Kota Depok yang bertujuan untuk mempe	Lihat Detail
9	Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan	Bank Sampah	Pembinaan dan Pelatihan Bank Sampah	Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle),	Lihat Detail
10	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan	Pembinaan Komunitas	Pembinaan dan Pelatihan untuk Komunitas Lingkungan	Individu atau orang yang mempunyai kesamaan visi dan misi untuk bergerak di bidang lingkungan hidup	Lihat Detail
11					Lihat Detail
12					Lihat Detail
13					Lihat Detail
14	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan km	-	Panjang Jalan	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan mengacu pada klasifikasi jalan berdasarkan bahan atau ti	Lihat Detail
15	Lembaga klmpk masy inst bid LH skala kab kota eksisting	Penghargaan Adiwiyata	Pemberian penghargaan kepada sekolah	Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerin	Lihat Detail
16	Lembaga klmpk masy inst yg terdaftar dan peningkatan kapasitas serta kompetensi SDM bid LH	Lomba Bidang Lingkungan Hidup	Peningkatan kompetensi masyarakat atau komunitas melalui lomba bertemakan lingkungan hidup	Lomba yang terdiri dari lomba menggambar untuk tingkat Sekolah Dasar, lomba pembuatan video dengan t	Lihat Detail
17					Lihat Detail
18					Lihat Detail
19					Lihat Detail
20	Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah	Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit	Komunitas Swadaya Masyarakat dalam bidang pengelolaan sampah	Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle),	Lihat Detail
21	Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir	Bank Sampah	Komunitas Swadaya Masyarakat dalam bidang pengelolaan sampah	Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle),	Lihat Detail
22	ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab kota sd n kurang dari 1	Persetujuan Teknis dan Rincian teknis	ijin PPLH atau Persetujuan Teknis atau Rincian Teknis yang dikeluarkan untuk menjamin terlaksananya	ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab kota sd n kurang dari 1 adalah jumlah ijin PPLH atau Ri	Lihat Detail
23	Data contoh uji	Laporan Hasil Uji	Pengujian kualitas air limbah, air permukaan dan air bersih	Data contoh uji merupakan gabungan data yang diperoleh dari rangkaian pengujian kualitas air yang di	Lihat Detail
24	Rekomendasi persetujuan lingkungan	SKKL atau PKPLH	Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pen	Lihat Detail
25					Lihat Detail
26					Lihat Detail
27					Lihat Detail
28					Lihat Detail
29					Lihat Detail
30	Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang		1. Gelandangan 2. Pengemis 3. Kebutuhan Sandang	Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak d	Lihat Detail
31	Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota		Proklim	Lokasi Proklim adalah kampung yaitu Kampung adalah wilayah administratif yang terdiri atas rukun war	Lihat Detail
32	Cakupan Penegakan Perda Perwal Keg Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan		Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda / perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan P	Lihat Detail
33	Cakupan penegakan perda / perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterti		Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda / perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterti	Lihat Detail
34					Lihat Detail
35					Lihat Detail
36					Lihat Detail
37					Lihat Detail
38					Lihat Detail
39	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan J		Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan J	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan J	Lihat Detail
40	Data aset alat perngujian Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terinventarisasi		Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	alat uji berkala adalah alat yang digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara	Lihat Detail
41	Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi		Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi	proses pemberian oengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan B	Lihat Detail
42	Jumlah Terminal Terbangun Terminal Terpadu		Terminal Terpadu	Terpadu diartikan sudah dipadu, disatukan, dilebur menjadi satu. Terminal adalah pangkalan kendaraan	Lihat Detail
43	Jumlah Terminal Terbangun Tipe A		Terminal Tipe A	terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan lintas batas negara da	Lihat Detail
44	Jumlah Terminal Tipe C		Jumlah Terminal	Jumlah Terminal adalah jumlah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan ora	Lihat Detail
45	Jumlah Penumpang Masuk -Keluar Melalui Terminal Tipe C		Jumlah Penumpang	Jumlah penumpang dibagi berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang, kereta api, pesawat, dan	Lihat Detail
46	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		Jaring komunikasi Sandi Jaring Komunikasi Sandi	Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar Pengguna Persand	Lihat Detail
47	Perangkat Daerah yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		datawarehouse/Gudang data	Perangkat daerah yang mengintegrasikan datanya ke dalam data warehouse/gudang data Gudang Data yan	Lihat Detail
48	Nama Domain Pemerintah Daerah		Nama domain	Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat,	Lihat Detail
49	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	Kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengembangkan dan membina sumber daya ma	Lihat Detail
50	Embung	-	Embung	Embung adalah sebuah waduk atau kolam kecil yang dibangun untuk menampung dan menyimpan air hujan at	Lihat Detail
51	Jumlah Fasilitas Kesehatan		1. Rumah sakit Umum, 2. Rumah sakit Khusus, 3. Puskesmas, 4. Posyandu , 5. Klinik Pratama	Rumah Sakit Umum adalah Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis	Lihat Detail
52					Lihat Detail
53	-				Lihat Detail
54	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak		Kumpulan ternak yang berada pada wilayah tertentu dan pada waktu tertentu.	Populasi ternak adalah kumpulan ternak yang berada pada wilayah tertentu dan pada waktu tertentu.	Lihat Detail
55	Fasilitas untuk sepeda Pejalan Kaki dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara		Fasilitas untuk sepeda Pejalan Kaki dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara	Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat adalah lajur dan/atau jalur yang disediak	Lihat Detail
56	Fasilitas untuk sepeda Pejalan Kaki dan penyandang cacat		Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat	Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat adalah lajur dan atau jalur yang disediak	Lihat Detail
57	Jumlah Moda Angkutan Menurut Jenis		Jumlah Moda Angkutan	Jumlah moda angkutan menurut jenis adalah moda transportasi didefinisikan sebagai alat transportasi	Lihat Detail
58					Lihat Detail
59					Lihat Detail
60					Lihat Detail
61					Lihat Detail
62					Lihat Detail
63					Lihat Detail
64					Lihat Detail
65					Lihat Detail
66					Lihat Detail
67					Lihat Detail
68					Lihat Detail
69					Lihat Detail
70					Lihat Detail
71					Lihat Detail
72					Lihat Detail
73					Lihat Detail
74					Lihat Detail
75					Lihat Detail
76					Lihat Detail
77					Lihat Detail
78					Lihat Detail
79					Lihat Detail
80					Lihat Detail
81					Lihat Detail
82					Lihat Detail
83					Lihat Detail
84					Lihat Detail
85					Lihat Detail
86					Lihat Detail
87					Lihat Detail
88					Lihat Detail
89					Lihat Detail
90					Lihat Detail
91	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	MON EV TL	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Interen Pemerintah) adalah jumlah output Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Inspektorat Daerah sebagai APIP (Aparat Pengawas Interen Pemerintah) atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat	Lihat Detail
92					Lihat Detail
93					Lihat Detail
94					Lihat Detail
95					Lihat Detail
96					Lihat Detail
97					Lihat Detail
98	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin		Kepala Keluarga	Kartu Keluarga Baru yang selanjutnya disingkat KK Baru adalah penerbitan KK dengan nomor yang baru akibat membentuk keluarga baru, pergantian kepala keluarga, pecah KK, perpindahan penduduk yang tidak diikuti kepala keluarga, rentan administrasi kependudukan serta Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.	Lihat Detail
99	Sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan		Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Lihat Detail
100					Lihat Detail
101					Lihat Detail
102	Terlaksananya pelayanan uji berkala		Uji Berkala	Pelayanan uji berkala adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan	Lihat Detail
103	Trotoar		Trotoar	trotoar merupakan ruang yang diperlukan pejalan kaki untuk berdiri dan berjalan yang dihitung berdasarkan dimensi tubuh manusia pada saat membawa barang atau berjalan bersama dengan pejalan kaki lainnya baik dalam kondisi diam maupun bergerak	Lihat Detail
104	Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)		Zona selamat sekolah	zona selamat sekolah adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah Merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. ZoSS dinyatakan dengan perlengkapan jalan terdiri atas: a. Rambu lalu lintas b. Marka Jalan c. Alat Pemberi Isyarat Lalu dan d. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan e. Alat Penerangan Jalan f. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan kaki berupa Trotoar dan penyandang cacat g. Rambu perintah berupa perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk h. Alat Pengandali dan Pengaman pengguna jalan berupa pulau lalu lintas atau pagar pengaman jalan i. Tempat pemberhentian bus dengan teluk& dan j. Marka jalan berupa paku jalan	Lihat Detail
105	Alat Penerangan Jalan		Alat Penerangan Jalan	alat penerang jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas	Lihat Detail
106	Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan (rambu)		Batas kecepatan	alat pembatas kecepatan digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Batas kecepatan ditetapkan : a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per Jam untuk jalan bebas b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan dan d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukinan.	Lihat Detail
107					Lihat Detail
108	Kegiatan pameran penanaman modal		Pameran		Lihat Detail
109					Lihat Detail
110	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	-Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya. -Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan. - Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pemangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.	Lihat Detail
111					Lihat Detail
112					Lihat Detail
113					Lihat Detail
114	Luas Lahan Sawah menurut Jenis Pengairan		Luas Lahan Sawah Irigasi	Lahan sawah irigasi adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi. Lahan sawah irigasi terdiri dari irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa/non PU, termasuk juga sawah sistem surjan yaitu sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi atau air reklamasi rawa pasang surut (bukan lebak) dengan sistem tanam pada guludan.	Lihat Detail
115	Volume realisasi Ekspor per tahun		Volume realisasi Ekspor	Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean. Volume Realiasi ekspor per bulan adalah jumlah aktual dari kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean yang dibatasi dalam periode waktu tertentu (bulan). (Dalam satuan volume)	Lihat Detail
116	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan		Musyawarah Perencanaan Pembangunan	- Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menysusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. - Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.	Lihat Detail
117	PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD		PPLHD baru	Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah)	Lihat Detail
118	PPLHD yang dibutuhkan		Kebutuhan PPLHD	Jumlah PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) yang dibutuhkan	Lihat Detail
119	Infrastruktur yang digunakan dalam pelaksanaan Pusat Data Pemerintahan Daerah/ fasilitas berbagi pakai yang telah tersedia	Pusat Komputasi/R uang server	Pusat Komputasi/ Ruang server	Pusat data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data	Lihat Detail
120	Jumlah Perlintasan Sebidang		Perlintasan Sebidang	Perlintasan sebidang adalah perpotongan antara jalur kereta api dan jalan yang berada pada ketinggian yang sama	Lihat Detail
121	Nama Sub Domain Pemerintah Daerah			- Merupakan perhitungan Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah - Nama Sub Domain Pemerintah Daerah adalah penggunaan nama sub domain dari domain .go.id pemerintah daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk layanan SPBE dan kegiatan di daerah	Lihat Detail
122	Nama Domain Pemerintah Desa			- Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Desa - Nama Domain Pemerintah Desa adalah alamat resmi pemerintah desa dan menggunakan Nama Domain desa.id (contoh: mekarsari.desa.id)	Lihat Detail
123	Perangkat daerah yang terhubung dalam Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan pemerintah Daerah -Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi -Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi merupakan Jaringan intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah. - Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	Lihat Detail
124	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)		Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum) Adalah Jumlah Perda dan Perwal terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum yang harus di tegakkan di kecamatan.	Lihat Detail
125	Calon Paskibraka		Calon Paskibraka yang melaksanakan pengibaran dan/atau penurunan duplikat sang saka merah putih pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Tingkakota/ kabupaten, provinsi, dan/atau nasional yang berasal dari pelajar kelas 10 (sepuluh) (SMA/SMK/MA dan yang sederajat. Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka	Calon Paskibraka yang melaksanakan pengibaran dan/atau penurunan duplikat sang saka merah putih pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Tingkakota/ kabupaten, provinsi, dan/atau nasional yang berasal dari pelajar kelas 10 (sepuluh) (SMA/SMK/MA dan yang sederajat. Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka	Lihat Detail
126	Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka		Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka secara Transparan	Bupati/Walikota menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan Gubernur menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi dengan susunan dan unsur. Panitia dalam proses seleksi dan rekruitment calon anggota paskibraka	Lihat Detail
127	Pelatih Paskibraka		Pelatih memiliki sertifikasi dan kompetensi	Bupati/Walikota menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan Gubernur menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi dengan susunan dan unsur Pelatih para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	Lihat Detail
128	Purnapaskibraka Duta Pancasila		pengangkatan duta pancasila	berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 Purna Paskibraka diangkat sebagai Duta Pancasila serta membuktikan bahwa tugas paskibraka setelah purna harus terus menerus dijaga dalam berkesinambungan dan tidak dibatasi ruang dan waktu serta menjadi teladan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di berbagai kegiatan di masyarakat	Lihat Detail
129	Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal		Sumber Daya Manusia	Pengoperasian Terminal dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal yang dibantu oleh petugas terminal yang meliputi: a. kepala urusan layanan tata b. kepala urusan sistem c. petugas d. petugas pencatat kedatangan, keberangkatan, dan faktor e. pengatur lalu f. Penyidik Pegawai Negeri g. penguji kendaraan dan h. petugas komersial.	Lihat Detail
130	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah)		Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) Adalah Jumlah Perda dan Perwal terkait Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Lihat Detail
131					Lihat Detail
132	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes eksisting (ASPAK)	-	1. Alat kesehatan 2. Alat penunjang medik	Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat	Lihat Detail
133					Lihat Detail
134	Arsip yang Memiliki Retensi di Atas 10 Tahun yang Dipindahkan		arsip yang dilakukan pemindahan ke lembaga kearsipan memiliki retensi diatas 10 tahun	Arsip yang diperoleh dari kegiatan pemindahan Arsip Inaktif dari unit kearsipan ke Lembaga Kearsipan	Lihat Detail
135	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal	-	Aparatur	Kewenangan terkait Bimbingan Teknis Aparatur Pelaksanaan Penanaman Modal ada di Kementrian Investasi	Lihat Detail
136	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait		Layanan informasi dan pengaduan	Layanan informasi dan pengaduan merupakan layanan yang disediakan bagi masyarakat yang ingin mengeta	Lihat Detail
137	Bencana Alam		Bencana Alam		Lihat Detail
138					Lihat Detail
139	Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting		Sistem Informasi Kesehatan	Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, pros	Lihat Detail
140					Lihat Detail
141					Lihat Detail
142					Lihat Detail
143					Lihat Detail
144					Lihat Detail
145					Lihat Detail
146					Lihat Detail
147					Lihat Detail
148					Lihat Detail
149					Lihat Detail
150					Lihat Detail
151					Lihat Detail
152					Lihat Detail
153					Lihat Detail
154					Lihat Detail
155					Lihat Detail
156					Lihat Detail
157					Lihat Detail
158					Lihat Detail
159				Pengukuran mengacu pada Surat Kemendagri Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 300.5.6/3775/BAK	Lihat Detail
160	umlah rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern pemerintah daerah	LHP MR	Pengawasan MR	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern pemerintah daerah adalah jumlah output dari hasil pengawasan Manajemen Risiko atas kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawas Interen Pemerintah) untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perundangan	Lihat Detail
161					Lihat Detail
162					Lihat Detail
163					Lihat Detail
164					Lihat Detail
165					Lihat Detail
166					Lihat Detail
167					Lihat Detail
168					Lihat Detail
169	Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya		Kerjasama Daerah	"Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama ini diatur dan dikoordinasikan oleh pihak yang berwenang"	Lihat Detail
170	Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum adalah kasus kasus terhadap masyarakat miskin yang telah berkekuatan hukum untuk mendapat bantuan Penyelesaian administrasinya	Lihat Detail
171					Lihat Detail
172	Produk Hukum Penetapan yang Disusun		Produk Hukum Penetapan yang Disusun Terharmonisasi	Produk hukum pengaturan yang disusun adalah produk hukum yang telah dilakukan harmonisasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok	Lihat Detail
173	Penyediaan Data Agregat Kependudukan		Data Agregat Kependudukan	Data Kependudukan skala kabupaten/kota diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.	Lihat Detail
174					Lihat Detail
175	Melakukan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan		Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Pendaftaran Penduduk Nonpermanen adalah kegiatan penduduk nonpermanen untuk melaporkan, mengisi, dan menandatangani formulir penduduk nonpermanen untuk dilakukan pencatatan dan pendataan oleh petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.	Lihat Detail
176	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan		Penerbitan Akta Perceraian	Pencatatan perceraian di wilayah NKRI dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana Disdukcapil Kab/Kota mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan.	Lihat Detail
177	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran		Kepemilikan Akta Kelahiran	Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.	Lihat Detail
178					Lihat Detail
179	Rambu Lalu Lintas		Rambu Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan	Lihat Detail
180	SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas		Sumber daya manusia	sumber daya manusia adalah komponen pendukung sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas wajib memiliki kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan mampu dan memahami hal: a. sikap dan perilaku sebagai petugas/abdi negara yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi b. peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Analisis Dampak Lalu c. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis Dampak Lalu e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu f. perencanaan dan pemodelan g. tata cara pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas kawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan prasarana transportasi h. penilaian Analisis Dampak Lalu i. perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu dan j. teknik penilaian rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.	Lihat Detail
