-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

1. SAKIP 2. Sekretariat Daerah

Nilai untuk rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Semakin tinggi nilai yang diperoleh suatu perangkat daerah, maka semakin baik kualitas manajemen kinerja yang dilaksanakan, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Komponen Perencanaan Kinerja (30%) + Komponen Pengukuran Kinerja (30%) + Komponen Pelaporan Kinerja (15%) + Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Komponen Perencanaan Kinerja = keberadaan perencaan + Kualitas Perencanaan + Pemanfaatan Perencanaan Komponen Pengukuran Kinerja = Keberadaan Pengukuran + Kualitas Pengukuran + Pemanfaatan Pengukuran Komponen Pelaporan Kinerja = Keberadaan Pelaporan + Kualitas Pelaporan + Pemanfaatan Pelaporan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal = Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal + Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal + Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai

Nilai

-

SAKIP Sekretariat Daerah

1. Komponen Perencanaan Kinerja 2. Komponen Pengukuran Kinerja 3. Komponen Pelaporan Kinerja 4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

-

-

Kota

Ya

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nilai untuk rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

-

-

-