-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM

-

Penyelenggara SPAM

- Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM adalah banyaknya BUMD kota yang menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum - Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah - Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat. - Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

- Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Depok Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok - Peraturan Pemerintah RI Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum - Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Tahunan

integr

Isian tidak boleh kosong

Berapakah jumlah BUMD Kota penyelenggara SPAM?

Ya

- Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM adalah banyaknya BUMD kota yang menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum - Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah - Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat. - Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

-

-

-