181					Lihat Detail
182	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan		Musyawarah Perencanaan Pembangunan	-Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menysusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah -Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat	Lihat Detail
183	KDO Kecamatan yang Dipelihara		Kendaraan Dinas Operasional	- Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan yang dipeliharan adalah Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan eselon III (Camat dan Sekcam) - Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya - Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan.	Lihat Detail
184	Luas panen, Produksi dan Produktifitas Tanaman pangan		Luas panen tanaman pangan	Luas Panen adalah angka realisasi luas panen tanaman pangan. Luas tanaman yang dipanen adalah luas tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur dan hasilnya paling sedikit 11% dari keadaan normal. Khusus untuk tanaman jagung dan kedelai, luas tanaman yang dipanen adalah luas tanaman yang menghasilkan pipilan kering	Lihat Detail
185	Luas Area Budidaya Perikanan Darat		Potensi Lahan dan Pemanfaatan Perikanan Budidaya	Luas Lahan Perikanan Budidaya adalah Dimensi luas lahan yang dimiliki dan/atau dikelola perorangan, kelompok, badan usaha untuk kegiatan pembudidayaan ikan	Lihat Detail
186	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	- Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya. - Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan. - Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pemangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.	Lihat Detail
187	PPLHD Eksisting		PPLHD Eksisting	Jumlah PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) Eksisting	Lihat Detail
188	Layanan informasi publik		Layanan informasi publik	Layanan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.	Lihat Detail
189	Jumlah data usaha kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah		Penanganan sampah	1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/ TPST/ Bank Sampah/ PDU/ TPS3R dll ke TPA 2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA	Lihat Detail
190	Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan		Kelompok Masyarakat	didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.	Lihat Detail
191	Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah Provinsi penjabaran		Sarana dan Prasarana	menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan nonelektronik;	Lihat Detail
192	Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka		Anggota purna Paskibraka memperoleh pembinaan	Purna Paskibraka adalah mereka yang pernah bertugas sebagai anggota Paskibraka pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan hari kelahiran Pancasila baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi atau nasional.	Lihat Detail
193	Jumlah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berdasarkan Tingkat Kematangan		Jumlah UKPBJ yang ternilai	UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strate	Lihat Detail
194	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan Kecamatan Bojongsari		Musyawarah Perencanaan Pembangunan	-Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menysusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah -Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.	Lihat Detail
195	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)		titik lokasi pemantauan kualitas air dan kualitas udara	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh kabupaten /kota untuk melakukan pemantauan kualitas air dan pemantauan kualitas udara	Lihat Detail
196	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		Layanan Keamanan Informasi	Jumlah perangkat daerah pengguna layanan keamanan informasi Keamanan Informasi adalah suatu kondis	Lihat Detail
197	Aplikasi layanan pemerintahan berbasis elektronik		SPBE	Jumlah aplikasi SPBE yang telah digunakan. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program kompu	Lihat Detail
198					Lihat Detail
199					Lihat Detail
200					Lihat Detail
201					Lihat Detail
202	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	- Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupak	Data Pengujian parameter kualitas lingkungan adalah Data yang diperoleh dari perhitungan hasil pengu	Lihat Detail
203	Izin Usaha kegiatan yg persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab kota yg dilakukan pengawasan	Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan terhadap perizinan lingkungan	Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha dan atau kegiatan	Lihat Detail
204	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat		1. Korban Bencana 2. Masa Tanggap Darurat	Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat ben	Lihat Detail
205	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti atau ditangani	Data verifikasi lapangan	Verifikasi lapangan terhadap pengaduan yang ditindaklanjuti	Terdapat penapisan penanganan dari pengaduan yang ada. Verifikasi lapangan merupakan tindaklanjut da	Lihat Detail
206	Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguj		Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal	kompetensi penguji kendaraan bermotor adalah jenjang ketrampilan dan/atau keahlian yang diperoleh me	Lihat Detail
207	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan J		Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan J	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan J	Lihat Detail
208	Alat pemberi isyarat lalu lintas		Alat pemberi isyarat lalu lintas	Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dap	Lihat Detail
209	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes	-	1. Alat kesehatan 2. Alat penunjang medik	Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat	Lihat Detail
210					Lihat Detail
211					Lihat Detail
212					Lihat Detail
213	Alat-alat laboratorium kesehatan		Alat kesehatan Peralatan laboratorium	Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat	Lihat Detail
214					Lihat Detail
215					Lihat Detail
216					Lihat Detail
217					Lihat Detail
218					Lihat Detail
219					Lihat Detail
220					Lihat Detail
221					Lihat Detail
222					Lihat Detail
223					Lihat Detail
224					Lihat Detail
225					Lihat Detail
226					Lihat Detail
227					Lihat Detail
228					Lihat Detail
229					Lihat Detail
230					Lihat Detail
231					Lihat Detail
232					Lihat Detail
233				Banyaknya Aparatur Satpol PP yang bersertifikat PPNS	Lihat Detail
234				Jumlah pencapaian indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), indikator Persentase Penegakan Perda, serta indikator Cakupan Petugas Linmas / 3 indikator kinerja	Lihat Detail
235	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	PKS INT	Kerjasama pengawasan inetrnal	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk adalah jumlah output kerjasama pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Daerah sebagai APIP (Aparat Pengawas Interen Pemerintah) dengan Aparat Pengawasan Lainnya	Lihat Detail
236					Lihat Detail
237					Lihat Detail
238					Lihat Detail
239					Lihat Detail
240					Lihat Detail
241					Lihat Detail
242	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		Pemanfaatan Data Kependudukan	Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, badan hukum Indonesia dan/atau organisasi perangkat daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.	Lihat Detail
243	Sumber Daya Manusia yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Bimbingan Teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan Data Kependudukan	Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di provinsi, Disdukcapil Provinsi menyelenggarakan bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendayagunaan Data Kependudukan.	Lihat Detail
244	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan		Penerbitan Akta Perkawinan	Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah NKRI dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.	Lihat Detail
245	Jumlah Perekaman KTP Elektronik yang dilakukan		Perekaman KTP Elektronik	Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.	Lihat Detail
246	Halte		Halte	Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang	Lihat Detail
247	Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki		Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki	Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan Lajur dengan tanda setrip putih pada jalan tempat pejalan kaki menyeberang jalan	Lihat Detail
248	Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara		Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara	Lihat Detail
249	Angka HIV		HIV	HIV (Human immunodeficiency virus) adalah virus yang menginfeksi sel darah putih	Lihat Detail
250	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan		Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan	Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump,	Lihat Detail
251					Lihat Detail
252	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	-Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya. -Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan. - Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pemangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.	Lihat Detail
253					Lihat Detail
254	Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan		Kelompok Masyarakat	Didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.	Lihat Detail
255	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara		Alat pantau kualitas lingkungan	Jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dioperasikan dalam kondisi baik oleh pemerintah kab/kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara	Lihat Detail
256	Jumlah izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota		Jumlah izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Jumlah izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan PUU LH (Peraturan perundang undangan Lingkungan Hidup) yang diterbitkan oleh kab/Kota	Lihat Detail
257	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi		Penerapan Sanksi Administrasi	Jumlah sanksi administrasi yang diterbitkan merupakan kewenangan kab/kota, dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan/atau pencabutan perizinan berusaha	Lihat Detail
258	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)		Pelayanan TPS3R	tersedianya jumlah rumah tangga yang terlayani oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Lihat Detail
259	PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas		PPLHD yang dilatih	Jumlah PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Lihat Detail
260	Kapasitas pengoperasional TPA TPST Regional	Pelayanan		1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/ TPST/ Bank Sampah/ PDU/ TPS3R dll ke TPA 2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA	Lihat Detail
261	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakata n	-Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya. -Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan. - Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pemangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila	Lihat Detail
262	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan		Musyawarah Perencanaan Pembangunan	-Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menysusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah -Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.	Lihat Detail
263	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kecamatan Bojongsari		Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	-Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul an berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya. -Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan. - Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pemangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.	Lihat Detail
264	TPA/TPST Regional yang beroperasi		TPA/TPST Regional yang beroperasi	TPA/TPST Regional yang beroperasi	Lihat Detail
265	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiba		Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum) adalah Jumlah Perda dan Perwal terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum yang harus di tegakkan di kecamatan	Lihat Detail
266	Masalah Hukum yang Diselesaikan		Permasalahan Hukum Selesai	Masalah Hukum yang Diselesaikan adalah Penyelesaian terhadap suatu Perkara yang ditangani baik dalam bentuk llitigasi dan non litigasi	Lihat Detail
267					Lihat Detail
268	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.	-	Aparatur	Kewenangan terkait Bimbingan Teknis Aparatur Pelaksanaan Penanaman Modal ada di Kementrian Investasi	Lihat Detail
269					Lihat Detail
270					Lihat Detail
271					Lihat Detail
272	Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		arsip statis	Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan	Lihat Detail
273					Lihat Detail
274	Angka Perceraian		Perceraian	Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam	Lihat Detail
275	Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat	informasi Peringatan pencemaran Lingkungan	Pengendalian Pencemaran adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan a	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat adal	Lihat Detail
276	Data penumpang		Penumpang	penumpang adalah setiap orang yang berada di moda transportasi selain pengemudi dan awak kendaraan	Lihat Detail
277					Lihat Detail
278					Lihat Detail
279					Lihat Detail
280					Lihat Detail
281					Lihat Detail
282					Lihat Detail
283					Lihat Detail
284					Lihat Detail
285					Lihat Detail
286					Lihat Detail
287					Lihat Detail
288					Lihat Detail
289					Lihat Detail
290					Lihat Detail
291					Lihat Detail
292					Lihat Detail
293					Lihat Detail
294					Lihat Detail
295	Jumlah laporan rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan		Pengawasan kinerja	Jumlah laporan rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan adalah jumlah output dari hasil pengawasan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawas Interen Pemerintah)atas aspek efektif, efisien dan ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundangan.	Lihat Detail
296					Lihat Detail
297					Lihat Detail
298					Lihat Detail
299	Rekomendasi Kebijakan Teknis di bidang pengawasan yang disusun	PKPT	Kebijakan teknis di bidang pengawasan	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun adalah jumlah kebijakan teknis di Bidang Pengawasan yang dilakukan Inspektorat tuntuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan	Lihat Detail
300					Lihat Detail
301					Lihat Detail
302					Lihat Detail
303					Lihat Detail
304					Lihat Detail
305					Lihat Detail
306					Lihat Detail
307					Lihat Detail
308					Lihat Detail
309					Lihat Detail
310					Lihat Detail
311					Lihat Detail
312	Produk Hukum Pengaturan yang Disusun		Terharmonisasi	Produk hukum pengaturan yang disusun adalah produk hukum yang telah dilakukan harmonisasi oleh Kemenkumham dan Biro Hukum Provinsi Jawa Barat	Lihat Detail
313	Kabupaten/kota melakukan kerjasama dengan RS/Faskes untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA)		Layanan Komunitas Pencatatan Sipil	Penandatanganan terhadap perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan pimpinan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat dan di tingkat provinsi.	Lihat Detail
314	Jumlah akta kematian yang diterbitkan		Penerbitan Akta Kematian	Pencatatan kematian di wilayah NKRI dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana Disdukcapil Kab/Kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.	Lihat Detail
315	Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara		Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara	Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Lihat Detail
316	Marka Jalan		Marka Jalan	marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.	Lihat Detail
317	KDO Kecamatan yang Dipelihara		Kendaraan Oprasional Dinas	-Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan yang dipeliharan adalah Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan eselon III (Camat dan Sekcam) -Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya -Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan.	Lihat Detail
318					Lihat Detail
319					Lihat Detail
320	Luas Lahan Sawah		Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut. Termasuk disini lahan yang terdaftar di Pajak Hasil Bumi, luran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa	Lihat Detail
321	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan		Musyawarah Perencanaan Pembangunan	-Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menysusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah -Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.	Lihat Detail
322	Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Meningkatkan pemahaman Ideologi Pancasila Anggota Paskibraka	Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka. Dialog Interaktif dan Diskusi bersama untuk memberikan penguatan kepada peserta terkait pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan kepada para calon anggota paskibraka	Lihat Detail
323	Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Anggota purna Paskibraka memperoleh pembinaan	Purna Paskibraka adalah mereka yang pernah bertugas sebagai anggota Paskibraka pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan hari kelahiran Pancasila baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi atau nasional	Lihat Detail
324	Nilai Realisasi Ekspor per tahun		Nilai Realisasi Ekspor	Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean.Nilai realiasi ekspor per bulan adalah jumlah aktual dari kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean yang dibatasi dalam periode waktu tertentu (bulan).	Lihat Detail
325	KDO Kecamatan yang Dipelihara		Kendaraan Dinas Operasional	- Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan yang dipeliharan adalah Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan eselon III (Camat dan Sekcam). - Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. - Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraaan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan	Lihat Detail
326	Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani		Pengaduan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani terkait ketidaksesuaian pelaksanan izin di bidang lingkungan hidup	Lihat Detail
327	Perangkat jaringan yang tersedia		perangkat jaringan	Perangkat keras jaringan, juga dikenal sebagai perangkat jejaring atau perangkat jaringan komputer, adalah perangkat elektronik yang diperlukan untuk komunikasi dan interaksi antar perangkat di jaringan komputer. Secara khusus, mereka memediasi transmisi data dalam jaringan komputer.	Lihat Detail
328	Anggota Paskibraka		Paskibraka	Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) merupakan putra-putri terbaik bangsa, kader pemimpin bangsa yang direkrut dan diseleksi secara bertahap dan berjenjang melalui sistem dan mekanisme pendidikan dan pelatihan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta penguatan aspek mental dan fisik agar memiliki kemampuan prima dalam melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Anggota Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/ menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.	Lihat Detail
329	Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka		Meningkatkan kompetensi anggota Paskibra dan Purnapaskibraka	Memberikan ruang aktivitas, pelatihan, pengajaran, dan sosialisasi bagi anggota paskibraka dan anggota purnapaskibraka untuk meningkatkan pemahaman terkait ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, serta siap untuk menjadi generasi muda yang menjadi contoh dari generasi muda lainnya dalam membangun NKRI	Lihat Detail
330	Pamong/Pengasuh		Pamong/Pengasuh harus memiliki sertifikasi dan kompetensi	membina kepribadian dan moral siswa dalam pengembangan karakter, sikap positif, etika, dan kebiasaan yang baik serta membimbing siswa dalam mengatasi penyimpangan perilaku. Para pamong dan pengasuh angota paskibraka selama pelatihan	Lihat Detail
331	Purnapaskibraka		Purnapaskibraka	Purna Paskibraka adalah mereka yang pernah bertugas sebagai anggota Paskibraka pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan hari kelahiran Pancasila baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi atau nasional	Lihat Detail
332	KDO Kecamatan yang Dipelihara		Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan yang dipeliharan adalah Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan eselon III (Camat dan Sekcam) - Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya - Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan.	Lihat Detail

Metadata Indikator

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Aksi
1	Buku "PDRB"	Buku PDRB Lapangan Usaha dan PDRB Pengeluaran Kota Depok	Penggandaan Buku PDRB Lapangan Usaha dan PDRB Pengeluaran Kota Depok yang merupakan hasil Publikasi	Jika Buku telah tersedia, maka dapat menginformasikan Data PDRB di Kota Depok	Lihat Detail
2	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Usulan Pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan.	Lihat Detail
3	Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan	ormas/pokmas yang diberdayakan	Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kem	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan	Lihat Detail
4	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kebutuhan Koordinasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi adalah jumlah dokumen musrenbang yang dihasilkan dibag	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Lihat Detail
5					Lihat Detail
6	Persentase ormas atau pokmas yang diberdayakan	Ormas atau Pokmas Yang Diberdayakan	Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasy	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan	Lihat Detail
7	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Usulan Pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain ya	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan	Lihat Detail
8	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Kebutuhan Koordinasi	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak D	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi	Lihat Detail
9	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi, Ketenteraman dan Ketertiban	"Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kes	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan tingkat koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang sema	Lihat Detail
10	Insentif RT, RW dan LPM	Insentif, RT, RW, LPM	"Insentif menurut KBBI adalah tambahan penghasilan (uang,barang dan sebagainya) yang diberikan untuk	Nilai persentase semakin tinggi menunjukan tingkat pemenuhan Janji Walikota mengenai pemberian insen	Lihat Detail
11	Persentase anggota masyarakat sasaran dan ASN yang dikuatkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaannya	Karakter Kebangsaa	anggota masyarakat sasaran dan ASN yang dikuatkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaannya adalah Masyarakat dan ASN yang mendapatkan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak masyarakat dan ASN yang mendapatkan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan	Lihat Detail
12	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	Partisipasi	Tingkat partisipasi Politik Masyarakat adalah jumlah persentase masyarakat yang ikut patrispasi dalam pemilu	Semakin tinggi persentase maka kesadaran partisipasi masyarakat makin baik	Lihat Detail
13	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi, Ketenteraman dan Ketertiban	"Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kes	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan tingkat koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang sema	Lihat Detail
14	Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai	Pemberdayaan Masyarakat	"Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat	Nilai Persentasi yang tinggi menunjukkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam mendayagunakan p	Lihat Detail
15	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan meliputi: kegiatan musrenbang kelura	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin Baik dan berkualitas dalam pelayanan publik	Lihat Detail
16	Insentif RT, RW dan LPM	Insentif, RT, RW, LPM	"Insentif menurut KBBI adalah tambahan penghasilan (uang,barang dan sebagainya) yang diberikan untuk	Nilai persentase semakin tinggi menunjukan tingkat pemenuhan Janji Walikota mengenai pemberian insen	Lihat Detail
17	Dana 5 Milyar Per Kelurahan	Dana Kelurahan	Dana kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarpras keluraha	jika kelurahan menerima alokasi dana 5 milyar maka jani wali kota terpenuih	Lihat Detail
18	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Pemeliharaan, Pasca, Pemberdayaan Masyarakat	"Berdasarkan definisi KBBI : Pemeliharaan adalah penjagaan harta kekayaan, terutama alat produksi ta	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarak	Lihat Detail
19	Indeks Konflik Sosial	Indeks Potensi Konflik Sosial yang mempertimbangka n kondisi khusus Kota Depok	Mengacu pada pasal 4 UU 7/2012, ruang lingkup penanganan konflik meliputi: a) pencegahan konflik; b) penghentian konflik; dan c) pemulihan pasca konflik. Sedangkan dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Konflik itu sendiri diidentifikasi umumnya diakibatkan oleh: a) permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; b) perseteruan antar umat beragama dan/atau inter umat beragama, antar suku, dan antar etnis; c) sengketa batas wilayah desakabupaten/kota, dan/atau provinsi; d). sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau e) distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat (Pasal 5, UU No.7/2012). (defenisi tentang konflik sosial dan ruang lingkup)	Skor 1,00 – 1,50: Aman.artinya cenderung tidak adapotensi konflik.	Lihat Detail
20	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Swadaya Masyarakat	Swadaya adalah kekuatan (tenaga) sendiri (berdasarkan KBBI) Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarakat semakin meningkat.	Lihat Detail
21	Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan	ormas/pokmas yang diberdayakan	Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan	Lihat Detail
22					Lihat Detail
23	Persentase dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasikan	Pengembangan iklim penanaman modal	Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lin	Semakin baik iklim pengembangan investasi yang dihasilkan maka akan berimbas pada semakin tingginya	Lihat Detail
24	Persentase pelanggaran pegawai	Pelanggaran Pegawai	Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran terkena sanksi sedang dan berat	Banyaknya pemangku jabatan fungsional tertentu yang ada di Pemerintah Kota Depok	Lihat Detail
25	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	kepuasan pengguna layanan kepegawaian	Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia N	Semakin tinggi angka indeks IKM maka menunjukkan semakin baik pelayanan publik Hasil Survey Kepua	Lihat Detail
26	Persentase tertanganinya limbah	Limbah tertangani	Permen 5 Tahun 2016 Persentase tertanganinya limbah adalah persentase jumlah instansi yang mengelo	Semakin tinggi persentase tertanganinya limbah maka semakin baik	Lihat Detail
27	Cakupan pemenuhan baku mutu (Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU))	Cakupan Pemenuhan Baku Mutu (Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU))	Indeks Kualitas Air adalah hasil pengukuran yang dapat menggambarkan kondisi kualitas air permukaan	Semakin tinggi angka indeks kualitas air menunjukkan semakin baik kualitas air permukaan satu wilay	Lihat Detail
28	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang Sampah yan	Semakin tinggi persentase yang terkurangi semakin baik	Lihat Detail
29	Timbulan sampah yang ditangani	Jumlah timbulan sampah yang ditangani	timbulan sampah yang ditangani adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volu	Semakin tinggi persentase timbulan sampah yang ditangani semakin baik sampah yang ditangani	Lihat Detail
30	Persentase cakupan area pelayanan	Persentase cakupan area pelayanan	Luas wilayah yang mendapatkan pelayanan persampahan	Semakin tinggi persentase cakupan area pelayanan semakin baik tingkat pelayanan persampahan	Lihat Detail
31	Cakupan Layanan Persampahan	UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam	Penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran-ulang sampa	Semakin tinggi cakupan layanan persampahan semakin baik tingkat layanan persampahan .	Lihat Detail
32	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indikator Kualitas Lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 Indikator yaitu In	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambar	Semakin tinggi nilai Kualitas Lingkuangan Hidup maka semakin baik Kualitas Lingkungan Hidup	Lihat Detail
33					Lihat Detail
34	Persentase jumlah kasus yang tertangani	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah	Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instan	Semakin tinggi persentase kasus yang tertangani semakin baik	Lihat Detail
35	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi keta	Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap ijin Lingkungan dan ijin PPLH	Tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap Izin lingkungan adalah pelaku usaha yang telah memiliki izin	Semakin tinggi persentase tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, maka semakin baik	Lihat Detail
36	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Kualitas Udara di Kota Depok	Indeks Kualitas Udara atau disingkat dengan IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yan	Semakin tinggi angka IKU, semakin baik kualitas udara.	Lihat Detail
37	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Kualitas Air di Kota Depok	Indeks Kualitas Air atau disingkat dengan IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas	Semakin tinggi angka indeks kualitas air menunjukkan semakin baik kualitas air permukaan satu wilay	Lihat Detail
38	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Kualitas Tutupan Lahan di Kota Depok	Indeks kualitas tutupan lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang mengggambarkan kulit	Semakin tinggi nilai IKTL akan semakin baik kualitas tutupan lahannya.	Lihat Detail
39	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perencanaan tertulis yang me	Dengan terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kota Depok maka akan menciptakan keserasian a	Lihat Detail
40	Persentase kelengkapan dokumen Pengisian formasi ASN	Kelengkapan dokumen pengisian formasi ASN	Kelengkapan dokumen pengisian formasi ASN adalah dokumen yang wajib dilengkapi untuk pengusulan keb	Semakin tinggi persentasenya maka menunjukkan semakin baik kelengkapan dokumen pengisian formasi ASN	Lihat Detail
41	Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan	Administrasi kepegawaian yang terselesaikan	Adminstrasi kepegawaian adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dari penga	Semakin tinggi persentasenya maka menunjukkan semakin baik administrasi pegawai yang dapat diselesai	Lihat Detail
42	Persentase layanan pengembangan kompetensi yang dipenuhi	Layanan pengembangan kompetensi yang dipenuhi	Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu meny	Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik layanan pengembangan kompetensi yang dipenuhi	Lihat Detail
43	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Menurut PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 Tentang Man	Semakin tinggi angka persentase maka menunjukan semakin banyak Pejabat ASN yang telah mengikuti pend	Lihat Detail
44	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Setiap ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dibandingkan dengan jumlah ASN	Salah satu upaya peningkatan kualitas SDM, khususnya SDM Aparatur adalah melalui Pendidikan dan Pela	Semakin tinggi angka persentase maka menunjukan semakin banyak ASN yang mengikuti pendidikan dan pel	Lihat Detail
45	Tersedianya sistem Data dan statistik yang terintegrasi	Sistem data dan statistik yang terintegrasi	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi berupa Portal Satu Data Depok sebagai media berbagi paka	Jika sistem telah tersedia, dapat menghasilkan informasi pembangunan daerah yang terpusat dan terint	Lihat Detail
46	Cakupan Layanan Teknologi Informatika	Layanan Teknologi Informatika	Ketersediaan Layanan Teknologi dan Informasi di Kota Depok yang meliputi, Penyediaan Internet, Peng	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya layanan TIK yang diberikan dan semakin ba	Lihat Detail
47	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	"Menurut Undang-undang no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Pariwisata adalah segala sesuatu ya	Semakin besar persentase menunjukkan semakin besar peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Lihat Detail
48	Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga	tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Undang undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional dalam pasal 20 bahwa Pemerinta	semakin besar persentase masyarakat dalam berolahraga menggambarkan semakin besarnya kesadaran masya	Lihat Detail
49	Keluarga Penerima Manfaat-KPM	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.	Keluarga yang menerima bantuan sosial	Lihat Detail
50	Tingkat Cemaran Udara	Cemaran Udara	PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/	Semakin kecil nilai ISPU semakin Baik	Lihat Detail
51	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi Keg Penyelenggaraan Urusan Pem yg Tdk Dilaksanakan oleh Un	Kebutuhan Koordinasi	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak D	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Lihat Detail
52	Persentase Ormas/ Pokmas yang Diberdayakan	Ormas/Pokmas yang diberdayakan	Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kema	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan.	Lihat Detail
53	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Swadaya Masyarakat	Swadaya adalah kekuatan (tenaga) sendiri (berdasarkan KBBI). Masyarakat adalah sejumlah manusia	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarak	Lihat Detail
54					Lihat Detail
55					Lihat Detail
56	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang- Undangan	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik adalah yang terkelola sesuai dengan pertauran perundang-un	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 T	Terwujudnya pengelolaan BMD yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel	Lihat Detail
57	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Budaya Kerja	penerapan budaya kerja dalam perangkat daerah.	ukuran yang menggambarkan tingkat penerapan budaya kerja yang diinginkan di dalam suatu perangkat da	Semakin tinggi tingkat persentase ini, maka semakin tinggi tingkat pemenuhan kerumahtanggaan atau ad	Lihat Detail
58	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Tepat Waktu	ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi.	"Dokumen Perencanaan adalah dokumen yang terdiri dari dok Renstra, Renja, Renja P, DPA, DPAP, RKA, R	Semakin tinggi persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Tepat Waktu maka semakin sesuai	Lihat Detail
59	Persentase Terpenuhuinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	terpenuhinya kerumahtanggaan sekretariat daerah.	Persentase Terpenuhinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah adalah ukuran yang menggambarkan seberapa	Semakin tinggi tingkat persentase ini, maka semakin tinggi tingkat pemenuhan kerumahtanggaan atau ad	Lihat Detail
60	Persentase Barang Milik Daerah dalam Pelayanan	penggunaan barang milik daerah dalam pelayanan.	merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesesuaian tersedianya barang milik daerah dengan ren	Semakin tinggi persentase Barang Milik Daerah dalam Pelayanan menunjukkan bahwa pelayanan barang mil	Lihat Detail
61	Persentase Optimalisasi SIAK Pada Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Optimalisasi SIAK	Optimalisasi SIAK merupakan proses perubahan dari kondisi yang semestinya menjadi kondisi yang lebih	Semakin tinggi persentase tingkat pengelolaan SIAK maka semakin baik optimalisasi SIAK pada layanan	Lihat Detail
62	Layanan Pencatatan Sipil	layanan pencatatan sipil	Layanan pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam regis	Semakin tinggi layanan pencatatan sipil maka semakin tinggi tingkat layanan dokumen pencatatan sipil	Lihat Detail
63	Cakupan Identitas Kependudukan	layanan identitas kependudukan	Layanan identitas kependudukan adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa	Semakin tinggi cakupan identitas penduduk maka semakin banyak masyarakat yang memiliki identitas kep	Lihat Detail
64	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Penerbitan KTP	Menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan	semakin tinggi cakupan penerbitan ktp maka menunjukan semakin banyak jumlah penduduk yang telah memi	Lihat Detail
65	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	KTP berbasis NIK	Menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK ad	jika sudah diterapkan maka tercipta keakuratan data penduduk, Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP	Lihat Detail
66	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Akta Nikah	Akta Perkawinan atau biasa disebut juga dengan Akta Nikah adalah Pencatatan Perkawinan bagi mereka y	semakin tinggi rasio akte nikah maka menunjukan semakin banyak jumlah penduduk yang telah memiliki a	Lihat Detail
67	Persentase layanan angkutan darat	jumlah layanan angkutan darat	setiap unit angkutan darat dapat melayani/ mengangkut berapa jumlah orang penumpang	Semakin tinggi persentase layanan angkutan darat, semakin tinggi kemampuan/ kinerja angkutan darat d	Lihat Detail
68	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	perbandingan antara 1 km jalan di 1 wilayah berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraa	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan jalan yang da	Semakin rendah rasio, menandakan penggunaan jalan semakin banyak oleh kendaraan, kondisi jalan semak	Lihat Detail
69	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun.	jumlah orang yang melalui terminal penumpang yang beroperasi dan dibawah kewenangan Pemkot Depok	jumlah orang yang berada dikendaraan angkutan umum yang berangkat melalui terminal	semakin banyak jumlah orang yang melalui terminal, menandakan semakin tinggi penggunaan angkutan umu	Lihat Detail
70	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persentase kepemilikan KIR	1. kendaraan bermotor yang mengurus uji KIR dan dinyatakan lulus 2. mobil penumpang, mobil bus, truk	semakin tinggi persentase angkutan umum yang tidak memiliki KIR, semakin rendah yang lulus uji dan l	Lihat Detail
71	kecepatan rata-rata	salah satu ukuran dari kinerja lalu-lintas, yang dinyatakan dalam kilometer/jam	Kecepatan adalah rata-rata jarak yang dapat ditempuh suatu kendaraan pada suatu ruas jalan dalam sat	semakin tinggi kecepatan rata-rata, menandakan semakin lancar arus lalu lintas	Lihat Detail
72	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah (persen)	Sandi dalam komunikasi	Penggunaan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya perangkat daerah yang telah menggunakan s	Lihat Detail
73	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Evakuasi korban bencana	Menurut PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNI	Semakin banyak korban bencana terevakuasi semakin baik target capaian SPM	Lihat Detail
74	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah manajemen kebakaran (WMK)	kecepatan waktu penanganan bencana	Menurut PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNI	Semakin singkat waktu yang ditempuh menunjukan semakin baik respon time kebakaran dalam Wilayah Man	Lihat Detail
75	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Pelayanan publik terkait bencana kebakaran	Cakupan pelayanan kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang terproteksi dari bencana ke	Semakin luas Wilayah cakupan Manajemen Kebakaran yang terbentuk semakin meminimalisir kebakaran	Lihat Detail
76	Insentif RT, RW dan LPM	Insentif, RT, RW, LPM	"Insentif menurut KBBI adalah tambahan penghasilan (uang,barang dan sebagainya) yang diberikan untuk	Nilai persentase semakin tinggi menunjukan tingkat pemenuhan Janji Walikota mengenai pemberian insen	Lihat Detail
77	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Efisiensi Belanja Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan adalah perbandingan antara total nilai belanja	Semakin besar nilai rasio menunjukkan semakin banyak belanja yang dilakukan melalui Sistem Pengadaan	Lihat Detail
78					Lihat Detail
79	Presentase Posyandu Aktif (Persen)	Posyandu Aktif	Posyandu Aktif: adalah posyandu yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembangunan (pencegahan dan penanganan) kesehatan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat di wilayahnya sendiri Menurut Buku Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu Kementerian Kesehatan RI tahun 2011 dapat didefinisikan : Posyandu adalah Salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Nilai interval Posyandu Aktif adalah pada skor >70% 100% (yakni mencapai Strata Purnama dan Mandiri), sedangkan untuk Posyandu Tidak Aktif adalah pada skor 0%-70% (yakni mencapat Strata Pratama dan Madya)	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya Masyarakat yang telah menggunakan posyandu sebagai tempat pelayanan kesehatan, sehingga tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan juga semakin tinggi	Lihat Detail
80	Rasio penduduk yang bekerja	Rasio penduduk yang bekerja disebut juga dengan istilah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengindikasik	Rasio penduduk yang bekerja disebut juga dengan istilah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengindikasik	Semakin tinggi TKK, kesempatan kerja semakin tinggi.	Lihat Detail
81	Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dalam tahun berkenaan	Pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pengaduan yang masuk dan diterima serta diproses dan ditindakl	Seluruh pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti menggambarkan meningkatnya kualitas pelayanan peng	Lihat Detail
82	Rasio daya serap tenaga kerja	Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau ja	Berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2015 bahwa penanam modal di Daerah mempunyai tujuan umum menyerap te	Mengindikasikan seberapa banyak jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh Investor/penanam modal	Lihat Detail
83	persentase sistem pelayanan data dan sistem (PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN	Pemanfaatan layanan online	Semakin banyak jenis layanan perizinan yang memanfaatkan sistem , maka semakin besar pemanfaatan tek	Semakin tnggi capaian presentase pengelolaan data dan sistem , menggambarkan semakin tinggi / besar	Lihat Detail
84	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah se	Semakin baik hasil penilaian TPA/TPST/SPA dari KLHK semakin baik operasional TPA di Kota	Lihat Detail
85	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH Kota	RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perencanaan tertulis yang me	Dengan tersusunnya RPPLH Kota Depok maka pelestarian jasa lingkungan hidup untuk pembangunan berkela	Lihat Detail
86	Persentase Aksesibilitas informasi publik	Aksesibilitas Informasi publik	Aksesibilitas Informasi Publik merupakan Ketersediaan dan Kemudahan dalam mendapatkan Informasi	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak layanan informasi publik yang tersedia, sehi	Lihat Detail
87	Persentase Data sektoral yang tersedia	Layanan Data Sektoral	Data Sektoral merupakan Hasil Dari Kegiatan Statistik Sektoral yaitu Statistik yang pemanfaatannya d	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya data sektoral yang tersedia, sehingga men	Lihat Detail
88	Indeks Pembangunan Keluarga	Konsep IPK didasarkan pada tiga dimensi utama: Ketentraman Keharmonisan dan relasi antaranggota keluarga Keamanan dalam keluarga (bebas dari kekerasan dalam rumah tangga) Keberfungsian sosial keluarga Kemandirian Tingkat pendidikan kepala keluarga Tingkat partisipasi dalam ekonomi keluarga Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan Kebahagiaan Tingkat kepuasan hidup keluarga Keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga Harapan masa depan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan ketahanan keluarga berdasarkan aspek-aspek penting dalam kehidupan keluarga. IPK bertujuan untuk menilai sejauh mana keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar, membangun hubungan yang harmonis, serta berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi.	IPK tinggi menunjukkan bahwa keluarga memiliki ketahanan yang baik, ekonomi stabil	Lihat Detail
89	Tingkat Cemaran Air	Cemaran Air	KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2003 DAN PERATURAN MENTERI L	Semakin kecil nilai Indeks Pencemar, status mutu semakin Baik	Lihat Detail
90	Presentase Posyandu Aktif (Persen)	Posyandu aktif	Posyandu Aktif : adalah posyandu yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembangunan (pencegahan dan pe	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya Masyarakat yang telah menggunakan posyand	Lihat Detail
91	Moda Share Transportasi Umum	penggunaan angkutan umum	persentase pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum (angkot, bis, kereta)	semakin tinggi persentase yang menggunakan angkutan umum, semakin sedikit jumlah kendaraan yang bera	Lihat Detail
92	Jumlah Penerima Bantuan Pangan	Korban Bencana Alam dan Sosial	(Permensos No 1 Thn 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana) Korban bencana adalah orang ata		Lihat Detail
93					Lihat Detail
94	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Penerbitan Akta kelahiran	Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran seseorang yang dikeluarkan D	semakin tinggi cakupan penerbitan akte kelahiran maka menunjukan semakin banyak jumlah penduduk yang	Lihat Detail
95	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran	penyediaan administrasi umum perkantoran.	ukuran yang menggambarkan seberapa besar keberhasilan target sub kegiatan administrasi perkantoran y	Semakin tinggi persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran maka semakin banyak target sub ke	Lihat Detail
96	Persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu	ketepatan waktu dalam administrasi keuangan.	Persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu adalah adalah ukuran kemampuan penyusunan dokumen peren	Semakin tinggi persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu Tepat Waktu maka semakin sesuai dengan t	Lihat Detail
97	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk Optimalisasi SIAK	Penataan PIAK	Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan koordinasi sert	Semakin tinggi persentase tingkat penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan maka sema	Lihat Detail
98	Jumlah arus penumpang angkutan umum	jumlah orang pengguna angkutan umum (angkot, bis, kereta)	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah	semakin banyak penumpang angkutan umum, semakin sedikit pengguna kendaraan pribadi, kemacetan dapat	Lihat Detail
99	Pemasangan Rambu-rambu	persentase rambu terpasang	pemasangan rambu lalu lintas adalah termasuk bagian perlengkapan Jalan berupa lambang, huruf, angka,	Semakin tinggi persentase pemasangan rambu semakin jelas petunjuk lalu lintas, arus lalu lintas sema	Lihat Detail
100	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia ber KB dalam persen	Bina Keluarga Lansia (BKL)	Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah Kelompok kegiatan (Poktan) untuk membina keluarga Lansia	Semakin tinggi Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB, maka menunjukkan semakin baik	Lihat Detail
101	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Umur Kawin Pertama (UKP)	Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara	Semakin tinggi Rata-rata usia kawin pertama wanita maka menunjukkan semakin baik program pengendali	Lihat Detail
102	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Data Mikro Keluarga	"1. Penyediaan data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan adalah ketersediaan data mikr	Semakin tinggi penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga maka menunjukkan semakin baik	Lihat Detail
103	Indeks Pemberdayaan Gender IDG	Indeks Pemberdayaan Gender IDG	1. IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan polit	Semakin tinggi Indeks Pemberdayaan Gender maka menunjukkan semakin baik partisipasi perempuan di se	Lihat Detail
104	Pencapaian Strata Kota Layak Anak	Kota Layak Anak	Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem	Semakin tinggi pencapaian strata kota layak anak maka menunjukkan semakin baik pemenuhan hak anak d	Lihat Detail
105	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Pemeliharaan, Pasca, Pemberdayaan Masyarakat	"Berdasarkan definisi KBBI : Pemeliharaan adalah penjagaan harta kekayaan, terutama alat produksi ta	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarak	Lihat Detail
106	Insentif RT, RW dan LPM	Insentif, RT, RW, LPM	Insentif menurut KBBI adalah tambahan penghasilan (uang,barang dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja Merujuk Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021, dapat didefinisikan : Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari mitra kerja Lurah dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan	Nilai persentase semakin tinggi menunjukan tingkat pemenuhan Janji Walikota mengenai pemberian insentif RT, RW dan LPM semakin terpenuhi	Lihat Detail
107	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Pemeliharaan, Pasca, Pemberdayaan Masyarakat	Berdasarkan definisi KBBI : Pemeliharaan adalah penjagaan harta kekayaan, terutama alat produksi tahan lama dalam perusahaan agar tetap dalam kondisi yang baik. Pasca artinya adalah sesudah Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarakat semakin meningkat	Lihat Detail
108	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Swadaya Masyarakat	Swadaya adalah kekuatan (tenaga) sendiri (berdasarkan KBBI) Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan :Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas asyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarakat semakin meningkat	Lihat Detail
109	Presentase Posyandu Aktif (Persen)	Posyandu aktif	Posyandu Aktif: adalah posyandu yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembangunan (pencegahan dan penanganan) kesehatan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat di wilayahnya sendiri Menurut Buku Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu Kementerian Kesehatan RI tahun 2011dapat didefinisikan : Posyandu adalah Salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Nilai interval Posyandu Aktif adalah pada skor >70%-100% (yakni mencapai Strata Purnama dan Mandiri), sedangkan untuk Posyandu Tidak Aktif adalah pada skor 0%-70% (yakni mencapat Strata Pratama dan Madya	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya Masyarakat yang telah menggunakan posyandu sebagai tempat pelayanan kesehatan, sehingga tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan juga semakin tinggi	Lihat Detail
110	Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15 sampai 49	Pasangan Usia Subur (PUS)	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) d	CPR tahun 2004 sebesar 56,71%, artinya satu diantara dua pasangan usia subur tahun 2004 sedang memak	Lihat Detail
111	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan pro	Semakin tinggi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum ma	Lihat Detail
112	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	mengukur partisipasi perempuan di kepengurusan partai politik, pencalonan dalam pemilu legislatif, d	"Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik sec	Semakin tinggi Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR maka menunjukkan semakin baik partisip	Lihat Detail
113	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi pe	Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	"Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan se	Semakin tinggi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sos	Lihat Detail
114	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Mengukur partisipasi parempuan di dunia kerja	"Angka partisipasi angkatan kerja (TPAK) per tahun adalah jumlah angkatan kerja perempuan usia 15 t	Semakin tinggi Partisipasi angkatan kerja perempuan maka menunjukkan semakin baik partisipasi perem	Lihat Detail
115					Lihat Detail
116					Lihat Detail
117					Lihat Detail
118					Lihat Detail
119	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Akta Kematian Penduduk	Pencatatan kematian di wilayah NKRI dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana Disdukcapil Kab/Kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.	Semakin tinggi nilainya menunjukan semakin banyak jumlah Akta Kematian yang diterbitkan bagi peristiwa kematian yang dilaporkan	Lihat Detail
120	Kepemilikan Akta Kelahiran	Kepemilikan akta kelahiran	Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran. Merupakan wujud pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin banyak jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir.	Lihat Detail
121	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Tempat ibadah	Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Ketersediaan tempat ibadah merupakah salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk. Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semakin besar nilai rasio menggambarkan keterlayanan masyarakat terhadap ketersediaan rumah ibadah semakin memadai	Lihat Detail
122					Lihat Detail
123					Lihat Detail
124	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	tarif angkutan orang	tarif angkutan orang adalah harga satuan jasa pada suatu lintas pelayanan tertentu atas pelayanan angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi (PM 17 Tahun 2018)	jika persentase semakin besar, maka semakin banyak angkutan orang yang patuh pada tarif yang ditetapkan pemerintah	Lihat Detail
125	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Rencana tenaga kerja	Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja. Dihitung dari: - Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan mengacu ke RTKD adalah jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan mengacu Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang merupakan hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja (PTK) Kabupaten/Kota yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. (Kepmenaker Nomor 309 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RTK Provinsi dan Kabupaten/Kota). '- Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota adalah keseluruhan jumlah kegiatan yang dilaksanakan baik yang mengacu dan tidak mengacu RTKD oleh perangkat daerah bidang ketenagakerjan di kabupaten/kota. (Sumber : Pedoman umum penyusunan LPPD tahun 2023)	semakin tinggi kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja semakin efektif dan terintegrasi dengan baik perencanaan tenaga kerja di daerah tersebut. semakin rendah kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja maka masih banyak kegiatan yang tidak direncanakan secara eksplisit dalam RTK.	Lihat Detail
126	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana Distribusi perdagangan diwilayah kerjanya	Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan adalah sarana berupa Pasar Tradisional dan Pusat Distribusi yang mendukung kelancaran arus barang dan/ atau jasa (Permendag No 48 Tahun 2013)	Semakin tinggi persentase maka semakin cepat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Lihat Detail
127	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Koefisien variasi harga antar waktu	Ukuran statistik yang menggambarkan tingkat variabilitas atau fluktuasi harga suatu komoditas selama periode waktu tertentu (https://sirusa.web.bps.go.i d)	Semakin tinggi koefisien variasi, semakin besar variabilitas atau fluktuasi harga pada periode waktu tersebut. Sebaliknya koefisien variasi yang rendah menunjukkan stabilitas harga yang lebih besar/baik	Lihat Detail
128	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya jadi Perda	RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota)	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri provinsi untuk jangka waktu 20 tahun dalam bentuk perda. Sumber : Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023	Semakin tinggi persentase maka capaian sasaran pembangunan industri semakin baik.	Lihat Detail
129					Lihat Detail
130	Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	Hunian bagi korban bencana	Segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses menyediakan rumah layak huni maupun kegiatan pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), dapat juga diartikan sebagai perbaikan rumah layak huni diperuntukan bagi korban bencana (https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/37111) Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023) Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n adalah realisasi jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani berupa rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah (Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023)	Semakin besar nilai persentasenya, maka semakin banyak terpenuhinya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Lihat Detail
131	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kab/kota yang ditangani	Kawasan Pemukiman Kumuh dibawah 10 ha	Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 dan https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/5420 : - Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani. - Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) adalah Jumlah akumulasi luas kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota kumuh (dibawah 10 ha) yang telah ditangani meliputi pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali; - Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha adalah Jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha baik yang sudah maupun yang belum ditangani oleh pemerintah daerah sesuai yang telah ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.	Semakin besar nilai persentasenya, maka semakin luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Lihat Detail
132	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Pemanfaatan tanah sesuai peruntukkan	Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 : - Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan. Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang : - Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah rincian luas tanah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR terdiri dari kesesuaian kegiatan: a. berusaha; b. nonberusaha; dan c. yang bersifat strategis nasional; - Seluruh Luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian untuk kegiatan : a. berusaha; b. non berusaha; dan c. yang bersifat strategis nasional.	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak jumlah pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Lihat Detail
133					Lihat Detail
134					Lihat Detail
135	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab kota	Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Persentase izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan PUU LH (Peraturan perundang undangan Lingkungan Hidup) yang diterbitkan oleh kab/Kota	semakin tinggi pengaduan yang ditangani semakin baik. Dari seluruh pengaduan yang masuk, akan dilakukan penapisan apakah termasuk dalam pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau tidak.	Lihat Detail
136	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik	Jaringan serat optik	- Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota propinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring. - PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PEMANFAATAN PEMBIAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LAYANAN PITA LEBAR	semakin tinggi persentase maka semakin banyak kecamatan yang terhubung dengan akses internet yang lebih cepat	Lihat Detail
137	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	akses internet	▪ Jumlah PD terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo adalah Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo yang terintegrasi melalui jaringan fiber optik yang dibangun oleh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota. ▪ Jumlah PD adalah Jumlah Keseluruhan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah	Semakin tinggi presentase maka semakin banyak Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet	Lihat Detail
138	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio proyek tanpa kecelakaan konstruksi	Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi adalah jumlah proyek tanpa kecelakaan kontruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.- Menurut PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI : Kecelakaan Konstruksi adalah suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap Pekerjaan Konstruksi karena tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.	Semakin tinggi rasionya, maka semakin sedikit terjadinya kecelakaan konstruksi	Lihat Detail
139	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi (Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan)	Kebutuhan Koordinasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi adalah jumlah dokumen musrenbang yang dihasilkan dibagi jumlah target dokumen musrenbang yang harus dicapai.	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Lihat Detail
140	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Rumah sakit rujukan Akreditasi rumah sakit	- Jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi adalah rumah sakit rujukan dan puskesmas yang melayani rawat inap dengan terakreditasi tingkat perdana, dasar, madya, utama dan paripurna, dibuktikan dengan sertifikasi akreditasi setiap rumah sakit dan puskesmas yang melayani rawat inap; - Jumlah rumah sakit di Kabupaten/Kota adalah Jumlah keseluruhan rumah sakit rujukan dan puskesmas yang melayani rawat inap di tingkat Kabupaten/Kota (lintas Kecamatan) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, Cakupan perhitungan adalah seluruh rumah sakit rujukan dan puskesmas yang melayani rawat inap baik negeri maupun rumah sakit swasta dan rumah sakit dibawah naungan instansi vertikal	Semakin tinggi presentase rumah sakit yang terakreditasi maka semakin banyak rumah sakit yang dapat dijadikan sebagai rumah sakit rujukan	Lihat Detail
141	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil Pelayanan kesehatan	- Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar kuantitas kunjungan 6 kali selama periode kehamilan (K6), bagi ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun pelaporan dihitung pada tahun berikutnya dan dari luar wilayah kerja Kabupaten/ Kota tetap dilayani dan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah ibu hamil di Kabupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhan ibu hamil pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota.	Semakin tinggi presentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan maka semakin bagus pelayanan kesehatan ibu hamil	Lihat Detail
142	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi (Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan) Bojongsari	Kebutuhan Koordinasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi adalah jumlah dokumen musrenbang yang dihasilkan dibagi jumlah target dokumen musrenbang yang harus dicapai	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Lihat Detail
143	Persentase meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pendidikan politik	Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik adalah jumlah Pelajar (Sekolah) dan masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pendidikan politik	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak pelajar dan masyarakat mendapatkan pendidikan politik, etika serta budaya politik	Lihat Detail
144	Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan	ormas/pokmas yang diberdayakan	Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kem	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan.	Lihat Detail
145	Persentase PemenuhanPersentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Kebutuhan Koordinasi	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Lihat Detail
146	Dana 5 Milyar Per Kelurahan	Dana Kelurahan	Dana kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarpras kelurahan dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan yang bersifat Topdown yaitu kegiatan yang di lakukan oleh perangkat daerah sesuai prioritas pembangunan. (Kemendagri No 30 th 2018) (perwal 23 th 2019)	jika kelurahan menerima alokasi dana 5 milyar maka jani wali kota terpenuhi	Lihat Detail
147	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Pemeliharaan, Pasca, Pemberdayaan Masyarakat	Berdasarkan definisi KBBI : Pemeliharaan adalah penjagaan harta kekayaan, terutama alat produksi tahan lama dalam perusahaan agar tetap dalam kondisi yang baik. Pasca artinya adalah sesudah Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarakat semakin meningkat.	Lihat Detail
148	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja	Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan na	Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang	Lihat Detail
149	Persentase Pengendalian Penanaman Modal	Pengendalian Penanaman Modal	Kegiatan pengendalian penanaman modal adalah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap	Semakin banyak pelaku usaha (perusahaan) yang melaporkan kegiatan penanaman modalnya di Kota Depok,	Lihat Detail
150	Persentase jumlah pelayanan yang terintegrasi (Program pelayananan penanaman modal)	Layanan publik terintegrasi merupakan model pelayanan yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan p	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha yang terinteg	Semakin banyak jumlah jenis pelayanan yang terintegrasi semakin efetif juga pelayanan kepada masyara	Lihat Detail
151	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	1. Pengurangan sampah adalah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan	Setiap sampah yang dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah 3R, yang selanjutnya dipilih	Semakin tinggi fasilitas pengurangan sampah semakin baik persentase pengurangan sampah	Lihat Detail
152	Buku Kabupaten Dalam Angka	Depok Dalam Angka	Penggandaan Buku Depok Dalam Angka yang merupakan hasil publikasi BPS Kota Depok	Jika Buku telah tersedia, maka dapat menginformasikan Data Pembangunan di Kota Depok	Lihat Detail
153					Lihat Detail
154	Tingkat pengangguran terbuka dalam persen Indikator Makro	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentasejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatankerja. Ang	" Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempers	Menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (suppl	Lihat Detail
155	Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi	Menurut UU RI No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, organisasi Kepemudaan merupakan wadah bagi penge	Semakin tinggi persentase dan kepemimpinan pemuda menunjukkan semakin tingginya keterlibatan pemuda	Lihat Detail
156	Persentase Publikasi Produk Hukum yang Dihasilkan	publikasi produk hukum yang dihasilkan.	"Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh instansi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Persentase Publikasi Produk Hukum yang Dihasilkan adalah ukuran yang menggambarkan tingkat publikasi produk hukum yang dihasilkan"	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak produk hukum yang telah dipublikasikan sesuai dengan prosedur, menunjukkan tingkat transparansi dan kesesuaian dalam penghasilan produk hukum.	Lihat Detail
157	Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan meliputi: kegiatan musrenbang kelura	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin Baik dan berkualitas dalam pelayanan publik	Lihat Detail
158	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi, Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesa	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan tingkat koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang sema	Lihat Detail
159	Dana 5 Milyar Per Kelurahan	Dana Kelurahan	Dana kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarpras kelurahan	Jika kelurahan menerima alokasi dana 5 milyar maka janji Walikota terpenuhi.	Lihat Detail
160	Cakupan TMP yang terpelihara	Taman Makam Pahlawan			Lihat Detail
161					Lihat Detail
162	Rasio ijin trayek	perbandingan jumlah ijin trayek yang lulus ijin trayek per jumlah penduduk	perbandingan antara izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada	semakin tinggi jumlah izin trayek menandakan semakin tinggi jumlah angkutan yang laik jalan, semakin	Lihat Detail
163	Persentase Kebijakan yang Dilaksanakan	pelaksanaan kebijakan.	ukuran yang menggambarkan seberapa banyak kebijakan yang telah dihasilkan oleh perangkat daerah sudah diimplementasikan atau dilaksanakan.	Semakin tinggi persentase ini, semakin tinggi tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.	Lihat Detail
164	Persentase MoU Kerjasama yang Dilaksanakan	pelaksanaan MoU (kerjasama).	"MoU (kerjasama) atau Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Mou (kerjasama) atau Nota Kesepahaman tersebut. Persentase MoU (Kerjasama) yang Dilaksanakan adalah ukuran yang menggambarkan seberapa banyak MoU atau perjanjian kerjasama yang telah dihasilkan oleh perangkat daerah sudah diimplementasikan atau dilaksanakan."	Semakin tinggi persentase ini, maka semakin tinggi tingkat pelaksanaan / implementasi kesepakatan kerjasama yang dihasilkan	Lihat Detail
165	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.	ukuran yang menggambarkan tingkat terpenuhinya kebutuhan akan jasa penunjang dalam menjalankan urusa	Semakin tinggi tingkat persentase ini, menunujukan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Lihat Detail
166	Nilai SAKIP Kota	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam kurun waktu setahun.	Nilai SAKIP Kota merupakan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Semakin tinggi nilai SAKIP maka menunjukkan semakin baik kualitas akuntabilitas Kinerja suatu Daerah dalam kurun waktu satu tahun.	Lihat Detail
167	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampu	Peran Aktif Kampung KB	"1. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Raky	Semakin tinggi Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daera	Lihat Detail
168	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita ber KB dalam persen	Bina Keluarga Balita (BKB)	Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, ke	Semakin tinggi persentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB maka menunjukkan semakin baik p	Lihat Detail
169	Cakupan Keluarga yang diberikan Pembinaan	Pembinaan Keluarga di lokasi P2WKSS	Cakupan keluarga yang diberikan pembinanan adalah Jumlah keluarga yang diberikan pembinaan di loka	Semakin tinggi keluarga yang diberikan pembinaan maka menunjukkan semakin baik upaya pendidikan pa	Lihat Detail
170	Dana 5 Milyar Per Kelurahan	Dana Kelurahan	Dana kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarpras keluraha	jika kelurahan menerima alokasi dana 5 milyar maka jani wali kota terpenuih	Lihat Detail
171	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan meliputi: kegiatan musrenbang kelura	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin Baik dan berkualitas dalam pelayanan publik	Lihat Detail
172	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi, Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama.Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 110 Tahun 2016 dapat didefinisikan : Ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat. Melakukan Kegiatannya dengan Tenteram, tertib dan teratur	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan tingkat koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang sema	Lihat Detail
173	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan meliputi: kegiatan musrenbang kelura	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin Baik dan berkualitas dalam pelayanan publik	Lihat Detail
174	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	"Pendampingan layanan kesehatan merupakan upaya memfasilitasi Penerima Manfaat mengakses layanan kes	Semakin tinggi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh t	Lihat Detail
175	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja, (persen)	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (r) adalah rata-rata laju pertumbuhan produk domestik bruto at		Memantau tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi	Lihat Detail
176					Lihat Detail
177					Lihat Detail
178	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	Mengukur persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama. Merupakan banyaknya OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, badan hukum Indonesia dan/atau organisasi perangkat daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama.	Lihat Detail
179					Lihat Detail
180	Persentase jumlah izin usaha yang diterbitkan usaha industri(IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri Kecil dan Menegah	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah izin industri kecil dan menengah yang diterbitkan	Lihat Detail
181					Lihat Detail
182					Lihat Detail
183					Lihat Detail
184	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kabupaten/Kota	kawasan pemukiman rawan banjir	Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) adalah akumulasi dari luas kawasan pemukiman rawan bencana banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir. Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN DANAU : Banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai	Semakin kecil nilai rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kabupaten/Kota, maka semakin banyak infrastruktur yang sudah terbangun untuk mengurangi titik banjir. Sehingga potensi kawasan permukiman terdampak banjir akan berkurang	Lihat Detail
185	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	- Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang mantap adalah panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan sedang. - Menurut PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 13/PRT/M/2011 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN DAN PENILIKAN JALAN : Jalan Mantap adalah ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang	Semakin tinggi tingkat kemantapan jalannya, maka semakin baik pula kondisi jalan tersebut, baik dari segi konstruksi maupun kenyamanan pengguna jalan	Lihat Detail
186	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	penyelenggaraan Layanan Publik	▪ Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi adalah jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sehingga menjadi satu kesatuan alur kerja yang mudah untuk diakses, yang ada di pemerintah daerah Kabupaten/Kota. ▪ Jumlah layanan publik adalah jumlah keseluruhan Layanan Publik secara online di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sudah maupun belum terintegrasi.	Semakin tinggi presentase maka semakin banyak yang menggunakan Layanan Publik secara online dan terintegrasi	Lihat Detail
187	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	penggunaan data statistik	▪ Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah adalah Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah berupa angka yang dapat menunjukan fluktuasi terhadap perubahan meningkat atau menurun dari data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh ; ▪ Jumlah PD adalah keseluruhan jumlah Perangkat Daerah	Semakin tinggi presentase maka semakin banyak perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Lihat Detail
188	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Penggunaan data statistik	▪ Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah adalah keseluruhan Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah yang berupa angka yang dapat menunjukan fluktuasi terhadap perubahan meningkat atau menurun dari data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh. ▪ Jumlah PD adalah keseluruhan jumlah Perangkat Daerah	Semakin tinggi presentase maka semakin banyak perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Lihat Detail
189	Tingkat keamanan informasi pemerintah	keamanan informasi	▪Jumlah nilai per area keamanan informasi adalah Jumlah hasil nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebagai alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi Provinsi (Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik) dilakukan secara self assessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN. ▪ Jumlah area penilaian adalah Jumlah nilai keseluruhan (maksimal) area penilaian yaitu 645	Semakin tinggi presentase maka semakin tinggi tingkat keamanan informasi Pemerintah	Lihat Detail
190	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Daya tampung Rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan adalah jumlah keseluruhan tempat tidur/bed pada rumah sakit rujukan di tingkat Kabupaten/ Kota (Lintas kecamatan) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/ Walikota, Cakupan perhitungan adalah seluruh rumah sakit rujukan baik negeri maupun rumah sakit swasta dan rumah sakit dibawah naungan instansi vertikal; Jumlah penduduk di kabupaten/ kota adalah jumlah keseluruhan penduduk di kabupaten/ Kota bersangkutan (sesuai dengan data kependudukan)	Semakin tinggi rasio daya tampung rumah sakit rujukan maka semakin besar jumlah penduduk yang dapat dirujuk	Lihat Detail
191	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita hipertensi Pelayanan Kesehatan	- Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi Pengukuran tekanan darah, pelayanan edukasi non farmakologi, pelayanan farmakologi, konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi, penderita hipertensi dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan) - Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/ Kota adalah jumlah seluruh penderita hipertensi pada tahun pelaporan di Kabupaten / Kota	Semakin tinggi Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar maka semakin bagus pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Lihat Detail
192	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	ODGJ Pelayanan Kesehatan	- Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia yang meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa, edukasi dan tata laksana. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi pemeriksaan status mental dan wawancara. Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluarga caregiver. Melakukan penatalaksanaan awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi. Tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat. Penderita ODGJ berat dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhan penderita ODGJ pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota	Semakin tinggi Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar maka semakin bagus pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ berat	Lihat Detail
193	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang dengan risiko terinfeksi HIV Pelayanan Kesehatan	- Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan deteksi dini HIV sesuai standar adalah orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi Edukasi perilaku berisiko, Skrining pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV meliputi : Ibu hamil, Pasien TBC, Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), Penjaja seks, lekaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), Transgender/ waria, pengguna napza suntik, dan warga minaan pemasyarakatan (WBP). Orang dengan resiko terinfeksi HIV dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kbupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhan orang dengan risiko terinfeksi HIV pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota.	Semakin tinggi presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar maka semakin bagus pelayanan deteksi dini HIV orang dengan resiko terinfeksi HIV	Lihat Detail
194	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Gudang Non TDG	Realisasi bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan	Verifikasi dan visitasi permohonan Tanda Daftar Gudang yang belum memenuhi pemenuhan persyaratan	Lihat Detail
195	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Usulan Pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan yang dihasilkan dibagi target jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang dihasilkan	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan.	Lihat Detail
196	Presentase Posyandu Aktif dalam persentase	Posyandu aktif	Posyandu Aktif: adalah posyandu yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembangunan (pencegahan dan p	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya Masyarakat yang telah menggunakan po	Lihat Detail
197	Nilai Pencadangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Rencana Umum Pengadaan berdasarkan KLPD	Data Nilai Pencadangan UMK	Nilai Pencadangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan Kemente	Semakin besar nilai pencadangan UMK menunjukkan pengadaan barang/jasa telah berkontribusi dalam peni	Lihat Detail
198	Nilai Pencadangan PDN dalam Rencana Umum Pengadaan berdasarkan KLPD	Data Nilai Pencadangan PDN	Nilai Pencadangan Produk Dalam Negeri dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan Kementerian/Lem	Semakin besar nilai pencadangan PDN menunjukkan pengadaan barang/jasa telah berkontribusi dalam peni	Lihat Detail
199	Cakupan penegakan perda atau perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)		Cakupan penegakan perda atau perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)		Lihat Detail
200	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Usulan Pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan	Lihat Detail
201	Insentif RT, RW, dan LPM	Insentif, RT, RW, LPM	Insentif menurut KBBI adalah tambahan penghasilan (uang,barang dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja Merujuk Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021, dapat didefinisikan : Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari mitra kerja Lurah dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan	Nilai persentase semakin tinggi menunjukan tingkat pemenuhan Janji Walikota mengenai pemberian insentif RT, RW dan LPM semakin terpenuhi	Lihat Detail
202	Persentase Tingkat keamanan informasi Pemerintah	Layanan keamanan Informasi	Ketersediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya sertifikat elektronik yang diterbitkan, s	Lihat Detail
203	Indeks Ketahanan Keluarga	mengukur tingkat ketahanan keluarga	-Ketahanan Keluarga : Merupakan Kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguh	Semakin tinggi nilai indeks menunjukan bahwa tingkat ketahanan keluarga semakin baik	Lihat Detail
204	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Pemeliharaan, Pasca, Pemberdayaan Masyarakat	Berdasarkan definisi KBBI : Pemeliharaan adalah penjagaan harta kekayaan, terutama alat produksi tah	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarak	Lihat Detail
205	Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai	Pemberdayaan Masyarakat	"Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat	Nilai Persentasi yang tinggi menunjukkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam mendayagunakan p	Lihat Detail
206	Persentase Usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Usulan Pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain ya	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan.	Lihat Detail
207	Presentase Posyandu Aktif (Persen)	Posyandu aktif	"Posyandu Aktif: adalah posyandu yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembangunan (pencegahan dan pe	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya Masyarakat yang telah menggunakan posyand	Lihat Detail
208					Lihat Detail
209	Persentase Program Urusan yang memiliki Capaian Kinerja dengan Kriteria Tinggi	capaian kinerja program urusan dengan kriteria tinggi.	ukuran yang menggambarkan sejauh mana program-program urusan dalam perangkat daerah telah mencapai Kriteria Sangat Tinggi (≥ 91%).	Semakin tinggi persentase ini, semakin tinggi tingkat capaian kinerja dari program urusan pemerintahan dengan kriteria tinggi, menunjukkan pencapaian yang lebih baik dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan.	Lihat Detail
210	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	terpenuhinya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.	Ukuran yang menggambarkan sejauh mana administrasi keuangan dan operasional yang terkait dengan tuga	Semakin tinggi tingkat persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah d	Lihat Detail
211	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Kinerjanya diatas atau sama dengan 76 persen	capaian kinerja Perangkat Daerah di atas atau sama dengan 76 persen	merupakan indikator yang menunjukkan jumlah perangkat daerah yang serapan anggarannya tinggi, prosentase realisasi fisiknya tinggi, dan persentase realisasi keuangannya tinggi ditunjukan dengan capaian kinerjanya mencapai ≥ 76%	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak Perangkat Daerah yang telah mencapai capaian kinerja di atas atau sama dengan 76%, menunjukkan tingkat pencapaian kinerja perangkat daerah dan penyerapan anggaran yang memenuhi target	Lihat Detail
212	Tingkat Kematangan Bagian Pengadaaan Barang Jasa level 3 Proaktif	Tingkat Kematangan Bagian Pengadaaan Barang Jasa level 3 Proaktif	Ukuran yang menggambarkan tingkat kemampuan dan kualitas bagian PBJ dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara inovatif dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.	Semakin tinggi tingkat kematangan bagian pengadaaan barang jasa dalam Level 3 (Proaktif), maka semakin tinggi kemampuan dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa secara inovatif dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.	Lihat Detail
213	Persentase Sistem yang dikelola dan dipelihara untuk optimalisasi SIAK	Optimalisasi SIAK	Optimalisasi SIAK merupakan proses perubahan dari kondisi yang semestinya menjadi kondisi yang lebih	Semakin tinggi persentase tingkat pengelolaan SIAK maka semakin baik optimalisasi SIAK pada layanan	Lihat Detail
214	Persentase Layanan Kependudukan	Layanan Kependudukan	Layanan kependudukan adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudu	Semakin tinggi cakupan identitas penduduk maka semakin banyak masyarakat yang memiliki identitas kep	Lihat Detail
215	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Akta Kelahiran	Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran seseorang yang dikeluarkan D	semakin tinggi rasio akte kelahiran maka menunjukan semakin banyak jumlah penduduk yang telah memili	Lihat Detail
216	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Penduduk	Menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal	semakin tinggi rasio penduduk ber ktp maka menunjukan semakin banyak jumlah penduduk yang telah memi	Lihat Detail
217	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	Jumlah Terminal Bis yang beroperasi dan dikelola Pemerintah Kota Depok	jumlah lokasi pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberan	semakin optimal peran layanan terminal, semakin lancar perpindahan orang dan/atau barang serta keter	Lihat Detail
218	Insentif Pembimbing Rohani	Pembimbing Rohani adalah seseorang yang memiliki pemahaman ilmu agama dan memiliki komitmen untuk me	Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Ketersediaan tempat ibadah merupakah salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk. Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemberian insentif kepada Pembimbing Rohani maka Janji Wali Kota Depok terpenuhi.	Lihat Detail
219	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Depok	Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat : suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara be	'- Nilai Interval Konversi IKM 25,00-64,99 artinya kinerja unit pelayanan Tidak Baik; - Nilai Inte	Lihat Detail
220	Cakupan Informasi Data Gender dan Anak	Data Gender dan Anak	Sistem Informasi Gender dan Anak merupakan Sistem Informasi yang berisi data terpilah gender dan ana	Semakin tinggi cakupan informasi data gender dan anak maka menunjukkan semakin baik pelayanan data	Lihat Detail
221	Angka Kelahiran Remaja Perempuan per 1000 perempuan usia 15 sampai 19 tahun ASFR 15 sampai 19	Kelahiran Remaja	Age Specific Fertility Rate (ASFR) adalah Banyaknya kelahiran tiap 1000, 100.000, atau 1.000.000 wan	ASFR 15-19 sebesar 38 berarti bahwa dalam satu juta wanita usia 15-19 tahun secara rata-rata mempun	Lihat Detail
222	Dana 5 Milyar Per Kelurahan	Dana Kelurahan	Dana kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarpras kelurahan dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan yang bersifat Topdown yaitu kegiatan yang di lakukan oleh perangkat daerah sesuai prioritas pembangunan. (Kemendagri No 30 th 2018) (perwal 23 th 2019)	jika kelurahan menerima alokasi dana 5 milyar maka jani wali kota terpenuih	Lihat Detail
223	Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai	Pemberdayaan Masyarakat	Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri	Nilai Persentasi yang tinggi menunjukkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri yang besar, sehingga tingkat kesadaran masyarakat akan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga semakin meningkat	Lihat Detail
224	Dana 5 Milyar Per Kelurahan	Dana Kelurahan	Dana kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarpras keluraha	jika kelurahan menerima alokasi dana 5 milyar maka jani wali kota terpenuih	Lihat Detail
225	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi, Ketenteraman dan Ketertiban	"Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kes	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan tingkat koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang sema	Lihat Detail
226	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	Kontrasepsi jangka panjang	Metode Kontrasepsi jangka panjang adalah metode kontrasepsi yang yang masa efektifnya relatif lama d	Semakin tinggi persentase Pengguna MKJP maka menunjukkan semakin baik partisipasi masyarakat terhad	Lihat Detail
227	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terla	Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu u	Semakin tinggi persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan ma	Lihat Detail
228	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja ke atas (persen)	Employment to Population Ratio (EPR)	proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur Kerja. Rasio	Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja sementara rasio yang r	Lihat Detail
229					Lihat Detail
230					Lihat Detail
231					Lihat Detail
232	Perekaman KTP Elektronik	penduduk yang sudah merekam KTP elektronik	Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/Kota Data penduduk yang disertai dengan ciri-ciri tubuh berupa sidik jari, iris mata dan wajah Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin banyak jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP.	Lihat Detail
233	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Mengukur Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA. Merupakan banyaknya anak yang usia 0 - 17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin banyak jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA.	Lihat Detail
234	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	kondisi baik dari barang milik daerah.	Ukuran yang menggambarkan sejauh mana kondisi barang milik daerah memenuhi standar kelayakan atau kesesuaian untuk digunakan. Perhitungan persentase dilakukan dengan membandingkan jumlah barang milik daerah yang memiliki kondisi baik dengan total barang milik daerah	Semakin tinggi tingkat persentase ini, maka semakin banyak barang milik daerah yang memiliki kondisi baik dan layak digunakan	Lihat Detail
235	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Tata Kelola Pengadaan	"Indeks Tata Kelola Pengadaan merupakan salah satu aspek indikator antara dalam Indeks Reformasi Birokrasi SE Kepala LKPP NO 4 tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator antara dalam Indeks Reformasi Birokrasi"	"Semakin tinggi penilaian Indek Tata Kelola Pengadaan berarti semakin baik tata kelola pengadaan baang dan jasa menurut SE Kepala LKPP NO 4 tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator antara dalam Indeks Reformasi Birokrasi 1. <50 ""Kurang"" 2. > =50 s.d 70 ""Cukup"" 3. > 70 s.d 90 ""Baik"" 4. > 90 s.d < 100 ""Sangat Baik"" 5. 100 ""Istimewa"" "	Lihat Detail
236					Lihat Detail
237	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio konektivitas	rasio konektivitas kabupaten adalah indikator penting untuk mengukur tingkat keterhubungan antar wilayah atau desa dalam suatu kabupaten	semakin tinggi nilai rasio konektivitas, maka semakin baik tingkat konektivitas suatu wilayah dan semakin banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat	Lihat Detail
238	Kinerja lalu lintas kabupaten (v/c ratio)	kinerja lalu lintas	Kinerja Lalu Lintas di hitung berdasarkan kemampuan Jalan untuk menampung Kendaraan yang melintasi ruas Jalan Kabupaten	semakin mendekati 1 , maka semakin padat volume dan kapasitas jalan tersebut yang dikarenakan banyaknya kendaraan yang melewati jalan tersebut.	Lihat Detail
239	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan adalah pelaku usaha yang terdaftar pada layanan oss.go.id.		Lihat Detail
240	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri Kecil dan Menegah	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah izin industri kecil dan menengah yang dipantau dan diawasi	Lihat Detail
241	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus)	Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan (Permendag No 31 Tahun 2011)	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak sampel BDKT yang diawasi	Lihat Detail
242					Lihat Detail
243					Lihat Detail
244	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)	Perumahan dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)	Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 dan https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/5414 : - Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU; - Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU adalah jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan yang sedang maupun sudah dibangun oleh pengembang/developer yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang telah diserahkan kepada pemerintah; daerah dibuktikan dengan berita acara serah terima PSU; - Jumlah satuan perumahan adalah jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan baik yang sudah maupun belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman : - Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman: - Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; - Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.	Semakin besar nilainya maka semakin banyak unit rumah dalam perumahan yang terfasilitasi PSU	Lihat Detail
245					Lihat Detail
246					Lihat Detail
247					Lihat Detail
248					Lihat Detail
249					Lihat Detail
250	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	Akses terhadap air minum	Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota adalah jumlah rumah tangga (KK) yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan PDAM dan non PDAM seperti jaringan perpipaan penampungan air hujan, sumber mata air yang dikelola oleh swadaya masyarakat dan bukan jaringan perpipaan seperti sumur bor yang memenuhi kriteria air bersih. Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM : Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.	Semakin besar persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi, maka semakin banyak jumlah rumah tangga yang sudah terakses air minum	Lihat Detail
251	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	penyebaran informasi publik	▪ Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya adalah jumlah keseluruhan masyarakat berusia 15–64 tahun yang mendapatkan atau mengetahui informasi publik berupa kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, program prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota ; ▪ Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk berusia 15 – 64 tahun yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang sudah maupun belum mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semakin tinggi presentase maka semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Lihat Detail
252	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi (Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan)	Kebutuhan Koordinasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi adalah jumlah dokumen musrenbang yang dihasilkan dibagi jumlah target dokumen musrenbang yang harus dicapai.	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Lihat Detail
253	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Kebutuhan Koordinasi	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan) adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dihasilkan dibagi Jumlah Target Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Lihat Detail
254	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Usulan Pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang dihasilkan dibagi target jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang dihasilkan	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan.	Lihat Detail
255	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Kebutuhan Koordinasi	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan) adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dihasilkan dibagi Jumlah Target Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Lihat Detail
256	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir Pelayanan kesehatan	- Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah jumlah bayi baru lahir berusia 0 - 28 hari yang mendapatkan kunjungan neonatal (KN) minimal 3x selama periode neonatal pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, bagi bayi baru lahir dari luar wilayan kerja Kabupaten/ Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan. (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhan bayi baru lahir berusia 0 - 28 hari pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota.	Semakin tinggi presentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan maka semakin bagus pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Lihat Detail
257	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Usia Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan	- Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah anak kelas 1 sampai dengan 9 yang berusia 7 sampai 15 tahun di sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan diluar satuan pendidikan dasar (Pondok pesantren, panti/ LKSA, lapas/LPKA dan lainnya ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal satu kali dalam satu tahun ajaran pada fasilitas layanan kesehatan negri dan swasta, anak usia pendidikan dasar dari luar wilayah kerja Kabupaten/ Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan. (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhan anak yang berusia 7 sampai 15 tahun pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota	Semakin tinggi presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan maka semakin bagus pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar	Lihat Detail
258	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Penduduk dengan usia 15 - 59 tahun Pelayanan Kesehatan	- Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar adalah jumlah warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun yang mendaatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar yang meliputi edukasi kesehatan tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dan calon pengantin, skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td (bila diperlukan) berdasarkan hasil skrining status imunisasiTetanus; dan pelayanan KB. Jumlah orang usia 15-59 tahun dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah orang usia 15 - 59 tahun di Kabupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhan warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota	Semakin tinggi presentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan maka semakin bagus pelayanan kesehatan orang usia 15- 59 tahun	Lihat Detail
259	Persentase Pembangunan yang Berkualitas	pembangunan yang berkualitas.	Persentase Pembangunan yang berkualitas adalah ukuran yang menggambarkan pembangunan yang terencana dengan baik, tepat dalam metode pelaksanaan dan termonitoring pelaksanaanya.	Semakin tinggi persentase Pembangunan yang Berkualitas maka semakin meningkat Kualitas Rencana, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan	Lihat Detail
260	Persentase penerbitan TDG	Tanda Daftar Gudang	Realisasi bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan	mengukur permohonan Tanda Daftar Gudang yang telah selesai pemrosesannya	Lihat Detail
261	INDEKS Reformasi Birokrasi	penerapan reformasi birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata	Semakin tinggi indek reformasi birokrasi maka semaki Efektif dan Efesien Tata Kelola Pemerintahan da	Lihat Detail
262	Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan	ormas/pokmas yang diberdayakan	Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan.	Lihat Detail
263	Persentase Ormas yang aktif dan Berkinerja	Ormas yang aktif	Ormas yang aktif dan Berkinerja adalah ormas yang aktif melaksankaan kegiatan sesuai dengan AD/ART nya	Semakin banyak ormas yang aktif dan berkinerja maka semakin bagus dalam mendukung pembangunan di Kota Depok	Lihat Detail
264	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Swadaya Masyarakat	"Swadaya adalah kekuatan (tenaga) sendiri (berdasarkan KBBI) Masyarakat adalah sejumlah manusi	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarak	Lihat Detail
265	Presentase Posyandu Aktif (Persen)	Posyandu aktif	"Posyandu Aktif: adalah posyandu yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembangunan (pencegahan dan pe	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya Masyarakat yang telah menggunakan posyand	Lihat Detail
266	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama yang mempertimbangkan terciptanya kerukunan sosial di dalam masyaraka	"Mengacu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Mengguna	"Skor 2,00 - 2,49 : Kategori Tidak Rukun. Artinya ada indikasi potensi ketidakrukunan dalam masyarak	Lihat Detail
267	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan meliputi: kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan, terpenuhinya operasional kelurahan, terlaksananya pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin Baik dan berkualitas dalam pelayanan publik yang terlaksana di kecamatan	Lihat Detail
268	Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai	Pemberdayaan Masyarakat	Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri	Nilai Persentasi yang tinggi menunjukkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri yang besar, sehingga tingkat kesadaran masyarakat akan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga semakin meningkat	Lihat Detail
269	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi, Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 110 Tahun 2016 dapat didefinisikan : Ketenteraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat Melakukan Kegiatannya dengan Tenteram, tertib dan teratur	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan tingkat koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang semakin sering, sehingga tingkat kesadaran akan ketenteraman dan ketertiban yang juga semakin meningkat	Lihat Detail
270	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang di terbitkan oleh Pemerintah	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang di terbitkan oleh Pemerintah	Pengaduan adalah penayampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada insta	Semakin tinggi persentase kasus yang tertangani semakin baik	Lihat Detail
271	WIFI Gratis untuk Masyarakat	Penyediaan WIFI Gratis	Penyediaan Titik WIFI di Kota Depok	Dengan tersedianya Titik WIFI di Kota Depok, maka Janji Wali Kota Depok terpenuhi	Lihat Detail
272	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Permenpan RB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Indeks SPBE : merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan 2. Indeks Domain : merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada domain tertentu 3. Indeks Aspek : merupakan nilai indeks merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu aspek	- Nilai Indeks SPBE 4,2 - 5,0 Predikat Memuaskan - Nilai Indeks SPBE 3,5 -< 4,2 Predikat Sangat Baik - Nilai Indeks SPBE 2,6 -< 3,5 Predikat Baik - Nilai Indeks SPBE 1,8 -< 2,6 Predikat Cukup - Nilai Indeks SPBE < 1,8 Predikat Kurang	Lihat Detail
273	Persentase Ekpresi Budaya	Ekspresi seni budaya yang ditampilkan	Keputusan Presiden RI nomor 84 Tahun 1999 bahwa Pemanfaatan seni dan budaya dilaksanakan dengan mena	Semakin besar persentase ekspresi budaya menunjukkan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kebu	Lihat Detail
274	Cakupan Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase implementasi RPPLH dan persentase ketersedian dokumen KLHS	Cakupan perencanaan lingkungan hidup adalah persentase RPPLH (dokumen RPPLH dan dokumen pengendalian	Semakin tinggi cakupan perencanaan lingkungan akan semakin baik. Dokumen perencanaan lingkungan yang	Lihat Detail
275	Persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan perkeretaapian	Ketersediaan perencanaan dan kebijakan perkeretaapian	Rencana Induk Perkeretaapian adalah rencana dan arah kebijakan pengembangan perkeretaapian yang meli	Semakin tinggi persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan perkeretaapian maka akan semakin ba	Lihat Detail
276	Persentase penggunaan listrik dan Energi Ramah Lingkungan di tingkat Rumah Tangga dan penerangan Jal	Energi Ramah Lingkungan	Energi ramah lingkungan dikenal luas sebagai energi yang bersumber dari alam dan bukan fosil (energi	Semakin banyak penggunaan listrik dan energi ramah lingkungan di tingkat rumah tangga dan penerangan	Lihat Detail
277	Insentif RT, RW dan LPM	Insentif, RT, RW, LPM	"Insentif menurut KBBI adalah tambahan penghasilan (uang,barang dan sebagainya) yang diberikan untuk	Nilai persentase semakin tinggi menunjukan tingkat pemenuhan Janji Walikota mengenai pemberian insen	Lihat Detail
278	Tingkat Pelayanan Jalan/Level of Service	kinerja jalan	a. Berdasarkan UU 22 no 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tingkat pelayanan didefinisikan	Semakin besar nilai V/C rasio maka tingkat pelayanan jalannya semakin buruk. Sebaliknya, j	Lihat Detail
279					Lihat Detail
280	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	jumlah orang (penumpang) terangkut angkutan umum (angkot, bus, kereta)	1. banyaknya orang yang menggunakan angkutan umum 2. dalam U no 22/2009, Penumpang adalah jumlah o	Semakin banyak jumlah orang terangkut angkutan umum, semakin tinggi penggunaan angkutan umum, semaki	Lihat Detail
281	Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi yang Terlayani	keterlayanan dalam kegiatan keprotokolan dan komunikasi.	ukuran yang menggambarkan sejauh mana kegiatan protokol dan komunikasi di suatu organisasi atau ling	semakin tinggi persentase kegiatan keprotokolan dan kominkasi yang terlayani maka semakin tinggi tin	Lihat Detail
282	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian	pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian.	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi pegawai adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana pr	Semakin tinggi persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian maka semakin baik, terpenuhi	Lihat Detail
283	Persentase Penyelesaian Profil Kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Kota Depok	Profil Kependudukan	Memberikan gambaran kondisi dan karakteristik penduduk Kota Depok yang meliputi data penduduk, luas	Jika penyelesaian profil kependudukan mencapai 100% maka profil kependudukan telah tersedia	Lihat Detail
284	Jumlah uji kir angkutan umum	jumlah kendaraan yang melaksanakan uji KIR	jumlah kendaraan yang melaksanakan serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian atau kompo	semakin tinggi yang lulus uji KIR semakin tinggi kendaraan yang layak jalan semakin tinggi tingkat	Lihat Detail
285	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Pemakaian kontrasepsi	"Probabilitas Kumulatif akseptor yang masih menggunakan metode kontrasepsi tertentu dalam kurun wakt	Semakin tinggi Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi,maka menunjukkan semakin bai	Lihat Detail
286	Indeks Pembangunan Gender IPG	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara I	Semakin tinggi Indeks Pembangunan Gender maka menunjukkan semakin baik pencapaian pembangunan yang	Lihat Detail
287	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	mengukur partisipasi perempuan di lembaga swasta	"Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lemb	Semakin tinggi Partisipasi perempuan di lembaga swasta,maka menunjukkan semakin baik partisipasi pe	Lihat Detail
288	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Anak Korban Kekerasan	1. Anak Korban Kekerasan Adalah : Anak yang menerima perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsa	Persentase menunjukan tingkat pemenuhan layanan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan yang membut	Lihat Detail
289	Total Fertility Rate	TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya	TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya	a. TFR sebesar 2,35 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak sela	Lihat Detail
290					Lihat Detail
291	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan meliputi: kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan, terpenuhinya operasional kelurahan, terlaksananya pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin Baik dan berkualitas dalam pelayanan publik yang terlaksana di kecamatan	Lihat Detail
292	Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai	Pemberdayaan Masyarakat	"Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat	Nilai Persentasi yang tinggi menunjukkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam mendayagunakan p	Lihat Detail
293	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Swadaya Masyarakat	"Swadaya adalah kekuatan (tenaga) sendiri (berdasarkan KBBI) Masyarakat adalah sejumlah manusi	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarak	Lihat Detail
294	Laju pertumbuhan penduduk LPP	Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan pend	a. LPP > 0 berarti terjadi penambahanpenduduk.pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelu	Lihat Detail
295	Persentase PKK aktif	PKK Aktif	PKK adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai mo	Semakin tinggi persentase PKK aktif, maka menunjukkan semakin baik peran masyarakat dalam pembangu	Lihat Detail
296	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Reintegrasi sosial	Reintegrasi sosial merupakan proses penyiapan anak untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga	Semakin tinggi Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan maka men	Lihat Detail
297	Persentase Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Layanan penanggulangan	Persentase layanan penanggulangan bencana adalah jumlah layanan penanggulangan kebakaran dan non keb		Lihat Detail
298					Lihat Detail
299	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	Akta Perceraian Penduduk	Pencatatan perceraian di wilayah NKRI dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana Disdukcapil Kab/Kota mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan.	Semakin tinggi nilainya menunjukan semakin banyak jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan bagi peristiwa perceraian yang dilaporkan	Lihat Detail
300	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	kepemilikan buku nikah/akta perkawinan	Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	Semakin tinggi nilainya menunjukan semakin banyak jumlah penduduk yang telah memiliki buku nikah/akta perkawinan	Lihat Detail
301	Penerbitan akta perkawinan	Penerbitan Akta Perkawinan	Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah NKRI dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.	Semakin tinggi nilainya berarti semakin banyak penduduk yang melaporkan perkawinannya memiliki akta perkawinan	Lihat Detail
302	Penyajian data kependudukan	Penyajian data kependudukan	Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota mempunyai tugas: menyiapkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala kabupaten/kota, dan menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala kabupaten/kota.	Menggambarkan persentase kewajiban penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam 1 tahun yang diterbitkan	Lihat Detail
303					Lihat Detail
304					Lihat Detail
305	Presentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C	faasilitas terminal tipe C	jumlah terminal adalah jumlah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi (indah.bps.go.id) Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkana, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. (UU no 22 Tahun 2009)	semakin banyak fasilitas penyelenggaraan terminal maka semakin baik dan efisien pengelolaan moda transportasi di suatu wilayah	Lihat Detail
306	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	manajemen dan rekayasa lalu lintas	Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ( PM No 96 Tahun 2015)	Semakin besar persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota, maka semakin baik kinerja lalu lintas di wilayah tersebut	Lihat Detail
307	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Transparansi dan Persaingan Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah ukuran yang menggambarkan proporsi dari keseluruhan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui metode kompetitif seperti tender atau seleksi. mini kompetisi katalog elektronik, dibandingkan dengan total kegiatan pengadaan. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Perebuhan Peraturan Predsiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah.	Semakin tinggi persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif maka semakin banyak peluang pelaku usaha untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di Kota Depok	Lihat Detail
308	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		Yang dImaksud alat-alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya (UTTP) adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam UU 2/1981 tentang metrologi legal. Yang dimaksud dengan tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertandas tera sah atau tanda tera batal yang berlaku		Lihat Detail
309	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Sistem Informasi Indsutri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri (Permenperin Nomor 2 Tahun 2019)	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SIINas	Lihat Detail
310					Lihat Detail
311		Produktivitas pertanian menggambarkan seberapa efisien suatu sistem pertanian dalam menghasilkan hasil panen yang dapat dimakan atau diolah menjadi makanan manusia per unit luas lahan yang ditanami	Produksi tanaman pangan adalah Banyaknya hasil dari setiap tanaman pangan menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen. Tanaman pangan yang dihitung produktifitasnya: Padi dan Palawija (jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar)		Lihat Detail
312	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Rumah Tidak Layak Huni Berkurang	Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 dan https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/5396 : - Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). - Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni adalah Jumlah unit rumah yang tidak memenuhi persyaratan antara lain keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni; - Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota adalah Jumlah keseluruhan unit rumah di kabupaten/kota.	Semakin kecil nilainya maka semakin sedikit jumlah unit RTLH	Lihat Detail
313	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Tanah untuk Fasilitas Umum	Mengetahui persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indika tor/28972) Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 : - Mengukur persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum; - Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasiltasi umum adalah jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum berdasarkan penetapan lokasi yang diterbitkan oleh gubernur (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Lihat Detail
314					Lihat Detail
315					Lihat Detail
316	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau terhadap izin lingkungan	Tingkat ketaatan terhadap perizinan dan ketentuan di bidang lingkungan ditandai dengan pemenuhan baku mutu, pemenuhan persyaratan dan tidak dilakukannya pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan	Semakin tinggi tingkat ketaatan semakin baik pengelolaan lingkungan	Lihat Detail
317	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda kab kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kab kota yang ditangani	Penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani terkait ketidaksesuain dengan pelaksanaan perizinan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	semakin tinggi pengaduan yang ditangani semakin baik. Dari seluruh pengaduan yang masuk, akan dilakukan penapisan apakah termasuk dalam pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau tidak.	Lihat Detail
318	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional Terpadu di wilayah Kab kota	Persentase penanganan sampah	1. Jumlah sampah yang ditangani dari jenis sumber sampah (sampah rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya di wilayah Kabupaten/kota selama kurun waktu 1 (satu) tahun. 2. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten/Kota dari jenis sumber sampah (sampah rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya di wilayah Kabupaten/kota selama kurun waktu 1 (satu) tahun.	Semakin tinggi persentase sampah yang ditangani, maka semakin baik pengelolaan sampah Kabupaten/Kota	Lihat Detail
319	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab kota	Persentase penanganan sampah	1. Jumlah sampah yang ditangani dari jenis sumber sampah (sampah rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya di wilayah Kabupaten/kota selama kurun waktu 1 (satu) tahun. 2. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten/Kota dari jenis sumber sampah (sampah rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya di wilayah Kabupaten/kota selama kurun waktu 1 (satu) tahun.	Semakin tinggi persentase sampah yang ditangani, maka semakin baik pengelolaan sampah Kabupaten/Kota	Lihat Detail
320	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Pengolahan air limbah domestik	Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Jumlah rumah yang telah memiliki fasilitasi pengolahan air limbah domestik berupa cubluk, IPLT dan IPALD yang berasal dari air buangan mandi, cuci, kakus dan dapur, yang berasal dari kegiatan permukiman/real estate dan rumah tangga. Menurut PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK : Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.	Semakin besar Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, maka semakin banyak jumlah rumah tangga yang telah memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik	Lihat Detail
321	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Sertifikat Kompetensi	Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis adalah tenaga kerja konstruksi yang memiliki kompetensi jasa kontruksi sebagai tenaga operator dan teknis/analis yang dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan dan diakui oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Menurut PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA : Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut SKK Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.	Semakin tinggi rasionya, maka semakin banyak pekerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik.	Lihat Detail
322	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Warga negara usia 60 tahun ke atas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar adalah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapat Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah edukasi yang dilaksanakan di fasyankes dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah, pelayanan skrining kesehatan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan skrining lansia sederhana, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut dan anamnesis perilaku berisiko yang dilakukan minimal satu kali dalam setahun pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, warga negara usia 60 tahun ke atas dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/ kota adalah jumlah keseluruhan warga negara usia 60 tahun ke atas pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota	Semakin tinggi presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan semakin bagus pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan	Lihat Detail
323	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Diabetes Militus (DM) Pelayanan Kesehatan	- Jumlah penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes, pemeriksaan penunjang minimal satu kali sebulan di fasyankes, terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat), terapi farmakologi sesuai kondisi pasien dan melakukan rujukan jika diperluka. Penderita DM dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah penderita DM di Kabupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhan penderita DM pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota	Semakin tinggi Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar maka semakin bagus pelayanan kesehatan pada penderita diabetes Melitus	Lihat Detail
324	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Orang terduga TBC Pelayanan Kesehatan	- Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi Pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan Pemeriksaan penunjang, Edukasi/promosi kesehatan, Melakukan rujukan pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, orang terduga TBC dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah orang terduga TBC di Kabupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhanorang terduga TBC pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota.	Semakin tinggi presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar maka semakin bagus pelayanan kesehatan orang terduga TBC	Lihat Detail
325	Nilai LPPD	LPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam kurun waktu setahun	Nilai LPPD merupakan Hasil Evaluasi Dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penetapan Peringkat, Skor dan Status Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Proses LPPD dilakukan melalui Proses Penilaian Kinerja dengan Beberapa Tahapan dan Komponen. Semakin tinggi nilai LPPD maka menunjukkan semakin baik kualitas penyelenggaraan pemerintah suatu Daerah dalam kurun waktu satu tahun. "Penetapan Peringkat, Skor dan Status Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Proses LPPD dilakukan melalui Proses Penilaian Kinerja dengan Beberapa Tahapan dan Komponen. Semakin tinggi nilai LPPD maka menunjukkan semakin baik kualitas penyelenggaraan pemerintah suatu Daerah dalam kurun waktu satu tahun. "	Lihat Detail

Metadata Satu Data Depok

Metadata

Jenis Jenis Metadata

Metadata Kegiatan

Metadata Variabel

Metadata Indikator

Metadata Kegiatan

Metadata Variabel

Metadata Indikator

Portal Statistik Kota Depok

Kontak Kami

Tautan

Jumlah Pengunjung